Ditulis Oleh: Hani giantary putri S.Sos, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Raden Intan Lampung, Prof. Dr. Fitri Yanti, M.A
Dr. Shoni Rahmatullah, M.Pd.I
Dr. Abd Qohar, M.Si
Pramoedya.id: Ada yang telanjang di ruang siber republik ini ketika Bareskrim Polri mengumumkan empat tersangka kasus penyadapan ilegal pada awal November 2026. Perkara ini bukan sekadar kriminalitas siber biasa yang berhenti di meja hijau.
Ketika sasaran intai diduga merangsek hingga lingkaran Presiden Prabowo Subianto, para pejabat tinggi, jurnalis, hingga aktivis masyarakat sipil, kotak pandora telah terbuka lebar. Skandal ini memaksa kita menatap wajah terburuk dari kemajuan teknologi: ketika instrumen negara berubah wujud menjadi pemburu gelap yang mengintip warga sendiri.
Di atas kertas, digitalisasi diklaim sebagai lompatan peradaban. Namun, di ruang-ruang gelap kekuasaan, batas antara mengamankan negara dan melanggengkan kuasa elite kerap lebur tak bersisa. Frasa “keamanan nasional” diobral murah untuk menghalalkan cara-cara kotor yang menelanjangi privasi. Padahal, dalam negara hukum yang waras, kekuasaan tidak pernah lahir tanpa tali kekang. Penyadapan sah-sah saja dalam koridor hukum yang ketat (due process of law), berbekal izin pengadilan, dan tujuan yang sah. Tapi ketika perangkat canggih itu dipakai secara liar tanpa kendali, negara sedang merosot fungsi dasarnya: dari pelindung publik menjadi algojo rahasia.
Dampak paling mematikan dari intai-mengintai ini bukan sekadar bocornya data, melainkan lahirnya ketakutan massal, chilling effect. Jurnalis mulai cemas menelusuri skandal, mahasiswa berpikir dua kali melontarkan kritik, dan aktivis merasa dibayang-bayangi teror psikologis. Ketika ruang publik dicekam curiga, demokrasi mati suri. Kritik bergeser menjadi barang haram, dan keheningan dipaksa jadi bentuk kepatuhan baru.
Di sinilah kerangka Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) menemukan relevansinya yang paling mendesak. Dalam perspektif PMI, pembangunan tidak boleh diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, megahnya infrastruktur digital, atau seberapa canggih aparat menguasai teknologi pengawasan.
Pembangunan sejatinya adalah proses transformasi sosial untuk mengangkat martabat, kapasitas, dan kemandirian masyarakat. Masyarakat bukanlah objek pasif yang bisa dikendalikan dengan rasa takut, melainkan subjek mandiri yang berhak mengawasi jalannya kekuasaan.
Ketika pengawasan liar mematikan ruang partisipasi dan membungkam nalar kritis warga, yang runtuh bukan sekadar demokrasi prosedural, melainkan modal sosial paling mahal: kepercayaan publik (trust). Kepercayaan pada negara takkan pernah bisa dibeli lewat pencitraan panggung atau retorika kosong; ia tumbuh di atas kejujuran dan transparansi. Jika skandal penyadapan ini diselesaikan setengah hati demi kompromi politik, erosi kepercayaan itu akan meruntuhkan legitimasi kekuasaan itu sendiri.
Lebih jauh, etika sosial Islam memandang praktik memata-matai urusan privat warga tanpa hak, tajassus, sebagaimana diingatkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 12, sebagai bentuk kezaliman yang merusak tatanan moral kolektif.
Kekuasaan bukanlah cek kosong untuk mengintip isi kepala warganya, melainkan amanah moral yang wajib berorientasi pada kemaslahatan (maslahah). Negara yang beradab harus hadir sebagai penjaga martabat kemanusiaan, bukan paranoia rezim yang mencurigai rakyatnya sendiri.
Konstitusi kita melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sudah menyediakan rambu-rambu. Namun, aturan-aturan indah itu hanya akan menjadi macan ompong jika aparat penegak hukum melempem.
Kepolisian wajib membongkar skandal ini tanpa pandang bulu: siapa dalang di balik layar, lewat saluran apa perangkat itu dibeli, dan ke mana saja aliran data kotor tersebut bermuara. Pemerintah dan DPR juga harus segera merancang mekanisme pengawasan independen agar teknologi intai negara tidak berjalan tanpa kontrol.
Sebab, pada akhirnya, kemajuan peradaban sebuah bangsa tidak pernah diukur dari seberapa mahal teknologi intai yang dikuasai aparatusnya. Ia diukur dari seberapa merdeka rakyatnya berpikir, bersuara, dan tidur tanpa takut diawasi penguasa di balik tirai. (*)
