Pramoedya.id: Dalam protokol pemerintahan, ada aturan tak tertulis tentang efisiensi. Jika pimpinan ingin jangkauan luas, mereka harus berpencar. Namun, di Lampung, tradisi itu robek. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza), Wakil Gubernur Jihan Nurlela, dan Sekda Marindo Kurniawan muncul dalam satu bingkai di medan yang sulit. Mereka tidak sedang duduk di hotel bintang lima, melainkan sedang berkubang di jalur-jalur wisata yang sulit ditempuh.
Setidaknya penulis mencatat dua kali fenomena tiga pilar yang turun bersamaan. Seolah mereka sedang mengirimkan pesan kuat bahwa pariwisata Lampung bukan lagi urusan sampingan, melainkan operasi jantung ekonomi yang harus dikawal langsung oleh pemegang kunci kekuasaan.
Semiotika “Sang Boss”
Detail konsisten yang luput dari banyak pengamatan adalah penampilan Mirza. Dengan kemeja taktis Colombia berwarna hijau dan topi berlogo “Boss”, ia sedang mempraktikkan gaya kepemimpinan pragmatis. Mirza melepas jubah kaku Priyayi Birokrat dan menggantinya dengan citra CEO Lapangan.
Topi “Boss” di tengah hutan Lampung Barat atau pesisir Gigi Hiu yang liar bukanlah sebuah aksesori, melainkan penegasan otoritas tunggal. Ia ingin publik dan investor tahu bahwa di tempat itu, keputusan tidak perlu menunggu rapat panjang di kantor gubernuran. Instruksi diambil di sana, di atas tanah yang sedang dipijak, oleh sang pimpinan yang memegang komando mutlak.
Diplomasi Api Unggun
Momentum di Bukit Embun, Lampung Barat, pada Desember 2024 lalu adalah antitesis dari kebijakan belakang meja. Mengapa mereka harus ngecamp? Secara sosiologis, ini adalah upaya merasakan langsung sakitnya akses wisatawan: dinginnya malam, buruknya sinyal, hingga sulitnya logistik.
Kehadiran Marindo Kurniawan sebagai Sekda di dalam tenda itu adalah kuncinya. Ia bukan sedang menikmati kopi pagi, melainkan membawa kalkulator mental. Di bawah tenda itu, anggaran infrastruktur jalan tidak lagi sekadar angka di kertas APBD, tapi menjadi kebutuhan logis yang harus segera dieksekusi agar investasi masuk. Di sisi lain, Jihan Nurlela meski tak jadi ikut ngecamp kehadirannya bersama hingga di kabupaten Tanggamus bertindak sebagai jangkar komunikasi bagi generasi muda, segmen pasar pariwisata terbesar saat ini.
Konektivitas Tanpa Batas
Agenda kedua di Tanggamus dan Pesawaran adalah puncaknya. Gigi Hiu selama ini adalah “Surga yang Terkutuk” indah luar biasa, namun akses daratnya bak neraka. Di sini, trinitas pimpinan Lampung kembali bermanuver bersama.
Keputusan menaiki kapal bersama dari Gigi Hiu menuju Pesawaran bukan sekadar transportasi alternatif. Ini adalah implementasi nyata dari konektivitas bahari. Berdirinya mereka bertiga di atas geladak kapal yang sama adalah tekanan psikologis bagi para kepala daerah di tingkat bawah: jika pimpinan provinsi saja mau menantang ombak demi akses, maka tidak ada alasan bagi birokrasi lokal untuk menghambat izin di wilayahnya.
Umpan Fiskal
Mirza sadar bahwa jalan mulus saja tidak cukup untuk mengundang uang masuk. Pada Kamis (16/4/2026), ia menegaskan fase kedua dari operasinya: Perang Insentif. Mirza secara terbuka meminta para Bupati untuk membuang jauh-jauh sikap kaku dalam urusan pajak daerah demi memikat investor nasional.
“Kalau tidak ada insentif menarik yang ditawarkan, gimana orang mau investasi di tempat kita?” tegasnya.
Strategi yang sedang disusun tidak main-main, skema tax holiday untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PB1). Ini adalah langkah agresif untuk menjadikan wilayah yang baru dibuka aksesnya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Nasional.
Bekingan Senayan
Ambisi ini kian solid karena didukung oleh barisan belakang di Jakarta. Kehadiran Chusnunia Chalim (Nunik) dan Rycko Menoza di DPR RI yang membidangi pariwisata adalah keuntungan strategis. Jika Mirza, Jihan, dan Marindo mengeksekusi hambatan di level daerah, Nunik dan Rycko bertugas menjaga udara di pusat, memastikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kebijakan kementerian tetap searah dengan ambisi Lampung.
Karpet Merah Digelar
Turunnya “Tiga Pilar” ini adalah tanda bahwa pariwisata Lampung kini menjadi agama baru dalam pembangunan. Mereka tidak lagi hanya menjual pemandangan, tapi mempertaruhkan reputasi politik di jalanan berdebu dan pesisir terpencil. Lampung memang memiliki segalanya untuk menjadi magnet dunia dari ombak legendaris Krui yang menjadi kiblat surfer internasional, eksotisme prasejarah di Way Kambas, hingga gugusan pulau di Teluk Lampung yang kerap dijuluki “Maldives-nya Sumatera”.
Instruksi Mirza agar Bupati memberikan insentif fiskal adalah langkah penutup untuk mengubah wajah Lampung dari provinsi perlintasan menjadi destinasi kompetitif. Dengan kekayaan alam yang brutal cantiknya dan kedekatan strategis dari Jakarta, Lampung adalah raksasa yang baru saja bangun. Jika pimpinan tertinggi saja mau tidur di bukit, menantang ombak, dan kini memangkas pajak demi sebuah akses wisata, maka karpet merah menuju masa depan Lampung sebenarnya sudah digelar. Sisanya, tinggal menunggu waktu sampai dunia benar-benar menoleh dan melihat wajah baru Bumi Ruwa Jurai yang tak lagi sekadar tempat lewat. (*)
