Pramoedya.id: Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, Muhammad Iman Ibrohim, melayangkan ultimatum kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana setelah banjir kembali menelan korban jiwa di Kota Tapis Berseri.
“Jika wali kota tidak mampu menjamin keselamatan warganya dari banjir yang terus berulang, lebih baik mundur dari jabatan,” kata Boim sapaan akrabnya, Sabtu (7/3/2026).
Ultimatum itu muncul setelah hujan deras selama sekitar dua jam, sejak pukul 14.00 hingga 16.00 WIB, memicu banjir di puluhan titik Kota Bandar Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat sedikitnya 38 titik banjir tersebar di sejumlah kecamatan seperti Rajabasa, Sukarame, Kedaton, Tanjung Senang, hingga Telukbetung.
Banjir itu juga menelan korban. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di aliran sungai Jalan Dr. Harun, Tanjungkarang Timur, sementara seorang anak berusia sekitar 10 tahun hanyut di kawasan Rajabasa dan sempat dilaporkan hilang saat arus sungai meningkat tajam.
Menurut Boim, tragedi tersebut bukan lagi sekadar bencana alam. Ia menilai pemerintah kota gagal menyelesaikan persoalan banjir yang berulang hampir setiap tahun.
“Ini bukan kejadian baru. Banjir di Bandar Lampung sudah berulang, bahkan sudah berulang kali memakan korban jiwa,” tambahnya.
Data bencana menunjukkan, urai Boim, banjir di Bandar Lampung bukan peristiwa tunggal. Pada Januari 2025, banjir besar yang melanda sejumlah wilayah kota menewaskan satu orang dan satu lainnya dilaporkan hilang setelah terseret arus.
Beberapa bulan kemudian, April 2025, banjir bandang kembali menerjang kawasan Kecamatan Panjang. Bencana itu bahkan lebih parah, tiga orang meninggal dunia dan sekitar 15 ribu warga terdampak akibat luapan air setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Jika kita akumulasi, kata Boim, Setidaknya 8 nyawa warga melayang melalui bencana banjir akibat Eva tak mampu melakukan mitigasi bencana banjir.
Setahun berselang, pola yang sama kembali terjadi. Hujan dengan durasi relatif singkat kembali membuat puluhan kawasan kota terendam dan memicu korban jiwa.
Mahasiswa menilai kondisi itu menunjukkan bahwa penanganan banjir di kota tersebut tidak pernah menyentuh akar persoalan.
“Kalau setiap tahun polanya sama, hujan dua jam, kota langsung tenggelam, artinya ada yang salah dengan tata kelola kota, dengan drainase, dengan pengendalian daerah aliran sungai,” kata Boim.
Ia mengatakan pemerintah kota tidak bisa lagi hanya menyebut banjir sebagai akibat cuaca ekstrem. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab atas keselamatan warga.
“Banjir ini sudah berulang. Korban juga terus berjatuhan. Pemerintah kota tidak boleh lagi sekadar memberi alasan,” urainya.
Boim saat ini sedang menyerukan konsolidasi kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk mendesak Eva Dwiana mundur.
“Jika tak ada kejelasan dari segala masalah yang ada di Kota Bandar Lampung ini, saya rasa Gerakan Rakyat menjadi jawabannya. Sebelum makin banyak korban jiwa berjatuhan,” pungkasnya. (*)
