Ditulis Oleh: Wawan Sah /ASN Pemprov Lampung
Pramoedya.id: Ada sebuah frasa sakti yang saban hari bergaung di koridor-koridor kantor pemerintahan, dari balai desa terpencil hingga gedung kementerian megah di ibu kota. Kalimat pendek yang terucap santai. Mungkin diucapkan sembari menyesap kopi saset atau menggeser layar ponsel di tengah jam kerja:
“Ya mau bagaimana lagi, saya kan cuma staf.”
Atau saudaranya yang tak kalah mujarab untuk meredam nurani: “Bukan tupoksi dinas kita,” dan “Gak ada anggarannya, jadi kita absen saja dulu.”
Kalimat sakti tersebut sekilas terdengar wajar? Tentu saja, kalau yang dicari adalah keselamatan jabatan. Namun, di balik kalimat-kalimat defensif yang terkesan pasrah itu, ada borok besar yang sedang menggerogoti birokrasi kita secara pelan-pelan, bahwa instansi ini sedang kehilangan nyawanya.
Tulisan ini bukan tudingan jari yang menunjuk hidung siapa-siapa. Ini adalah cermin retak yang disodorkan tepat ke hadapan muka, khususnya bagi jutaan abdi negara yang hari ini terjebak di antara sisa-sisa idealisme melayani dan tembok-tembok kaku bernama sistem. Mari kita ulas.
ASN Mental Pajangan
Selama bertahun-tahun, struktur birokrasi kita dihinggapi fobia akut berupa ketakutan melangkah jika tak ada komando. Karena merasa bukan Kepala Dinas, bukan Kepala Bidang, atau bukan seorang pengambil kebijakan, para staf memilih memposisikan diri sebagai patung hidup alias Punya otak, tapi tak boleh dipakai, punya tangan, tapi hanya menunggu stempel bos.
Padahal, jika ditarik ke realitas bawah, rakyat yang datang mengurus izin di loket tidak peduli siapa nama kepala dinasnya. Mereka cuma butuh kejelasan. Seorang staf loket yang mau melempar senyum dan merinci prosedur dalam lima menit punya dampak langsung ribuan kali lebih masif ketimbang seorang pejabat eselon yang kerjaannya cuma meneken berkas di menit-menit akhir tenggat.
Sebab, memimpin itu tidak harus menunggu kursi empuk. Gubernur memimpin provinsi, tapi seorang staf adalah raja di atas mejanya sendiri. Merapikan kekacauan berkas, membalas aduan warga di WhatsApp secara lugas, hingga memotong birokrasi berbelit di tingkat dasar, itu sudah bentuk kepemimpinan paling otentik.
Komedi Pingpong di Pemerintahan
Di mata warga, pemerintah itu tunggal, negara. Rakyat tidak peduli apakah bau limbah pabrik itu urusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Dinas Pekerjaan Umum Provinsi.
Namun, yang terjadi di lapangan justru komedi satir birokrasi. Warga mengeluh jalanan hancur dan tercemar, lalu dilempar dari satu pintu dinas ke pintu dinas lainnya seperti bola pingpong, hingga akhirnya mereka memilih lelah dan bungkam. Ketika terjadi krisis di depan mata, seperti kebakaran lahan atau musibah warga, berapa banyak pegawai yang memilih pura-pura buta hanya karena badge di lengannya bukan bagian dari tim pemadam. Birokrat seharusnya hadir sebagai jembatan pemecah masalah, bukan malah menjadi tembok penghalang baru yang doyan melempar tanggung jawab.
Dalih Kas Kering
Lalu, apa alasan paling mujarab di balik kepasifan itu? Jawabannya: efisiensi anggaran.
Ketiadaan dana operasional sering kali disulap menjadi dalih paling mulia untuk malas-malasan. Gak ada uang jalan. Ya sudah, masuk pagi, absen sidik jari, ikut apel, lalu bingung mau mengerjakan apa sampai jam empat sore.
Padahal, ini kekeliruan berpikir yang fatal. Delapan puluh persen pekerjaan esensial seorang birokrat tidak butuh anggaran jumbo. Edukasi publik bisa berjalan lewat ruang virtual gratisan, kampanye pencegahan bencana bisa disebar lewat konten gawai sederhana; sementara pembenahan basis data perizinan yang karut-marut cuma butuh ketelitian, bukan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhari-hari. Pekerjaan publik pada akhirnya tidak pernah melulu soal ada atau tidaknya uang, melainkan soal ada atau tidaknya niat untuk mengubah keadaan.
Teror Sanksi
Di titik inilah pembunuh berdarah dingin bagi birokrasi bekerja: trauma takut salah. Di banyak kantor dinas, berlaku hukum tak tertulis yang kejam. Makin banyak bergerak, makin besar peluang dimarahi. Makin banyak inisiatif, makin banyak musuh. Akhirnya, mayoritas memilih jalan paling sunyi: diam, cari aman, ikuti arus, yang penting TPP cair utuh setiap bulan.
Padahal, sejarah tata kelola tidak pernah mencatat kemajuan dari orang-orang yang cuma bermain aman. Jauh lebih terhormat dimarahi karena berinisiatif memperbaiki sistem, daripada dipuji bersih karena tidak pernah berbuat apa-apa akibat ketakutan kronis. Para atasan juga harus berhenti membunuh daya kritis bawahan dengan bentakan; berikan ruang aman agar kreativitas bisa bernapas.
Nyaman yang Mematikan
Ketika zona nyaman itu sudah merasuk, merasa puas dengan nilai Sasaran Kinerja Pegawai yang standar dan absen dari teguran atasan adalah bentuk kematian perlahan. Di era ketika kecerdasan buatan dan sektor swasta bergerak dalam kecepatan eksponensial, birokrasi bermental pasif pasti akan tergilas zaman.
Ujian terberat seorang abdi negara justru muncul ketika kebijakan berganti, pimpinan bergeser, atau sistem digital tiba-tiba down. Ketika motivasi eksternal runtuh, di situlah integritas diuji. Jabatan boleh berganti, aplikasi bisa ngadat, tetapi dedikasi melayani rakyat tidak boleh ikut padam.
Negara di Balik Meja
Sebab, pada akhirnya, reformasi birokrasi itu tidak pernah lahir dari tumpukan dokumen Peraturan Pemerintah yang tebalnya setengah mati. Reformasi itu hidup dari pergeseran cara pandang di dalam kepala jutaan ASN di negeri ini: bergeser dari merasa “cuma staf” menjadi menyadari bahwa diri mereka adalah representasi negara yang sedang berdiri di hadapan rakyat hari ini.
Dan bagi rakyat kecil yang mengetuk pintu kantor dinas setiap pagi, negara itu bukanlah presiden, bukan pula gubernur. Negara adalah staf yang duduk di balik meja pelayanan. (*)
