Pramoedya.id: Jajaran pengurus dan anggota Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung periode 2025-2028 resmi dikukuhkan pada Kamis (19/6/2025). Prosesi yang berlangsung di Balau Keratun, Komplek Pemprov Lampung itu, dilakukan langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Pengukuhan tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/366/V.14/HK/2025 tentang Pengukuhan Ikatan Jurnalis Provinsi Lampung Tahun 2025–2028.
Pengurus IJP Lampung Periode 2025-2028 diketuai oleh Abung Mamasa, dengan komposisi anggota yang melibatkan jurnalis dari berbagai media.
Dengan mengangkat tema “Bangun Kolaborasi, Kuatkan Sinergi, Wujudkan Lampung Maju”, pengukuhan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat komunikasi publik dan mendorong sinergi antara pemerintah dan media untuk menyampaikan pembangunan secara utuh dan transparan.
Dalam sambutannya, Rahmat Mirzani Djausal (RMD) menekankan bahwa media dan insan pers memiliki posisi vital sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah bisa saja punya niat baik dan program strategis, tapi jika tidak dikomunikasikan dengan baik, masyarakat tidak akan pernah tahu. Karena itu, kolaborasi dengan media menjadi sangat penting,” ujarnya.
RMD juga menegaskan bahwa peran media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi menjadi garda terdepan dalam menjaga nurani publik. Menurutnya, kekuatan jurnalisme yang beretika dan berpihak pada kebenaran adalah fondasi penting dalam menjaga arah pembangunan.
“Wartawan bukan hanya pencari berita, mereka adalah penjaga nurani publik. Ini yang kita inginkan, selain meliput, juga harus memberikan informasi yang baik, dan yang paling penting menginspirasi,” ujarnya.
Selain itu, RMD juga menekankan bahwa kritik dari media bukanlah ancaman, melainkan bagian dari kontrol sosial yang harus dihargai. Pemerintah harus terbuka, responsif, dan menjadikan media sebagai mitra dalam menyampaikan program dan kebijakan kepada masyarakat.
Ia juga menyampaikan kepada seluruh OPD untuk terbuka dalam memberikan informasi.
“Ini zamannya keterbukaan. Tidak bisa eksklusif, harus terbuka, dijelaskan dengan cara dan kolaborasi yang baik dengan teman-teman media,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis bahwa media melalui IJP dan seluruh jurnalis yang berhimpun di dalamnya akan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. (*)
