Ratusan siswa dan lebih dari seratus guru memilih mundur dari Sekolah Rakyat. Angka resmi menyebut kecil, tapi di baliknya ada wajah, cerita, dan ironi yang tak masuk di papan presentasi.
Pramoedya.id: Nama “Sekolah Rakyat” terdengar seperti janji manis: sekolah untuk semua, sekolah yang merangkul. Tapi baru seumur jagung berjalan, program ini sudah ditinggalkan ratusan siswanya. Dari 9.705 anak yang awalnya mendaftar, sebanyak 115 di antaranya memilih mundur. Kalau dihitung, memang hanya sekitar 1,4 persen. Kecil di atas kertas, tapi besar di cerita nyata.
Gelombang Mundur di Awal Perjalanan
Yang paling banyak angkat kaki datang dari Jawa dan Sulawesi, masing-masing 35 siswa. Di Sumatera, ada 26 siswa yang memutuskan pulang. Kalimantan kehilangan 10 siswa, Maluku 5, sementara Bali dan Nusa Tenggara kehilangan 4 anak. Papua, setidaknya untuk sementara, masih nihil pengunduran diri.
Alasannya nyaris seragam, tidak siap hidup di asrama dan terlalu jauh dari keluarga jadi alasan utama. Apalagi bagi mereka yang hanya tinggal dengan orang tua tunggal, atau rindu pada ritme sekolah reguler yang lebih akrab. Ada juga yang mundur karena harus membantu keluarga di rumah.
Tambal Sulam Siswa dan Guru
Pemerintah mencoba menambal kekosongan itu dengan merekrut pengganti: di Sulawesi, 26 dari 35 kursi sudah terisi lagi; di Jawa, 19 dari 35; di Sumatera, 14 dari 26. Di Bali dan Nusa Tenggara, semua kursi yang ditinggalkan sudah terisi penuh.
Namun cerita mundurnya tidak berhenti di siswa. Dari pihak guru, tercatat 160-an orang di seluruh Indonesia juga memilih hengkang. Alasannya tak jauh berbeda: lokasi penugasan yang terlalu jauh dari domisili, tawaran kerja lain yang lebih pasti seperti PPPK, atau urusan keluarga yang tak bisa ditinggal. Di Takalar, Sulawesi Selatan, misalnya, lima guru undur diri, disusul dua siswa yang bahkan mundur sebelum sekolah dimulai. Semuanya kini sudah digantikan, setidaknya di atas kertas.
Wajah di Balik Statistik
Di ruang rapat kementerian, angka 1,4 persen siswa mundur dan 143 guru pergi mungkin hanyalah catatan pinggir dalam dokumen tebal. Toh program ini tetap jalan. Tapi di dunia nyata, setiap angka punya wajah: anak yang pulang karena ibunya sakit, guru yang menyerah setelah menempuh perjalanan berjam-jam, atau remaja yang tak tahan hidup di asrama barangkali terasa seperti barak militer.
Romantisme Nama dan Realita Pahit
Nama “Sekolah Rakyat” seakan ingin menghidupkan kembali romantisme masa lalu: sekolah-sekolah desa zaman awal republik, ketika guru-guru mengajar di bawah pohon beringin dan papan tulisnya diisi kapur setengah patah. Bedanya, dulu rakyat datang karena merasa dibutuhkan, kini rakyat mundur karena merasa diasingkan. Ya, sebuah pengasingan bagi si miskin yang sengaja di kotak-kotakan oleh pemerintah. Padahal, pemerintah punya sekolah negeri yang seharusnya juga mengusung slogan “sekolah untuk semua, sekolah yang merangkul.”
Sejarah yang Berulang
Sejarah sudah berulang kali memberi pelajaran: program pendidikan yang lahir di meja rapat dan disebar lewat pidato selalu punya risiko patah di lapangan. Dulu, Sekolah Guru Bantu gagal karena distribusi yang semrawut. Sekolah Inpres banyak yang mangkrak karena pembangunan tak diiringi perencanaan jangka panjang. Kini, Sekolah Rakyat mencatat bab barunya sendiri: mundurnya rakyat dari sekolah yang memakai namanya.
Kata “Rakyat” yang Tetap Tinggal
Tentu, program ini akan tetap berlanjut. Angka-angka akan diperbarui, kursi yang kosong akan diisi lagi, dan di papan presentasi kementerian akan muncul grafik yang tampak stabil. Tapi di luar gedung itu, di jalanan berdebu dan asrama-asrama yang jauh dari rumah, sebagian rakyat sudah menutup pintu.
Ironinya, yang tetap bertahan justru adalah kata “Rakyat” di namanya, seolah itu cukup untuk membuktikan keberpihakan. Padahal, kalau rakyatnya sudah pulang, apa yang tersisa dari sebuah Sekolah Rakyat?(*)
