Pangkas Biaya Tanam, Pemprov Lampung Perluas Program Pupuk Hayati ke 2.000 Desa

- Editor

Kamis, 8 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pramoedya.id: Guna menekan ketergantungan petani pada pupuk kimia bersubsidi yang sering langka, Pemerintah Provinsi Lampung melipatgandakan cakupan program penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC) berbasis limbah hingga ke 2.000 desa pada tahun 2026.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menjelaskan ekpansi program ini dilakukan setelah uji coba di 500 desa pada tahun 2025 terbukti efektif menurunkan biaya operasional tanam sekaligus menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan.

“Sektor pertanian ini melibatkan 1,7 juta petani di Lampung. Kalau 60 persen penduduk kita adalah petani, maka yang paling menyebabkan naik-turunnya perekonomian daerah adalah pertanian,” kata Mirzani saat memaparkan kebijakan daerah di hadapan jajaran Sespimti Polri, Rabu, 7 Oktober 2026.

Mirzani menyebutkan bahwa setiap unit fasilitas PHC di desa dirancang untuk memanfaatkan limbah organik lokal sebagai bahan baku utama, dengan kapasitas produksi yang sanggup memenuhi kebutuhan hingga 400 hektare lahan pertanian.

“Fasilitas tersebut memanfaatkan limbah sebagai bahan baku dan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menekan biaya produksi petani,” ujar Mirzani.

Dengan memproduksi pupuk secara mandiri di tingkat desa, petani diharapkan tidak lagi terbebani oleh lonjakan harga sarana produksi pertanian (saprodi). Pemprov optimistis efisiensi biaya tanam ini akan berbanding lurus dengan peningkatan daya beli masyarakat desa.

“Ketika harga komoditas stabil dan biaya produksi bisa ditekan, daya beli petani meningkat. Pada akhirnya ini yang mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung berada di atas rata-rata nasional,” tutur Mirzani.

Pimpinan Rombongan Sespimti Polri, Mardiaz Kusin Dwihananto, menyambut positif terobosan mandiri pupuk berbasis desa ini. Ia menilai inovasi tersebut menjadi jawaban atas tantangan kedaulatan pangan nasional.

“Seorang pemimpin tingkat tinggi dituntut tidak hanya mampu mengelola organisasi, tetapi harus memiliki kemampuan membaca perubahan secara strategis, membangun kolaborasi lintas sektoral, serta mengambil keputusan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Mardiaz. (*)

 

Berita Terkait

Lampung Pangkas Tengkulak Gabah
Stop Kirim Komoditas Basah, Pemprov Lampung Bagikan Mesin Pengering ke 400 Desa
Lampung Kawal Percepatan PLTP Rajabasa
Bawa Dukungan Bank Dunia, PT Palma Pertiwi Makmur Jadi Motor Utama Kedaulatan Pangan Pesibar
Tumbangkan Wakil Lampung Timur, Rudi/Pieter Segel Tiket Delapan Besar Gubernur Cup
Jadikan Gubernur Cup Ajang Pemanasan Porwanas, Bulutangkis PWI Lampung Incar Emas
Lampung Targetkan 35.100 Hektare Lahan Pertanian Modern untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Menata Aset Daerah Tanpa Ribet, Pemprov Lampung Luncurkan SIMASTER  

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 16:17 WIB

Pangkas Biaya Tanam, Pemprov Lampung Perluas Program Pupuk Hayati ke 2.000 Desa

Kamis, 8 Oktober 2026 - 16:13 WIB

Lampung Pangkas Tengkulak Gabah

Kamis, 8 Oktober 2026 - 16:09 WIB

Stop Kirim Komoditas Basah, Pemprov Lampung Bagikan Mesin Pengering ke 400 Desa

Kamis, 8 Oktober 2026 - 16:00 WIB

Lampung Kawal Percepatan PLTP Rajabasa

Jumat, 2 Oktober 2026 - 20:30 WIB

Tumbangkan Wakil Lampung Timur, Rudi/Pieter Segel Tiket Delapan Besar Gubernur Cup

Berita Terbaru

Lampung

Lampung Pangkas Tengkulak Gabah

Kamis, 8 Okt 2026 - 16:13 WIB

Lampung

Lampung Kawal Percepatan PLTP Rajabasa

Kamis, 8 Okt 2026 - 16:00 WIB