Pramoedya.id: Aktivis pemuda sekaligus pengamat politik dan pemerintahan, Ilham Setiawan, menilai pesan persatuan yang disampaikan oleh Sufmi Dasco Ahmad, dalam peluncuran buku Syahganda Nainggolan merefleksikan orientasi stabilisasi yang krusial di tengah menguatnya konstruksi narasi mengenai dugaan fragmentasi dalam lingkar kekuasaan.
Dalam forum tersebut, Bang Dasco menegaskan bahwa persatuan masyarakat sipil merupakan prasyarat fundamental bagi terjaganya stabilitas politik serta efektivitas kerja pemerintahan.
Ilham memandang, pernyataan tersebut tidak sekadar normatif, melainkan mencerminkan kesadaran struktural atas pentingnya konsolidasi kekuasaan dalam fase awal pemerintahan.
“Dalam kajian politik kekuasaan, fase konsolidasi selalu diiringi oleh pertarungan persepsi. Narasi mengenai keretakan kerap diproduksi sebagai instrumen untuk menguji kohesi internal sekaligus membuka ruang bagi reposisi aktor,” ujar Ilham, yang juga Ketua Umum Forum Pemuda Pengawal Sosial (FORPASOS).
Lebih jauh, Ilham menilai bahwa posisi Bang Dasco tidak dapat dilepaskan dari konsistensi interaksi dengan kelompok masyarakat sipil, termasuk kehadirannya yang cukup intens dalam berbagai forum aktivis.
Menurutnya, hal tersebut mencerminkan pendekatan politik yang berbasis engagement, bukan sekadar komunikasi satu arah dari pusat kekuasaan.
“Jika dilihat secara empiris, Bang Dasco kerap hadir dalam forum-forum aktivis. Ini menunjukkan adanya upaya membangun jembatan antara negara dan masyarakat sipil. Dalam teori politik, ini penting untuk menjaga legitimasi sekaligus mencegah terjadinya jarak antara kekuasaan dan basis sosialnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam konteks tersebut, pesan persatuan yang disampaikan Bang Dasco menjadi semakin relevan karena didukung oleh praktik politik yang konsisten.
“Artinya, yang disampaikan bukan sekadar retorika normatif, tetapi memiliki basis praksis. Ini yang membedakan antara konstruksi narasi dan realitas politik yang berjalan,” lanjutnya.
Ilham juga menyoroti bahwa dalam dinamika yang berkembang, terdapat pernyataan dari sejumlah tokoh yang berpotensi menimbulkan disonansi persepsi apabila tidak ditempatkan dalam kerangka yang utuh, termasuk yang disampaikan oleh Ahmad Muzani.
“Dalam situasi konsolidasi, setiap pernyataan publik memiliki bobot politik yang tinggi. Ketika tidak dikelola dalam kerangka stabilitas, ia dapat memicu over-interpretation yang justru mengganggu kohesi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ilham menekankan pentingnya kemampuan publik dalam membedakan antara realitas politik dengan konstruksi naratif yang berkembang di ruang publik.
“Politik modern tidak hanya berlangsung dalam arena institusional, tetapi juga dalam arena persepsi. Oleh karena itu, publik perlu memiliki literasi politik untuk membedakan mana realitas empiris dan mana konstruksi wacana,” tegasnya.
Menurutnya, dalam kerangka tersebut, posisi Bang Dasco justru menunjukkan peran strategis sebagai penjaga keseimbangan sistem (system balancer) yang memastikan arah pemerintahan tetap berada dalam jalur stabilitas.
“Dalam banyak kasus, aktor yang paling menentukan bukanlah yang paling terlihat dalam kontestasi, melainkan yang paling konsisten menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sistem. Di titik inilah posisi Bang Dasco menjadi signifikan,” pungkasnya. (Rilis)
