Tidak semua demonstrasi lahir dari rahim yang sama. Ada demonstrasi yang tumbuh dari ruang-ruang diskusi, dari tumpukan kajian, serta perdebatan yang berlangsung berhari-hari sebelum akhirnya mewujud menjadi barisan massa di jalanan. Ada pula demonstrasi yang lahir karena sebuah ajakan, sebuah mobilisasi, lalu berkumpulah orang-orang dengan tujuan yang sama: menunjukkan dukungan terhadap suatu kebijakan. Dari kejauhan, keduanya tampak serupa. Sama-sama membawa spanduk dan berteriak melalui pengeras suara mengatasnamakan rakyat. Namun jika ditelusuri lebih dalam, proses yang melahirkannya bisa sangat berbeda.
Pramoedya.id: Beberapa pekan terakhir, Indonesia menyaksikan dua wajah itu secara bersamaan. Di berbagai kota, mahasiswa turun ke jalan mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mempertanyakan besarnya anggaran, efektivitas program, prioritas kebijakan, hingga berbagai kontroversi yang mengiringi pelaksanaannya. Di saat yang hampir bersamaan, muncul pula aksi-aksi yang menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Spanduk dukungan dibentangkan, manfaat program disampaikan, dan pemerintah dibela. Sekilas, publik melihatnya sebagai pertarungan antara kelompok yang menolak dan kelompok yang mendukung. Padahal persoalannya jauh lebih menarik daripada sekadar soal pro dan kontra.
Yang sesungguhnya sedang berhadapan bukan hanya dua pendapat, melainkan dua cara pandang yang lahir dari posisi yang berbeda. Mahasiswa mungkin bisa keliru dalam membaca situasi. Kajian mereka bisa diperdebatkan. Kesimpulan mereka bisa saja tidak selalu tepat. Namun ada satu hal yang sulit dibantah: kritik mereka lahir dari proses berpikir.
Massa aksi mahasiswa tidak muncul begitu saja. Sebelum turun ke jalan, mereka biasanya menggelar diskusi, menyusun tuntutan, membaca dokumen, membedah anggaran, dan berdebat satu sama lain. Dengan kata lain, mereka datang sebagai subjek politik yang mencoba memahami persoalan sebelum menyuarakan sikap.
Karena itu, ketika mahasiswa mengkritik MBG, yang mereka persoalkan bukan semata-mata makanan yang sampai ke tangan siswa. Mereka melihat program itu sebagai kebijakan publik yang harus diuji. Mereka melihat besarnya anggaran negara yang digelontorkan, berbagai persoalan tata kelola yang mencuat, kontroversi yang menyeret nama pejabat-pejabat terkait program, hingga beragam dugaan praktik yang beredar di ruang publik, mulai dari pengelolaan proyek sampai isu jual beli titik dapur yang hingga kini terus menjadi bahan perbincangan. Benar atau tidaknya berbagai dugaan tersebut tentu harus dibuktikan. Namun justru karena itulah kritik muncul: untuk meminta penjelasan, transparansi, dan pertanggungjawaban.
Di sisi lain, aksi dukungan terhadap MBG lebih banyak bertumpu pada pengalaman langsung para penerima manfaat. Tidak ada yang salah dengan itu. Seorang ibu yang anaknya mendapat makanan gratis tentu memiliki alasan untuk mendukung program tersebut. Seorang pekerja yang memperoleh penghasilan dari rantai pelaksanaan MBG juga berhak merasa program itu bermanfaat. Namun yang menarik adalah bagaimana dukungan itu sering kali tidak hadir untuk menjawab substansi kritik yang diajukan mahasiswa. Alih-alih membahas soal anggaran, tata kelola, atau transparansi, yang muncul justru penegasan bahwa program ini baik dan harus diteruskan.
Di sinilah posisi menentukan persepsi. Mahasiswa melihat MBG dari sudut pandang kebijakan. Mereka membaca angka, dokumen, dan struktur. Sementara penerima manfaat melihat MBG dari pengalaman sehari-hari. Mereka melihat makanan yang tersaji di meja dan beban pengeluaran yang sedikit berkurang. Keduanya sedang melihat objek yang sama, tetapi dari jendela yang berbeda. Yang satu melihat bangunan secara utuh, yang lain merasakan hangatnya ruangan di dalam bangunan tersebut.
Namun negara yang sehat tidak boleh hanya mendengar suara yang membuatnya nyaman. Justru kritik harus mendapatkan perhatian lebih besar, karena kritik bekerja pada wilayah yang sering kali tidak terlihat oleh penerima manfaat langsung. Jika sebuah program memang baik, maka ia seharusnya mampu bertahan dari pertanyaan-pertanyaan kritis. Jika sebuah kebijakan memang bersih, maka ia tidak perlu takut pada tuntutan transparansi.
Sebaliknya, ketika kritik dijawab dengan mobilisasi dukungan, muncul kesan bahwa yang sedang dipertandingkan bukan argumentasi, melainkan jumlah massa.
Kesan itu semakin menguat ketika dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, aksi dukungan terhadap MBG bahkan melibatkan anak-anak dalam narasi pembelaan terhadap program pemerintah.
Tentu saja tidak ada larangan bagi seseorang untuk mendukung sebuah kebijakan. Tetapi ketika anak-anak mulai ditempatkan dalam arena pertarungan politik, publik berhak bertanya: apakah yang sedang dibangun adalah kesadaran, atau sekadar citra? Apakah yang sedang ditampilkan adalah dukungan yang lahir dari pemahaman, atau sekadar pertunjukan yang dirancang untuk menunjukkan bahwa program ini dicintai rakyat?
Demokrasi tidak pernah berkembang karena banyaknya tepuk tangan. Demokrasi berkembang karena adanya orang-orang yang berani mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Dalam sejarah politik mana pun, popularitas tidak pernah menjadi ukuran tunggal kebenaran. Banyak kebijakan yang pernah dipuji pada masanya tetapi kemudian terbukti bermasalah. Sebaliknya, banyak kritik yang awalnya dianggap mengganggu, tetapi pada akhirnya terbukti diperlukan.
Karena itu, dalam perdebatan tentang MBG, pertanyaan terpenting bukanlah siapa yang memiliki massa lebih banyak atau siapa yang paling keras berteriak di jalanan. Pertanyaannya adalah siapa yang membawa argumen yang layak diuji dan siapa yang bersedia menjawabnya.
Dan sampai hari ini, mahasiswa setidaknya telah menunjukkan satu hal yang semakin langka dalam politik Indonesia: keberanian untuk mempertanyakan sesuatu yang sedang dirayakan banyak orang. Mereka mungkin tidak selalu benar. Namun demokrasi hampir selalu membutuhkan orang-orang yang berani bertanya ketika yang lain terlalu sibuk bertepuk tangan.(*)
