Pramono Anung Diam, Masyarakat Jadi Korban

- Editor

Sabtu, 30 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ditulis Oleh: Makkah

Pramoedya.id: Aksi demonstrasi yang berlangsung di Jakarta dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Keberadaan gas air mata yang masuk ke area permukiman, tindakan aparat yang mengejar demonstran hingga ke dalam rumah warga, serta korban jiwa, termasuk tewasnya seorang pengemudi ojek online yang dilindas mobil baraccuda brimob, menciptakan situasi yang tidak kondusif.

Menghadapi situasi ini, Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung) memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi dan memastikan kenyamanan warganya. Meskipun penanganan demonstrasi secara langsung merupakan kewenangan aparat keamanan, Pram sebagai pimpinan daerah tidak bisa tinggal diam.

Ada beberapa langkah yang bisa dan seharusnya diambil oleh seorang Pimpinan: Menjaga Komunikasi dan Meredam Keresahan

Pertama, Pram harus menjadi pihak yang menenangkan masyarakat. Dengan segera menyampaikan pernyataan publik, Pram dapat menunjukkan empati dan perhatiannya terhadap kondisi yang terjadi. Pernyataan ini penting untuk memastikan warga merasa didengar dan tidak diabaikan.

Berkoordinasi dengan Pihak Terkait

Pram juga harus segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan militer untuk meninjau ulang pendekatan dalam pengamanan unjuk rasa.

Tujuannya adalah memastikan bahwa tindakan aparat tidak lagi mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga sipil.

Koordinasi ini dapat mencakup usulan untuk membatasi penggunaan gas air mata di area permukiman dan memastikan penanganan demonstran dilakukan secara profesional tanpa melanggar hak-hak warga.

Memberikan Bantuan dan Perlindungan

Selain itu, Pram juga bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak, seperti mereka yang mengalami gangguan kesehatan akibat gas air mata. Pemerintah provinsi dapat membuka posko kesehatan atau menyediakan layanan darurat untuk lansia dan ibu hamil yang merasa terganggu. Ini adalah langkah konkret yang menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk warganya.

Gubernur DKI Jakarta tidak boleh diam!! Keresahan masyarakat adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik.

Kehadiran dan tindakan cepat dari Gubernur akan sangat menentukan bagaimana krisis ini bisa diredam dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan. (*)

Berita Terkait

Dari Runtuhnya Dinasti Politik Menuju Rehabilitasi Republik
Presiden RI Disadap, Menakar Ulang Batas Kekuasaan di Era Digital
ASN Mental Cuma Staf?
NU, Ahwa Sebagai Manifestasi Demokrasi Kualitatif VS Demokrasi Liberal
Kasus An-Nur dan Pencalonan Menteri Agama sebagai Ketua Umum PBNU
Gaya Pecicilan Nunik Menginvasi Panggung Politik Tanpa Permisi
Belasan Tahun Mandek di Papan Bawah, Ada Apa dengan Pendidikan Lampung?
Membedah Relasi Kuasa dan Modal: Ketika Hukum Menjadi Pelayan Oligarki

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 13:09 WIB

Dari Runtuhnya Dinasti Politik Menuju Rehabilitasi Republik

Rabu, 11 November 2026 - 23:21 WIB

Presiden RI Disadap, Menakar Ulang Batas Kekuasaan di Era Digital

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:28 WIB

ASN Mental Cuma Staf?

Minggu, 6 September 2026 - 00:16 WIB

NU, Ahwa Sebagai Manifestasi Demokrasi Kualitatif VS Demokrasi Liberal

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 20:05 WIB

Kasus An-Nur dan Pencalonan Menteri Agama sebagai Ketua Umum PBNU

Berita Terbaru

Barito Selatan

PDIP Barito Selatan Gelar Kerja Bakti Massal di Dua Pasar Buntok  

Sabtu, 14 Nov 2026 - 13:13 WIB