Oleh: Sandi Fernanda
Generasi Milenial Peduli Akses Lampung (Gempal)
Marindo Kurniawan masih sangat dibutuhkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.
Pramoedya.id: Ada kabar menggembirakan dari Pemerintah Provinsi Lampung. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 mencatatkan capaian positif. Hingga 10 Mei 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp2,2 triliun atau 30,23 persen dari total anggaran.
Sementara itu, realisasi belanja daerah berada di angka 24,62 persen. Secara de facto, kinerja fiskal ini berada di atas rata-rata nasional.
Capaian ini patut diapresiasi. Di balik itu, kinerja BPKAD di bawah kepemimpinan Marindo jelas memberi kontribusi penting. Namun, pekerjaan rumah belum selesai. Defisit keuangan daerah masih membayangi, menuntut efisiensi anggaran yang cermat dan strategis agar beban utang bisa tertangani tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Dalam rapat perdana bersama para kepala OPD di Balai Keratun pada Senin lalu (3/3/2025), Gubernur Mirza, didampingi Wakil Gubernur Jihan, secara tegas menyampaikan target besar: tidak boleh ada defisit anggaran di akhir tahun 2025.
Target tersebut tentu bukan hal ringan. Pengelolaan keuangan daerah bukan perkara sederhana, apalagi jika hanya dianggap seperti mengatur kas harian warung mie Indomie (Warmindo). Dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya paham administrasi, tetapi juga memiliki visi, pengalaman, dan keteguhan dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
Oleh karena itu, posisi Kepala BPKAD tidak bisa diisi secara sembarangan. Gubernur perlu mempertimbangkan sosok yang terbukti mampu, seperti Marindo. Di tengah tantangan pengelolaan utang dan realisasi belanja, kepemimpinan dan strategi Marindo masih sangat dibutuhkan untuk membantu mewujudkan visi-misi kepala daerah, terutama dalam aspek keuangan.
Harapannya, Marindo dapat menuntaskan tanggung jawabnya, menjaga disiplin fiskal, serta menutup lembaran defisit yang selama ini membebani. Jika semua berjalan sesuai rencana, di akhir tahun 2025 nanti, Pemerintah Provinsi Lampung dapat berdiri lebih stabil secara keuangan, dan itu bukan hasil kerja instan, melainkan dari tata kelola yang serius, bukan ala Warmindo.(*)
