Miliaran Uang Rakyat Habis Percuma di Pesawaran, Kalian Senang?

- Editor

Selasa, 25 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi.

Ilustrasi.

Pramoedya.id: Mahkamah Konstitusi (MK) memang sakti. Sekali ketok palu, langsung bikin satu kabupaten pusing tujuh keliling. Aries Sandi Darma Putra didiskualifikasi karena masalah ijazah, lalu MK perintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam waktu 90 hari. Masalah selesai? Oh, tentu tidak. Masalah baru justru dimulai: duitnya dari mana?

Karena begini, Bung, Pesawaran Itu Kabupaten baru, Bukan perusahaan tambang. Kalau ini di Kabupaten yang ada Provinsi DKI Jakarta, PSU bukan masalah. Tinggal colek Bapenda, anggaran triliunan ada. Tapi ini di Pesawaran, kabupaten yang masih berusaha keras agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya nggak cuma cukup buat bayar gaji pegawai.

Tahun 2024, PAD Pesawaran cuma ditarget Rp78 miliar. Bandingkan dengan biaya Pilkada 2024 yang sudah habis Rp28 miliar. Artinya, kalau PSU benar-benar butuh dana serupa, ya selesai sudah. Anggaran daerah bisa kering sebelum musim kemarau datang.

Bayangkan kalau Pesawaran itu orang. Baru gajian, duit habis buat bayar kosan, beli nasi padang, dan cicilan motor. Eh, tiba-tiba kosan minta uang tambahan buat renovasi. Ya boncoslah.

Lalu siapa yang bikin ribet ini semua? Menurut gwaa ini sih efek kelalaian KPU dan Bawaslu Pesawaran. Kerja mereka seharusnya memastikan calon bupati itu benar-benar memenuhi syarat. Ini bukan seleksi idol grup, yang penting vibesnya dapet terus langsung lolos.

Minimal, mereka cek dong ijazahnya bener apa kagak. Masa orang daftar kerja di minimarket aja ijazahnya dicek, sementara calon bupati malah lolos gitu aja? Jangan-jangan pas verifikasi berkas mereka sibuk scrolling TikTok, nggak fokus sama kerjaan.

Sekarang negara harus dibuat rugi lantaran harus keluarin duit lagi buat PSU, padahal kalau dari awal kerjaan mereka bener, ini semua nggak perlu kejadian. Lucunya, mereka tetap santai, gaji tetap jalan, nggak ada konsekuensi.

Harusnya sih mereka yang nanggung biaya PSU, minimal gaji dipotong buat nutup anggaran. Atau kalau mau lebih mendidik, tiap hari mereka disuruh nyapu halaman kantor Pemkab sambil pakai kaos bertuliskan “Maaf, saya lalai.” Saran gwaa sih gitu.

Sementara itu Pak Samsudin, mantan Penjabat Gubernur Lampung, menyarankan Pemkab Pesawaran untuk konsultasi ke Mendagri dan Menkeu. Ya, siapa tahu ada dana darurat yang bisa dipakai, daripada kas daerah jebol.

Kalau saran gwaa. Mending dipilih negara langsung aja dah, jadi Pesawaran dipimpin Penjabat (PJ) Bupati. Lebih murah dan pasti manut Presiden Prabowo to.

MK enak banget sih, tinggal ketok palu. Tapi ya tolong lah, selain diskualifikasi Aries Sandi Darma Putra, pikirin juga gimana biayanya. Ini Pesawaran, bukan Jakarta yang duitnya ngalir kayak air. Kalau PSU tetap jalan tanpa solusi keuangan yang jelas, rakyat yang jadi korban.

Dan buat KPU serta Bawaslu Pesawaran, seriusan deh, lain kali kerja jangan setengah-setengah. Kalau emang nggak mampu ngecek berkas calon dengan bener, ya mundur aja.

Rakyat nggak minta kalian sempurna, tapi minimal jangan bikin negara rugi miliaran cuma karena keteledoran kalian.

Kalau terus begini, jangan heran kalau nanti makin banyak yang malas nyoblos. Buat apa nyoblos kalau akhirnya pemilu diulang cuma gara-gara penyelenggara yang nggak becus? (*) 

Berita Terkait

Ponten Siluman dan Rapor Merah Pendidikan
Uang Komite Sudah Dihapus, Tapi Dosa Lama Jangan Dikubur
Koperasi Merah Putih: Saat Koperasi Tak Lagi Milik Rakyat?
Desa Wisata Lampung di Persimpangan Potensi dan Tantangan
Cara Ikhlas Menjadi Miskin: Panduan Spiritual untuk Rakyat Biasa
Jejak Dalang di Tambang Ilegal Perbukitan Sukabumi
Eva Dwiana dan Politik Kambing Hitam di Tengah Genangan
Buying Time: Wacana Kontras Pemprov Lampung

Berita Terkait

Senin, 16 Juni 2025 - 21:08 WIB

Ponten Siluman dan Rapor Merah Pendidikan

Selasa, 10 Juni 2025 - 12:59 WIB

Uang Komite Sudah Dihapus, Tapi Dosa Lama Jangan Dikubur

Selasa, 10 Juni 2025 - 05:23 WIB

Koperasi Merah Putih: Saat Koperasi Tak Lagi Milik Rakyat?

Senin, 2 Juni 2025 - 17:19 WIB

Desa Wisata Lampung di Persimpangan Potensi dan Tantangan

Minggu, 1 Juni 2025 - 19:43 WIB

Cara Ikhlas Menjadi Miskin: Panduan Spiritual untuk Rakyat Biasa

Berita Terbaru

Foto: ilustrasi

Perspektif

Ponten Siluman dan Rapor Merah Pendidikan

Senin, 16 Jun 2025 - 21:08 WIB

Politik dan Pemerintahan

Edi Irawan Hibahkan Kantor Demokrat Lampung ke DPP

Minggu, 15 Jun 2025 - 17:19 WIB

LBH Dharma Loka Nusantara Desak Pemda Buat Perda Turunan UU TPKS

Hukum dan Kriminal

LBH Dharma Loka Nusantara Desak Pemda Buat Perda Turunan UU TPKS

Minggu, 15 Jun 2025 - 17:05 WIB