Pramono Anung Diam, Masyarakat Jadi Korban

- Editor

Sabtu, 30 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ditulis Oleh: Makkah

Pramoedya.id: Aksi demonstrasi yang berlangsung di Jakarta dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Keberadaan gas air mata yang masuk ke area permukiman, tindakan aparat yang mengejar demonstran hingga ke dalam rumah warga, serta korban jiwa, termasuk tewasnya seorang pengemudi ojek online yang dilindas mobil baraccuda brimob, menciptakan situasi yang tidak kondusif.

Menghadapi situasi ini, Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung) memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi dan memastikan kenyamanan warganya. Meskipun penanganan demonstrasi secara langsung merupakan kewenangan aparat keamanan, Pram sebagai pimpinan daerah tidak bisa tinggal diam.

Ada beberapa langkah yang bisa dan seharusnya diambil oleh seorang Pimpinan: Menjaga Komunikasi dan Meredam Keresahan

Pertama, Pram harus menjadi pihak yang menenangkan masyarakat. Dengan segera menyampaikan pernyataan publik, Pram dapat menunjukkan empati dan perhatiannya terhadap kondisi yang terjadi. Pernyataan ini penting untuk memastikan warga merasa didengar dan tidak diabaikan.

Berkoordinasi dengan Pihak Terkait

Pram juga harus segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan militer untuk meninjau ulang pendekatan dalam pengamanan unjuk rasa.

Tujuannya adalah memastikan bahwa tindakan aparat tidak lagi mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga sipil.

Koordinasi ini dapat mencakup usulan untuk membatasi penggunaan gas air mata di area permukiman dan memastikan penanganan demonstran dilakukan secara profesional tanpa melanggar hak-hak warga.

Memberikan Bantuan dan Perlindungan

Selain itu, Pram juga bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak, seperti mereka yang mengalami gangguan kesehatan akibat gas air mata. Pemerintah provinsi dapat membuka posko kesehatan atau menyediakan layanan darurat untuk lansia dan ibu hamil yang merasa terganggu. Ini adalah langkah konkret yang menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk warganya.

Gubernur DKI Jakarta tidak boleh diam!! Keresahan masyarakat adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik.

Kehadiran dan tindakan cepat dari Gubernur akan sangat menentukan bagaimana krisis ini bisa diredam dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan. (*)

Berita Terkait

Menuju Kodifikasi UU Pemilu: Mengakhiri Dominasi, Memulihkan Res Publica
Ketika Kampus Menguji Mental, Bukan Intelektual
Arsip Gelap Republik: Dari Enny Arrow ke Algoritma
Negara Restui Petani Way Kanan Jadi Tumbal
Tradisi Lebaran Empat Kampung Di Ranau Masih Terawat
Mimpi Indonesia Emas Terancam Blank Spot
Dari Pilkada Langsung Ke Kontrol Elit : Power Continuity dan Kemunduran Demokrasi Lokal
Pilkada Lewat DPRD: Kemunduran Demokrasi dan Hilangnya Mandat Rakyat

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 20:18 WIB

Menuju Kodifikasi UU Pemilu: Mengakhiri Dominasi, Memulihkan Res Publica

Sabtu, 25 April 2026 - 00:59 WIB

Ketika Kampus Menguji Mental, Bukan Intelektual

Jumat, 17 April 2026 - 11:37 WIB

Arsip Gelap Republik: Dari Enny Arrow ke Algoritma

Sabtu, 4 April 2026 - 20:02 WIB

Negara Restui Petani Way Kanan Jadi Tumbal

Sabtu, 21 Maret 2026 - 10:09 WIB

Tradisi Lebaran Empat Kampung Di Ranau Masih Terawat

Berita Terbaru

Lampung

Inflasi Lampung Terendah, Marindo: Jangan Terlena

Selasa, 12 Mei 2026 - 16:03 WIB

Lampung

Jihan Nurlela: Pramuka Mitra Strategis Cetak SDM Unggul

Selasa, 12 Mei 2026 - 15:51 WIB