Ditulis oleh: Satrio Setiawan
Pramoedya.id: Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lampung dalam beberapa hari terakhir menghadirkan pemandangan yang sebenarnya sudah sangat akrab dalam politik Indonesia.
Ke mana Jokowi melangkah, di situ pula orang-orang berbondong-bondong datang. Ada yang ingin bersalaman, ada yang ingin berfoto, ada yang berharap namanya ikut terbawa dalam percakapan politik setelah kunjungan itu selesai. Mendadak semua orang ingin terlihat dekat.
Pejabat daerah, elite partai, tokoh masyarakat, mantan tim sukses, relawan, hingga mereka yang selama ini jarang terdengar suaranya, seolah menemukan panggung yang sama.
Tidak banyak yang bicara soal program. Tidak banyak pula yang menawarkan gagasan baru. Yang paling penting justru satu hal: terlihat berada di sekitar Jokowi.
Dalam politik, kedekatan memang sering kali menjadi mata uang yang nilainya lebih mahal daripada gagasan. Sebuah foto bersama bisa ditafsirkan sebagai dukungan. Sebuah pertemuan singkat bisa dibaca sebagai sinyal politik.
Bahkan sekadar berdiri dalam satu frame kerap dianggap cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang masih memiliki akses ke lingkaran kekuasaan.
Karena itu, setiap kunjungan tokoh besar hampir selalu berubah menjadi ajang unjuk kedekatan.
Fenomena tersebut menjadi menarik karena terjadi ketika Jokowi tidak lagi berada dalam posisi yang sama seperti beberapa tahun lalu.
Masa pemerintahannya telah berakhir, tetapi pengaruh politiknya belum benar-benar hilang. Namanya masih menjadi magnet. Kehadirannya masih mampu mengumpulkan banyak orang. Dan bagi sebagian politisi, berada di dekat Jokowi tetap dianggap sebagai investasi politik yang menjanjikan. Di Lampung, gejala itu terlihat cukup jelas.
Alih-alih memperdebatkan bagaimana memperbaiki kualitas jalan provinsi, meningkatkan kesejahteraan petani, membuka lapangan pekerjaan baru, atau memperkuat pelayanan publik, perhatian justru tersedot pada siapa yang datang menemui Jokowi, siapa yang duduk paling dekat, dan siapa yang mendapatkan kesempatan berbincang lebih lama.
Seolah-olah kedekatan dengan tokoh nasional lebih penting daripada kemampuan menyelesaikan persoalan daerah. Padahal rakyat tidak hidup dari foto bersama.
Petani tidak mendapatkan harga panen yang lebih baik karena seorang elite berhasil berswafoto dengan mantan presiden. Jalan rusak tidak otomatis mulus karena seorang pejabat mendapat kesempatan duduk satu meja dengan tokoh nasional. Kemiskinan juga tidak berkurang hanya karena relawan dan politisi saling berlomba menunjukkan loyalitas. Tetapi politik kita memang sering terjebak pada simbol.
Kita lebih mudah terpesona oleh gambar daripada isi. Lebih tertarik membaca gestur dibandingkan program. Lebih sibuk menafsirkan siapa dekat dengan siapa daripada mempertanyakan apa yang benar-benar dikerjakan.
Akibatnya, ruang publik dipenuhi percakapan tentang akses, kedekatan, dan restu politik. Sementara persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari justru terdorong ke pinggir panggung.
Tidak ada yang salah dengan silaturahmi politik. Tidak ada yang keliru ketika seorang tokoh nasional datang ke daerah lalu bertemu banyak orang. Itu bagian wajar dari kehidupan demokrasi. Yang menjadi masalah adalah ketika politik berhenti pada pencarian kedekatan.
Ketika orang lebih sibuk mengejar posisi di sekitar penguasa daripada memperjuangkan solusi bagi masyarakat. Ketika legitimasi diperoleh bukan dari kerja dan prestasi, melainkan dari seberapa sering wajahnya muncul di samping tokoh yang berpengaruh.
Pada akhirnya, rakyat tidak terlalu peduli siapa yang paling dekat dengan Jokowi. Rakyat lebih peduli siapa yang mampu memperbaiki hidup mereka.
Sebab setelah rombongan pergi, baliho diturunkan, dan kamera berhenti merekam, yang tersisa tetap persoalan yang sama: harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, jalan yang rusak, layanan publik yang lambat, dan harapan agar pemerintah bekerja lebih baik.
Politik kedekatan mungkin mampu mencuri perhatian untuk beberapa hari. Tetapi hanya kerja nyata yang mampu bertahan lebih lama dari sekadar satu kunjungan. (*)
