Pramoedya.id: Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan jaringan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk menyetop praktik pengiriman gabah mentah ke luar daerah yang kerap merugikan ekosistem pangan lokal. Langkah ini diambil untuk mengakhiri paradoks Lampung sebagai lumbung pangan tetapi warganya kerap membeli produk olahan dengan harga mahal.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengungkapkan skema lama yang mengizinkan gabah mentah diangkut keluar Lampung lalu dibeli kembali dalam bentuk beras olahan telah memicu inefisiensi harga yang masif.
“Selama ini gabah kita dibawa keluar, diolah di luar, lalu dikirim lagi ke sini dalam bentuk beras. Nilai tambahnya habis di jalan, sementara petani kita tidak dapat apa-apa,” ujar Mirzani di hadapan peserta Sespimti Polri, Rabu (7/10/2026).
Guna memotong mata rantai tengkulak dan perantara, Pemprov Lampung mengintegrasikan peran KDMP dengan Bulog, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta fasilitas penggilingan beras lokal. Gabah hasil panen warga diserap langsung oleh koperasi desa untuk diproses di fasilitas terdekat.
“Kalau KDMP ini bisa bekerja dengan masif di Provinsi Lampung, maka kami tidak mengirim gabah lagi ke luar Lampung, kami mengirim beras,” tegas Mirzani.
Mirzani menilai efisiensi rantai pasok ini berdampak langsung pada stabilisasi harga bahan pokok di tingkat eceran, sekaligus menjaga agar perputaran uang dari nilai tambah komoditas tetap berada di wilayah perdesaan Lampung.
“Ketika itu dijalankan, itulah namanya bagi saya ketahanan pangan. Petani padi harus bisa memperoleh beras dengan harga yang baik, dan masyarakat juga mendapatkan akses pangan bergizi dengan harga terjangkau,” kata Mirzani.
Untuk mengamankan kebijakan ini, Pemprov Lampung menjalin kolaborasi erat bersama jajaran jajaran Polda Lampung dan Korem 043/Gatam guna mengawal rantai distribusi serta mencegah kebocoran pasokan gabah ke luar daerah. (*)
