Pramoedya.id: Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung membuat terobosan baru dalam penanganan hukum perbankan.
Pada Rabu (22/10/2025), Kejari meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Teluk Betung, sekaligus menyerahkan kajian hukum proaktif, sebuah langkah yang diklaim menjadi yang pertama dilakukan kejaksaan terhadap sektor perbankan di Indonesia.
PKS ini berfokus pada pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), memberikan dukungan bagi operasional perbankan.
Namun, yang menjadi sorotan adalah penyerahan Pendapat Hukum (Legal Opinion) berjudul “Mitigasi Risiko dan Perbaikan Tata Kelola Pelaksanaan Penyaluran Dana Kredit KUR”.
Kajian ini disusun oleh tim Jaksa Pengacara Negara Kejari Bandar Lampung tanpa adanya permohonan resmi dari pihak BRI, menunjukkan pendekatan proaktif dalam pencegahan risiko hukum.
Kepala Seksi Datun Kejari Bandar Lampung, Bambang Irawan, menjelaskan bahwa legal opinion tersebut bertujuan menjadi dasar bagi BRI dalam mengambil kebijakan, memperkuat tata kelola, dan mitigasi risiko hukum.
“Kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan hukum (legal assistance) dalam upaya perbaikan tata kelola serta peningkatan kompetensi pengetahuan hukum pegawai BRI. Tujuannya agar seluruh kegiatan berjalan sesuai koridor hukum dan meminimalisir risiko terjadinya pelanggaran,” kata Bambang, Sabtu (1/11/2025).
Kepala Kejari Bandar Lampung, Baharuddin, dan Pimpinan Cabang BRI Teluk Betung, Felix Pakpahan, turut hadir dalam penandatanganan di Aula Kejari Bandar Lampung.
Pihak BRI memberikan piagam penghargaan atas kerja sama yang telah terjalin, khususnya dalam bantuan hukum non-litigasi untuk penanganan kredit bermasalah.
Bambang Irawan menambahkan, sinergi ini meliputi tiga aspek.
“Dari pendampingan hukum dan sosialisasi mitigasi risiko fraud, bantuan hukum penanganan kredit macet, dan pemberian pendapat hukum,” tutupnya. (Rilis/*)
