Pramoedya.id: Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Lampung untuk membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bukan sekadar formalitas protokoler. Di tengah padatnya agenda kenegaraan, kehadiran seorang kepala negara di forum pengusaha muda selalu membawa pesan tersirat. Pertanyaannya sederhana: mengapa HIPMI begitu seksi di mata kekuasaan?
Jawabannya tidak tertulis pada angka jumlah anggotanya, melainkan pada posisi genetis organisasi ini dalam lanskap ekonomi-politik Indonesia.
Sejak dibidani oleh Abdul Latief dan Siswono Yudo Husodo pada 1972, HIPMI memikul misi sakral berupa mengubah Indonesia dari bangsa pencari kerja menjadi bangsa pencipta kerja. Dalam bahasa yang lebih vulgar, HIPMI didirikan untuk melahirkan kapitalis nasional.
Lima dekade berlalu, cetak biru itu berhasil. Namun, keberhasilan itu justru melahirkan anomali yang jauh lebih menarik: Apakah HIPMI benar-benar mencetak pengusaha dari nol, atau justru sekadar menjadi inkubator elite yang memutarkan uang bapaknya.
Mantan Presiden Joko Widodo bahkan pernah berseloroh bahwa HIPMI adalah “Himpunan Para Menteri Indonesia”. Candaan itu adalah fakta konkret. Tengok saja jajaran kabinet kala itu: Bahlil Lahadalia, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Rosan Roeslani, hingga Dito Ariotedjo. Semuanya adalah alumni rahim HIPMI.
Pasar Versus Kekuasaan
Di negara dengan tradisi kapitalisme yang matang, pengusaha raksasa lahir dari kelihaian membaca pasar, tarung inovasi, efisiensi, dan kompetisi yang berdarah-darah. Namun, Indonesia punya hukum alamnya sendiri.
Mari bicara jujur tanpa tedeng aling-aling. Mayoritas anak muda yang duduk di kepengurusan HIPMI hari ini tidak benar-benar merangkak dari bawah. Banyak di antara mereka yang melangkah ke dunia bisnis dengan bantalan modal yang tebal dari orang tua yang kebetulan adalah pejabat, mantan pejabat, atau pengusaha senior yang sudah mapan. Hubungan darah ini kemudian dikonversi menjadi modal usaha, lalu dipoles dengan narasi self-made entrepreneur di media sosial. Maka jangan heran, Penulis meyakini bahwa sebagian besar usaha yang dijalankan anak-anak muda ini akarnya tetap sama: bergantung pada APBD dan APBN.
Jalan, gedung, jembatan, pengadaan barang, jasa konsultan, hingga event-event besar, semuanya digerakkan oleh mesin anggaran negara. Menjadi pengusaha sukses di Indonesia sering kali bukan soal seberapa hebat Anda menjual produk kepada masyarakat, melainkan seberapa lihai Anda membangun jembatan ke pusat kekuasaan demi mendapatkan jatah proyek.
Jika Anda meragukan tesis ini, mari kita lakukan uji petik sederhana yang paling kontekstual hari ini. Silakan kroscek, berapa banyak pengurus HIPMI, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mendadak punya “dapur” proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program raksasa milik pemerintah yang baru berjalan ini adalah pembuktian paling telanjang. Ketika program kesejahteraan rakyat diluncurkan, insting yang bekerja di lingkaran ini sering kali bukan insting inovasi, melainkan insting berburu rente. Dapur-dapur MBG yang bermunculan di daerah-daerah diperebutkan bukan oleh peternak lokal atau ahli gizi yang merintis usaha dari bawah, melainkan oleh jaringan elite muda yang tahu ke mana harus menyetor proposal agar mendapatkan kuota. Kita bisa mulai dari titik itu jika ingin menguliti watak asli bisnis Hipmi berdasarkan keyakinan penulis.
Ruang Pertemuan Dunia Usaha dan Penguasa
Di sinilah HIPMI menemukan relevansi tertingginya. Secara formal, ia adalah organisasi bisnis. Namun secara sosiologis-politik, HIPMI berfungsi sebagai ruang tunggu sekaligus ruang tamu yang mempertemukan dunia usaha dan dunia kekuasaan. Kartu anggota HIPMI bukan sekadar identitas, ia adalah golden ticket untuk mengakses kepala daerah, pejabat kementerian, bos BUMN, hingga regulator.
Maka jangan heran jika Munas HIPMI selalu lebih panas dan kolosal dibanding organisasi bisnis lainnya. KADIN mungkin bertarung soal regulasi makro, APINDO sibuk dengan urusan industrial, dan GAPENSI fokus pada kue konstruksi. Namun di HIPMI, yang diperebutkan adalah hal paling premium dalam bisnis Indonesia: akses jejaring elite nasional.
Kursi Ketua Umum HIPMI bukan sekadar simbol kepemimpinan organisasi, melainkan batu loncatan menuju jabatan publik, posisi strategis, atau peluang ekonomi yang berlipat ganda. Itulah mengapa kehadiran Presiden Prabowo di Lampung menjadi sangat masuk akal. Munas HIPMI adalah investasi politik. Orang-orang yang berkumpul di Lampung hari ini adalah mereka yang dalam sepuluh atau dua puluh tahun ke depan akan duduk sebagai gubernur, menteri, pimpinan BUMN, atau oligarki baru yang mengontrol anggaran negara.
Tantangan Masa Depan
Namun, ada sisi gelap yang kerap luput dari gegap gempita ini. Jaringan yang menggurita dan keintiman dengan penguasa tidak selalu melahirkan teladan. Dalam beberapa tahun terakhir, publik disuguhi tontonan sejumlah nama yang terafiliasi dengan organisasi ini justru tersandung kasus hukum dan etika akibat permainan proyek yang ugal-ugalan.
Indonesia hari ini tidak kekurangan pengusaha yang pandai menyusu pada negara. Indonesia justru krisis pengusaha yang mampu tegak berdiri tanpa intervensi negara.
Terlalu banyak bisnis yang hidup dari belas kasihan proyek pemerintah. Sangat sedikit yang lahir dari rahim inovasi teknologi, riset mendalam, manufaktur canggih, atau ekspansi pasar global. Watak ini berbahaya. Saban terjadi pergantian rezim, muncul pula gelombang pengusaha baru yang dekat dengan penguasa baru. Yang berubah hanya wajahnya, model ekonominya tetap sama, kapitalisme kroni.
Jika HIPMI ingin tetap relevan bagi masa depan Indonesia, tantangannya bukan lagi sekadar menambah kuantitas anggota. HIPMI harus berani menyapih anggotanya dari ketergantungan proyek negara, sekaligus memperkuat karakter moral mereka.
Sejarah dunia mencatat: negara maju dibangun oleh para entrepreneur yang menciptakan pasar dan mendisrupsi industri melalui inovasi. Bukan oleh anak-anak muda bermodal privilese orang tua yang setia duduk manis menunggu paket pekerjaan berikutnya di lobi kantor dinas.
Di tengah riuh rendah Munas Lampung, HIPMI harus berani berkaca dan menjawab pertanyaan eksistensial ini: Apakah mereka sedang mencetak inovator masa depan yang mandiri, atau hanya sedang merekrut generasi penerus elite untuk mengelola kedekatan dan mematangkan jatah kekuasaan?
Terlepas itu. Penulis mengucapkan selamat datang di Bumi Lampung untuk Hipmi se-Indonesia. Jangan lupa belanja dan menikmati ragam wisata di Lampung. (*)
