Pramoedya.id: Dalam berbagai pidato politiknya, Prabowo Subianto kerap pulang pada kegelisahan yang sama: Indonesia terlalu lama bergantung pada pihak asing, kekayaan alam bocor ke luar negeri, petani hidup terjepit, dan industri nasional jalan di tempat.
Diagnosisnya melahirkan satu resep obat yang tegas alias negara harus kembali hadir secara masif, kuat, dan mengendalikan arah ekonomi.
Jika kita telisik lebih dalam jejak pemikiran ini tidak jatuh dari langit. Ia berakar kuat pada trah Djojohadikusumo. Jauh sebelum Prabowo berbicara kedaulatan pangan, kakeknya, Margono Djojohadikusumo, telah meletakkan fondasi keuangan republik yang baru lahir.
Dan jauh sebelum Prabowo menggemakan swasembada, ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, menghabiskan masa hidupnya memikirkan cara memutus rantai ekonomi kolonial.
Secara permukaan, ketiganya tampak berada dalam satu garis linier. Namun, jika anatomi pemikiran mereka dibedah menggunakan indikator ekonomi pembangunan, terdapat pergeseran paradigma yang fundamental.
Dalam pembacaan penulis, Margono mewakili fase pembangunan institusi, Soemitro mewakili fase pembangunan kapasitas, sementara Prabowo cenderung menekankan skala. Di sinilah risiko salah tafsir itu bermula. Mari kita urai.
Margono dan Ekonomi yang Bertumpu pada Kepercayaan
Saat Margono ikut mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) pada 1946, republik sedang berada di titik nadir secara ekonomi. Belanda masih merongrong kedaulatan, kas negara cekak, dan belum ada jaminan Indonesia akan bertahan dalam hitungan tahun.
Dalam lanskap sekronis itu, prioritas Margono bukan kalkulasi laba-rugi atau memperbanyak jumlah kantor cabang secara agresif. Fokusnya adalah membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Mata uang ORI (Oeang Republik Indonesia) dan BNI difungsikan sebagai penanda kedaulatan.
Margono memahami kaidah dasar ekonomi kelembagaan bahwa ukuran adalah akibat, sedangkan kepercayaan adalah sebab. Sebuah institusi tidak menjadi dipercaya karena ia berukuran besar, melainkan ia membesar karena sejak awal mampu menjalankan fungsinya dengan kredibel.
Soemitro dan Cetak Biru Kapasitas
Jika Margono sibuk memikirkan bagaimana negara berdiri, Soemitro melangkah ke tahap berikutnya: bagaimana negara berkembang. Sebagai arsitek ekonomi, Soemitro mafhum bahwa merdeka secara politik tidak otomatis memutus ketergantungan struktural.
Indonesia kala itu terjebak dalam lingkaran setan ketergantungan ekspor komoditas, hanya mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang jadi dari negara industri.
Resep Soemitro adalah industrialisasi dan pencetakan kapasitas modal manusia. Program Benteng yang digagasnya pada awal 1950-an bertujuan menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Secara eksekusi, program tersebut kerap dinilai gagal karena maraknya pemburu rente atau pengusaha dadakan.
Namun, filosofi dasarnya tetap solid bahwa negara bertindak sebagai arsitek yang membangun kemampuan warganya. Bagi Soemitro, negara bertindak sebagai fasilitator dan stimulator. Negara bertugas membuka jalan dan membangun kapasitas produksi masyarakat, bukan menjadi kontraktor tunggal yang melahap seluruh ruang pasar.
Anatomi Salah Tafsir Sang Cucu
Di sinilah letak diferensiasi sekaligus titik krusial di mana Prabowo disinyalir salah menafsirkan warisan intelektual keluarganya. Memiliki latar belakang militer yang kental, cara Prabowo menerjemahkan kemandirian ekonomi cenderung menggunakan pendekatan mobilisasi linier.
Ia menerapkan pola pikir penugasan: tentukan target besar, kumpulkan anggaran raksasa, lalu eksekusi secara serentak di seluruh komando nasional.
Kecenderungan ini terbaca jelas pada nomenklatur program strategis hari ini, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG, Badan Pengelola Investasi Danantara, hingga Koperasi Desa Merah Putih. Karakteristik utama dari seluruh program ini adalah langsung bermain di skala raksasa dengan tempo yang cepat.
Paradoksnya, kebijakan ini mengasumsikan bahwa kapasitas kelembagaan di daerah bisa menyusul atau terbangun dengan sendirinya seiring berjalannya megaproyek tersebut. Padahal, data di lapangan menunjukkan realitas ketimpangan struktural yang sangat kompleks.
Sebagai contoh, kesiapan infrastruktur pendukung dan rantai pasok lokal untuk program pangan dan gizi di wilayah Jawa tentu jauh lebih siap dibandingkan wilayah timur Indonesia.
Ketika program berskala raksasa ini dipaksakan berjalan serentak, daerah dengan defisit kapasitas kelembagaan dipaksa melakukan penyesuaian darurat di tengah jalan. Akibatnya, energi negara habis bukan untuk produktivitas, melainkan untuk menambal kebocoran logistik dan inefisiensi anggaran.
Pola pikir berbasis skala ini kini direplikasi secara mentah ke dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Narasi yang mendominasi ruang publik masih berkutat pada kuantitas berupa target jumlah koperasi yang akan dibentuk, besarnya alokasi pembiayaan, dan luasnya jangkauan geografis.
Prabowo mengabaikan pelajaran berharga dari sejarah runtuhnya Koperasi Unit Desa pada masa lalu, di mana intervensi top-down dari negara hanya melahirkan institusi semu yang rentan mati suri begitu pasokan subsidi pusat dihentikan. Di sini muncul titik buta yang fatal, sebab pertanyaan fundamental mengenai kredibilitas pengelola di akar rumput dan kesiapan kapasitas manajerial masyarakat desa justru dikesampingkan demi mengejar angka statistik di atas kertas.
Pewaris yang Terpukau pada Hasil, Bukan Proses
Sejarah ekonomi pembangunan mencatat sebuah dalil universal bahwa institusi yang kredibel dan memiliki kapasitas kuat akan membesar dengan sendirinya. Sebaliknya, skala besar yang dipaksakan berdiri di atas fondasi kelembagaan yang rapuh hanya akan menciptakan ilusi pertumbuhan yang rawan ambruk dalam sekali guncangan.
Prabowo Subianto memiliki niat luhur untuk menuntaskan cita-cita ekonomi Margono dan Soemitro. Namun, ia terjebak dalam perangkap cara pandang kuantitatif alias mengira bahwa dengan memperbesar skala kehadiran negara, maka kepercayaan publik dan kapasitas produksi akan otomatis ikut terbangun.
Tidak ada ironi yang lebih besar dalam sejarah kebijakan ekonomi ketika seorang penerus berkomitmen menghidupkan kembali mimpi besar keluarganya, namun langkahnya rawan tersendat hanya karena ia terbalik dalam membaca bab paling krusial dari buku pelajaran yang mereka wariskan. (*)
