Pramoedya.id: Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan inovasi aplikasi RMDku (Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan) guna membenahi akurasi data pendidikan dalam dokumen kependudukan. Inovasi ini ditargetkan mampu mendongkrak angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang saat ini masih tertahan di peringkat 27 nasional.
Peluncuran ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Disdukcapil dan Disdikbud Lampung yang disaksikan langsung oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Sakai Sambayan, Senin (4/5/2026).
Sekdaprov Marindo mengungkapkan bahwa kendala utama rendahnya potret pendidikan di Lampung seringkali berakar pada ketidaksesuaian data di lapangan. Banyak warga yang sudah lulus SMA namun status pendidikan di Kartu Keluarga (KK) masih tercatat sebagai pelajar SMP atau SD.
“Isu strategisnya, IPM kita tahun lalu 73,98. Peringkat ke-27 dari 38 provinsi. Melalui RMDku, data lulusan SMA, SMK, dan SLB akan terupdate otomatis sehingga saat BPS melakukan survei, angka rata-rata lama sekolah kita terbaca optimal,” ujar Marindo.
Kepala Disdukcapil Lampung, Lukman, memaparkan data yang cukup ironis. Saat ini, rata-rata lama sekolah di Lampung baru menyentuh angka 8,61 tahun, yang artinya rata-rata penduduk Lampung secara administratif hanya menempuh pendidikan hingga kelas 2 SMP.
“Dimensi kesehatan dan ekonomi sudah baik, tapi dimensi pendidikan masih kurang karena masyarakat jarang memperbarui data pendidikan di KK setelah lulus sekolah,” jelas Lukman.
Melalui sistem “jemput bola” pada aplikasi RMDku, data siswa yang lulus akan langsung dihimpun sekolah untuk dimutakhirkan oleh Disdukcapil. Targetnya, saat siswa menerima ijazah, mereka juga langsung menerima KK dengan status pendidikan terbaru. Selain itu, program ini juga menyasar percepatan perekaman KTP-el bagi siswa usia 17 tahun dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Marindo juga menegaskan bahwa ke depan, RMDku akan diintegrasikan ke dalam Super Apps Lampung-In. Dengan data kependudukan yang akurat, pemerintah berharap intervensi kebijakan seperti penyaluran beasiswa dan pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran. (*)
