Terkait Penahanan LSM, Gabungan LSM di Lampung Desak Pemerintah Jembatani Restorative Justice

- Editor

Selasa, 23 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pramoedya.id: Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ormas), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan media menggelar aksi solidaritas di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Selasa (23/9). Aksi ini menyoroti kasus penahanan dua ketua LSM yang saat ini menjalani proses hukum di Mapolda Lampung atas dugaan pemerasan.

Massa aksi meminta Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk memberikan solusi terbaik, termasuk menjembatani upaya restorative justice (RJ). Mereka menilai pendekatan keadilan restoratif lebih tepat demi menjaga iklim demokrasi dan keberimbangan hukum di daerah.

Pertemuan perwakilan aksi di Kantor Gubernur diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung, Marindo Kurniawan. Dalam forum tersebut, aliansi ini menegaskan sikap mendukung upaya hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Mereka juga mengingatkan pentingnya menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan ruang demokrasi yang sehat bagi kerja-kerja kontrol sosial.

“Jangan ada kriminalisasi terhadap kerja-kerja sosial kontrol. Kehadiran kami murni bentuk solidaritas, bukan untuk kepentingan lain,” tegas salah satu perwakilan aliansi.

Menanggapi itu, Sekda Marindo Kurniawan menyatakan akan menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan kepada Gubernur Lampung. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah agar tetap aman.

“Untuk rekan-rekan kita yang kini ditahan di Polda Lampung, mudah-mudahan akan ditemukan solusi terbaik. Selanjutnya kami akan berdialog lebih lanjut dengan penasihat hukum terkait kemungkinan upaya RJ,” ujar Marindo.

Sementara itu, kuasa hukum kedua aktivis, Gunawan Pharikesit, menegaskan pihaknya mendorong penyelesaian melalui restorative justice. Ia menilai terdapat potensi kekeliruan dalam penerapan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, yang menurutnya tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan.

“Definisi pemerasan sangat luas, biasanya terkait tekanan, ancaman, bahkan kekerasan fisik hingga menimbulkan luka. Namun dalam kasus ini tidak begitu,” jelas Gunawan.

Ia menyebut ada kejanggalan dalam kronologi yang masih perlu dibuktikan.

Setelah audiensi, peserta aksi merencanakan melanjutkan aksi damai di Bundaran Gajah, Bandar Lampung, sore hari. Mereka memastikan aksi akan berjalan damai dan kondusif. (*)

 

Berita Terkait

Laut Tercemar Limbah, Mahasiswa Demonstrasi di Pertamina dan KLH
Dugaan Penyadapan Ilegal, Mahasiswa UIN RIL Soroti Ancaman terhadap Kebebasan Sipil
Dua Tahun Beruntun, Harian Kandidat Raih Bronze Winner SPS Awards 2026
Kampus Bersaing di Campus League Taekwondo Lampung
Pekerja Tewas akibat Forklift, Khoir Desak Pengawasan K3 Diperketat
Tumbuh 5,29 Persen, Ekonomi Lampung Tertinggi Kedua di Sumatera Meski Dibayangi El Nino
81 Pendaftar Berebut Kursi Komisi Informasi Lampung, Timsel Mulai Verifikasi Berkas
Rombak Pengurus BAPOR KORPRI Lampung, Yuliardi Dituntut Cetak Atlet ASN Berprestasi

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 23:59 WIB

Laut Tercemar Limbah, Mahasiswa Demonstrasi di Pertamina dan KLH

Minggu, 8 November 2026 - 20:17 WIB

Dugaan Penyadapan Ilegal, Mahasiswa UIN RIL Soroti Ancaman terhadap Kebebasan Sipil

Sabtu, 7 November 2026 - 14:03 WIB

Dua Tahun Beruntun, Harian Kandidat Raih Bronze Winner SPS Awards 2026

Jumat, 6 November 2026 - 20:34 WIB

Kampus Bersaing di Campus League Taekwondo Lampung

Kamis, 5 November 2026 - 18:57 WIB

Tumbuh 5,29 Persen, Ekonomi Lampung Tertinggi Kedua di Sumatera Meski Dibayangi El Nino

Berita Terbaru

Lampung

Kampus Bersaing di Campus League Taekwondo Lampung

Jumat, 6 Nov 2026 - 20:34 WIB