Pramoedya.id: Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, tampaknya sudah habis kesabaran menghadapi drama di balik operasional SMA Siger.
Dalam sebuah momen di SMP 31 Bandar Lampung, Asroni mengaku secara langsung menyaksikan aksi emosional dari pihak pemerintah yang duduk tepat di sampingnya.
Namun, politisi Gerindra ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak bisa diputuskan berdasarkan tangisan atau kemarahan, melainkan kepatuhan pada hukum.
“Tadi dia ngomel-ngomel di samping saya, saya senyum-senyumin saja. Terus gaya menangis itu, ya saya nggak ngerti itu air mata beneran atau bohongan. Sudah biasa kalau begitu. Kakak-adik pola komunikasinya sama saja,” sindir Asroni tajam ketika diwawancarai, Selasa malam (26/1/2025).
Bagi Asroni, daripada membuang energi untuk drama, lebih baik pemerintah fokus membenahi legalitas yayasan yang hingga kini masih dianggap “abu-abu”.
“Dia kesel karena saya tagih proses yang benar. Kalau mau dibantu ya jalankan prosedurnya, bukan malah main perasaan di depan media,” tambahnya.
Kekesalan Asroni semakin memuncak saat menyoroti ambisi pengucuran anggaran Rp5 miliar yang dianggapnya melabrak logika hukum. Ia mempertanyakan pemahaman pemerintah kota terkait klasifikasi penerima bantuan yang dianggap salah sasaran.
“Wali Kota ini paham aturan nggak sih? Masa anak ASN, TNI, dan Polri mau dikasih beasiswa di SMA Siger, itu sudah masuk golongan mampu,” jelasnya.
Asroni juga menyuarakan jeritan hati puluhan sekolah swasta lain di Bandar Lampung yang selama ini diabaikan oleh pemerintah kota. Ia menilai Pemkot bersikap pilih kasih dan hanya fokus pada satu sekolah yang legalitasnya pun masih diperdebatkan.
“Kenapa harus mengejar satu sekolah ini saja. Alangkah banyak sekolah swasta di Bandar Lampung yang sudah mati suri dan butuh bantuan. Sebut saja SMA Swadipa, Bina Mulia, SMA Persada di Kemiling, Taman Siswa, hingga Baprintis. Mereka ini menampung masyarakat yang tidak masuk sekolah negeri, tapi kenapa tidak dipikirkan. Kalau mau adil, data semua siswa tidak mampu di seluruh sekolah swasta, bantu mereka semua, jangan tebang pilih,” tegas Asroni menguraikan kekesalannya lantaran Pemkot hanya fokus di SMA Siger Bandar Lampung.
Asroni juga memperingatkan agar pemerintah berhenti menggunakan taktik adu domba dengan melempar isu ke media seolah-olah DPRD yang menghambat kemajuan. Ia mengingatkan bahwa pola ini mirip dengan kasus pemotongan insentif RT di masa lalu.
“Gayanya kan begitu, kalau tidak disetujui nanti dibilang DPR nggak mau ngesahin. Dulu RT juga diadu begitu. Saya ingatkan, jangan coba-coba. Saya tidak akan asistensi kalau prosesnya nabrak aturan. Satu-satunya jalan,” tambahnya.
Ia juga meminta pihak yayasan dapat menyelesaikan polemik SMA Siger Bandar Lampung secara prosedural bukan malah mengadu domba.
“Duduk bareng, tunjukkan asetnya, beresin izinnya di provinsi. Jangan cuma jago ngoceh tapi administrasinya nol besar,” kata dia.
DPRD, sambung Asroni, tidak akan goyah ketika dipaksa Pemkot Bandar Lampung meloloskan SMA yang sarat cacat sejak lahir tersebut.
“Jangan paksa kami menandatangani sesuatu yang cacat hukum. Kami turun ke masyarakat, kami tahu mana yang benar-benar butuh bantuan, bukan sekadar memuaskan ambisi satu-dua pihak dengan kedok pendidikan,” tutup Asroni Paslah dengan nada menantang. (*)
