Pramoedya.id: Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memberikan teguran keras terhadap kualitas pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek. Rumah sakit rujukan utama milik Pemerintah Provinsi Lampung tersebut diminta membenahi etika serta ketepatan penanganan medis agar pasien tidak lagi dirugikan.
Instruksi tegas tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Provinsi Lampung, Sulpakar, dalam upacara bulanan di Lapangan Korpri, Bandar Lampung, Kamis (17/9/2026).
Mirzani menegaskan institusi kesehatan daerah tidak boleh kaku dan harus menanggalkan pola pelayanan buruk yang mengabaikan hak-hak dasar warga.
“Rumah sakit adalah lembaga kesehatan dan pelayanan publik yang wajib memberikan layanan berkualitas, adil, mudah diakses, aman, serta sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Mirzani dalam pidato tertulisnya.
Gubernur meminta jajaran manajemen hingga tenaga kesehatan di RSUD Abdul Moeloek mengejawantahkan filosofi “PUAKHI”, Profesional, Unggul, Adil, Kompeten, Harmonis, dan Ikhlas, dengan memperlakukan setiap pasien layaknya keluarga sendiri.
Guna mengikis komplain masyarakat, Pemprov Lampung menggarisbawahi empat fokus perbaikan instan: pembenahan disiplin pegawai, komunikasi yang ramah, penanganan medis yang cepat tanpa mengabaikan keselamatan, serta penguatan empati para petugas di lapangan.
“Seluruh jajaran RSUD Abdul Moeloek dan ASN di lingkungan Pemprov Lampung harus menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, dan melayani masyarakat dengan hati,” tegasnya.
Selain menyoroti borok pelayanan RSUD, Mirzani memperingatkan jajarannya terkait ancaman bencana alam menyusul eskalasi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sempat menyebarkan abu hingga ke wilayah Kota Bandar Lampung pada awal September 2026.
Ia menginstruksikan seluruh dinas terkait segera memetakan titik rawan krisis air bersih dan potensi kebakaran hutan akibat dampak kemarau panjang serta fenomena El Nino.
“Kesiapsiagaan tidak boleh menunggu bencana datang. Kita harus bergerak lebih awal, memperkuat koordinasi, dan memastikan masyarakat memahami langkah mitigasi,” tutup Mirzani melalui sambutannya. (*)
