Pramoedya.id: Ada sebuah ironi yang semakin sering muncul dalam politik Indonesia hari ini. Semakin keras kritik kelas menengah terdengar, semakin kecil pula pengaruhnya terhadap arah kebijakan negara.
Mahasiswa turun ke jalan. Akademisi menulis kritik. Jurnalis membongkar berbagai persoalan. Media sosial dipenuhi keluhan tentang biaya hidup, lapangan kerja, korupsi, kualitas demokrasi, hingga arah pembangunan nasional. Di ruang digital, kritik itu terasa begitu besar sehingga kadang menciptakan kesan seolah-olah seluruh negeri sedang marah. Namun di saat yang sama, banyak kebijakan tetap berjalan tanpa banyak perubahan berarti.
Dari situ muncul pertanyaan yang menarik. Mengapa kritik yang begitu ramai tampak tidak terlalu berpengaruh? Mengapa suara yang begitu dominan di kampus, media, dan media sosial sering kali tidak mampu mengubah arah kebijakan negara?
Jawaban yang paling mudah adalah menyebut pemerintah antikritik. Namun penjelasan seperti itu terlalu sederhana. Ada kemungkinan penjelasan lain yang lebih menarik sekaligus lebih tidak nyaman untuk diterima. Kritik kelas menengah kerap diabaikan bukan karena negara tidak mendengarnya, melainkan karena dalam logika politik elektoral, kelompok ini bukan lagi kelompok yang paling menentukan.
Untuk memahami hal tersebut, kita perlu melihat terlebih dahulu siapa sebenarnya kelas menengah Indonesia hari ini.
Selama bertahun-tahun Indonesia sering digambarkan sebagai negara yang sedang menuju masyarakat kelas menengah. Gambaran itu tidak sepenuhnya salah. Mal bertambah, kafe menjamur, kredit kendaraan meningkat, universitas berkembang, dan media sosial dipenuhi berbagai simbol gaya hidup urban. Dari luar, Indonesia tampak seperti negeri yang semakin makmur.
Namun angka-angka menunjukkan kenyataan yang lebih rumit.
Data yang dirilis berbagai lembaga menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia justru mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada 2019 jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 57 juta orang, beberapa tahun kemudian angka tersebut turun menjadi sekitar 46,7 juta orang. Penurunan lebih dari 10 juta orang ini bukan sekadar statistik. Ia adalah cerita tentang jutaan orang yang merasa hidupnya berjalan di tempat.
Upah memang naik sedikit, tetapi harga rumah melesat jauh lebih cepat. Pendidikan semakin mahal. Biaya kesehatan terus meningkat. Lapangan kerja formal semakin terbatas. Sementara ekonomi digital menciptakan fleksibilitas kerja yang sering kali dibayar dengan hilangnya kepastian. Banyak orang masih bekerja, tetapi tidak lagi merasa aman. Banyak yang masih mampu bertahan, tetapi tidak lagi yakin bahwa hidup mereka akan lebih baik lima atau sepuluh tahun ke depan.
Sebagian besar dari mereka tidak jatuh miskin. Mereka hanya turun ke kelompok yang disebut sebagai aspiring middle class atau calon kelas menengah. Mereka hidup sedikit di atas garis kerentanan. Mereka tidak miskin, tetapi juga belum benar-benar aman. Satu PHK, satu anggota keluarga yang sakit, satu usaha yang gagal, atau satu kenaikan harga kebutuhan pokok sering kali cukup untuk mengguncang stabilitas ekonomi mereka.
Di sinilah muncul paradoks yang jarang dibicarakan. Ketika seseorang miskin, negara hadir melalui berbagai bantuan sosial. Ketika seseorang kaya, ia memiliki sumber daya untuk membeli berbagai solusi atas persoalan hidupnya. Tetapi ketika seseorang berada di tengah-tengah, ia sering kali harus menghadapi semuanya sendirian.
Ia tidak cukup miskin untuk menerima bantuan.
Ia tidak cukup kaya untuk merasa aman.
Ia hanya cukup mampu untuk terus bertahan.
Mungkin karena itulah rasa frustrasi kelas menengah semakin mudah ditemukan hari ini. Mereka membayar pajak, membayar pendidikan, membayar kesehatan, membayar cicilan rumah, dan membayar hampir seluruh kebutuhan hidupnya sendiri. Namun mereka juga merasa semakin sulit naik kelas.
Persoalan tersebut kemudian bertemu dengan fenomena lain yang membuat situasi menjadi semakin menarik: media sosial.
Jika seseorang menghabiskan waktunya di X, Instagram, Youtube, atau berbagai platform digital lainnya, sangat mudah muncul kesan bahwa kelas menengah adalah mayoritas Indonesia. Mereka mendominasi percakapan publik. Mereka membuat podcast. Mereka menulis opini. Mereka menjadi narasumber televisi. Mereka aktif mengkritik pemerintah dan terlibat dalam berbagai perdebatan politik.
Akibatnya muncul ilusi bahwa apa yang ramai di internet pasti mewakili suara mayoritas rakyat.
Padahal belum tentu.
Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu pernah menjelaskan bahwa kelompok yang memiliki modal pendidikan dan modal budaya lebih besar cenderung lebih dominan dalam memproduksi wacana publik. Mereka lebih mampu berbicara, lebih mampu menulis, dan lebih mampu memengaruhi arah percakapan.
Namun dominasi dalam percakapan publik tidak selalu berarti dominasi dalam politik.
Di sinilah banyak kesalahpahaman bermula. Karena kelas menengah mendominasi ruang digital, mereka sering mengira kemarahan yang mereka lihat setiap hari adalah kemarahan seluruh bangsa. Padahal belum tentu demikian.
Linimasa bukan Indonesia.
Kolom komentar bukan Indonesia.
Ruang diskusi kampus bukan Indonesia.
Di luar layar ponsel, ada jutaan petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, pekerja informal, dan keluarga rentan yang mungkin tidak pernah membuat utas politik atau mengikuti podcast ekonomi. Mereka tidak mendominasi percakapan publik. Namun dalam demokrasi, suara mereka memiliki nilai yang sama.
Di sinilah perbedaan antara ruang diskusi dan kotak suara mulai terlihat.
Salah satu teori paling terkenal dalam ilmu politik modern adalah Median Voter Theory yang diperkenalkan Anthony Downs. Secara sederhana, teori ini menjelaskan bahwa politisi akan cenderung bergerak mendekati kelompok pemilih terbesar. Bukan karena kelompok itu paling benar. Bukan karena kelompok itu paling pintar. Tetapi karena kelompok itulah yang paling menentukan kemenangan.
Dalam konteks Indonesia hari ini, logika tersebut menjadi relatif mudah dipahami. Kelas menengah berjumlah sekitar 46 juta orang. Sementara kelompok miskin, rentan, dan calon kelas menengah jumlahnya mencapai lebih dari 200 juta orang. Dalam situasi seperti itu, perhatian politik tentu akan lebih banyak bergerak kepada kelompok yang jumlahnya jauh lebih besar.
Dari sinilah banyak kebijakan pemerintah menjadi lebih mudah dibaca.
Bantuan sosial diperluas.
Subsidi dipertahankan.
Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan.
Berbagai program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung memperoleh perhatian besar.
Dari sudut pandang kebijakan publik, langkah tersebut memiliki alasan yang masuk akal. Indonesia masih menghadapi persoalan kemiskinan, stunting, dan ketimpangan pembangunan. Negara memang memiliki kewajiban membantu kelompok yang paling membutuhkan.
Namun politik tidak pernah benar-benar terpisah dari kalkulasi elektoral.
Program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh puluhan juta orang memiliki nilai politik yang jauh lebih besar dibanding kebijakan yang manfaatnya bersifat tidak langsung. Seorang penerima bantuan langsung merasakan manfaat program. Seorang orang tua langsung melihat anaknya mendapatkan makanan. Seorang warga langsung mengetahui subsidi yang diterimanya.
Dalam ilmu politik, manfaat seperti ini sering disebut sebagai visible benefit. Manfaat yang terlihat hampir selalu lebih kuat dibanding manfaat yang abstrak.
Karena itu hampir semua pemerintahan demokratis di dunia menyukai program-program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia.
Ia terjadi hampir di mana-mana.
Cara membaca situasi ini menjadi semakin menarik ketika kita melihat siapa yang paling sering mengkritik kebijakan tersebut. Dalam banyak kasus, kritik paling keras justru datang dari mahasiswa dan kelompok terdidik.
Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam banyak peristiwa sejarah modern, mahasiswa hampir selalu menjadi alarm pertama ketika ada sesuatu yang dianggap tidak beres. Reformasi 1998 adalah contoh paling dekat. Namun pola yang sama juga dapat ditemukan di Korea Selatan, Prancis, Amerika Latin, hingga berbagai negara lainnya.
Samuel Huntington pernah menjelaskan bahwa kelas menengah terdidik sering menjadi motor tuntutan demokrasi karena mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap negara. Mereka menginginkan birokrasi yang profesional. Mereka menginginkan hukum yang adil. Mereka menginginkan korupsi diberantas. Mereka menginginkan pelayanan publik yang baik dan pemerintahan yang bekerja secara rasional.
Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, mereka lebih mudah berubah menjadi kelompok kritis.
Di Indonesia hari ini, mahasiswa menjadi bagian dari fenomena tersebut. Mereka memprotes berbagai kebijakan bukan karena mereka paling menderita secara ekonomi, tetapi karena mereka memiliki kapasitas untuk melihat persoalan yang lebih luas. Mereka sering menjadi kelompok pertama yang melihat adanya jarak antara janji politik dan kenyataan.
Namun kemampuan mengkritik tidak otomatis menghasilkan kekuatan politik.
Di sinilah kelas menengah menghadapi dilema yang unik.
Mereka mendominasi percakapan, tetapi tidak mendominasi jumlah.
Mereka memenangkan argumen, tetapi belum tentu memenangkan perhitungan politik.
Mereka mampu memengaruhi opini publik, tetapi tidak selalu mampu memengaruhi arah kebijakan.
Persoalan terbesar kelas menengah hari ini mungkin bukan kemiskinan. Persoalan terbesar mereka adalah kesepian politik.
Mereka terlalu kaya untuk mendapatkan bantuan.
Tetapi belum cukup kaya untuk mengendalikan kebijakan.
Mereka menjadi kelompok yang berada di tengah-tengah. Tidak menjadi prioritas utama program sosial, tetapi juga tidak memiliki kekuatan ekonomi sebesar kelompok elite. Akibatnya muncul perasaan yang semakin sering terdengar: kami diminta membiayai negara, tetapi negara tidak hadir ketika kami membutuhkan.
Perasaan itu belum tentu sepenuhnya benar. Namun dalam politik, persepsi sering kali sama pentingnya dengan kenyataan.
Dilema tersebut menjadi semakin relevan ketika Indonesia mulai bergerak menuju Pilpres 2029. Politik tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Setiap kebijakan hari ini hampir selalu memiliki konsekuensi politik di masa depan. Dalam situasi ketika kelas menengah hanya berjumlah sekitar 46 juta orang sementara kelompok miskin, rentan, dan calon kelas menengah mencapai lebih dari 200 juta orang, arah perhatian politik menjadi relatif mudah dipahami.
Demokrasi tidak selalu mengikuti suara yang paling keras.
Demokrasi lebih sering mengikuti suara yang paling banyak.
Itulah sebabnya kritik kelas menengah sering terdengar begitu nyaring tetapi tidak selalu menghasilkan perubahan yang mereka harapkan. Bukan karena seluruh kritik itu salah. Bukan pula karena negara tidak mendengarnya. Melainkan karena mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kebijakan.
Mereka sedang berhadapan dengan logika dasar demokrasi elektoral itu sendiri.
Namun ada satu hal yang sering terlupakan.
Logika politik mungkin menjelaskan mengapa negara lebih banyak memperhatikan kelompok mayoritas. Tetapi penjelasan bukanlah pembenaran. Negara tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kelompok yang menopang konsumsi, membayar pajak, menciptakan usaha, dan menggerakkan ekonomi tidak merasa ditinggalkan.
Kelas menengah mungkin bukan kelompok terbesar di Indonesia. Namun mereka adalah salah satu mesin utama yang membuat roda ekonomi terus berputar. Mereka adalah pembeli rumah, pelanggan UMKM, pengguna jasa pendidikan, dan penyumbang penting penerimaan negara. Mereka juga merupakan kelompok yang paling aktif mengawasi jalannya pemerintahan.
Karena itu persoalannya bukan apakah kritik kelas menengah harus selalu dituruti.
Persoalannya adalah apakah negara masih menganggap kritik sebagai masukan yang perlu didengar, atau hanya sebagai kebisingan yang dapat diabaikan.
Sebab dalam sejarah banyak negara, kemarahan rakyat miskin sering mengguncang jalanan. Tetapi hilangnya harapan kelas menengah perlahan-lahan menggerogoti masa depan.
Dan mungkin di situlah letak persoalan sebenarnya. Bukan pada keras atau tidaknya kritik kelas menengah, melainkan pada kemampuan negara untuk tetap mendengarkan kelompok yang jumlahnya tidak dominan, tetapi perannya terlalu penting untuk diabaikan.(*)
