Pramono Anung Diam, Masyarakat Jadi Korban

- Editor

Sabtu, 30 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ditulis Oleh: Makkah

Pramoedya.id: Aksi demonstrasi yang berlangsung di Jakarta dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Keberadaan gas air mata yang masuk ke area permukiman, tindakan aparat yang mengejar demonstran hingga ke dalam rumah warga, serta korban jiwa, termasuk tewasnya seorang pengemudi ojek online yang dilindas mobil baraccuda brimob, menciptakan situasi yang tidak kondusif.

Menghadapi situasi ini, Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung) memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi dan memastikan kenyamanan warganya. Meskipun penanganan demonstrasi secara langsung merupakan kewenangan aparat keamanan, Pram sebagai pimpinan daerah tidak bisa tinggal diam.

Ada beberapa langkah yang bisa dan seharusnya diambil oleh seorang Pimpinan: Menjaga Komunikasi dan Meredam Keresahan

Pertama, Pram harus menjadi pihak yang menenangkan masyarakat. Dengan segera menyampaikan pernyataan publik, Pram dapat menunjukkan empati dan perhatiannya terhadap kondisi yang terjadi. Pernyataan ini penting untuk memastikan warga merasa didengar dan tidak diabaikan.

Berkoordinasi dengan Pihak Terkait

Pram juga harus segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan militer untuk meninjau ulang pendekatan dalam pengamanan unjuk rasa.

Tujuannya adalah memastikan bahwa tindakan aparat tidak lagi mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga sipil.

Koordinasi ini dapat mencakup usulan untuk membatasi penggunaan gas air mata di area permukiman dan memastikan penanganan demonstran dilakukan secara profesional tanpa melanggar hak-hak warga.

Memberikan Bantuan dan Perlindungan

Selain itu, Pram juga bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak, seperti mereka yang mengalami gangguan kesehatan akibat gas air mata. Pemerintah provinsi dapat membuka posko kesehatan atau menyediakan layanan darurat untuk lansia dan ibu hamil yang merasa terganggu. Ini adalah langkah konkret yang menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk warganya.

Gubernur DKI Jakarta tidak boleh diam!! Keresahan masyarakat adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik.

Kehadiran dan tindakan cepat dari Gubernur akan sangat menentukan bagaimana krisis ini bisa diredam dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan. (*)

Berita Terkait

Membedah Relasi Kuasa dan Modal: Ketika Hukum Menjadi Pelayan Oligarki
Daerah Lain Putus Rantai Tengkulak Lewat SRG, Petani Lampung Masih Gigit Jari
Berebut Dekat Jokowi di Lampung
MBG: Ketika Politik Menjadi Lagu, dan Lagu Menjadi Cermin Zaman
Arogansi Pejabat dan Pertaruhan Hukum Kebebasan Pers di Lampung
Berpraktek Hilirisasi di Lampung Menuju Industri Manufaktur
Menuju Kodifikasi UU Pemilu: Mengakhiri Dominasi, Memulihkan Res Publica
Ketika Kampus Menguji Mental, Bukan Intelektual

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 11:52 WIB

Membedah Relasi Kuasa dan Modal: Ketika Hukum Menjadi Pelayan Oligarki

Senin, 8 Juni 2026 - 15:49 WIB

Daerah Lain Putus Rantai Tengkulak Lewat SRG, Petani Lampung Masih Gigit Jari

Kamis, 4 Juni 2026 - 18:27 WIB

Berebut Dekat Jokowi di Lampung

Minggu, 31 Mei 2026 - 20:20 WIB

MBG: Ketika Politik Menjadi Lagu, dan Lagu Menjadi Cermin Zaman

Minggu, 17 Mei 2026 - 23:30 WIB

Arogansi Pejabat dan Pertaruhan Hukum Kebebasan Pers di Lampung

Berita Terbaru

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pringsewu, Rusdianto, ketika diwawancarai.

Pringsewu

Jokowi ke Pringsewu, PSI Sebut Dongkrak Elektabilitas Partai

Sabtu, 27 Jun 2026 - 15:17 WIB

Lampung

Kemenag Bandar Lampung Santuni Ratusan Anak Yatim

Kamis, 25 Jun 2026 - 17:07 WIB

Lampung

PCNU dan Pemuda Katolik Sepakat Lawan Kekerasan Seksual

Rabu, 24 Jun 2026 - 19:57 WIB