Pramoedya.id: Ada yang berbeda pada perhelatan Rapat Kerja (Raker) UIN Raden Intan Lampung tahun 2026. Alih-alih menyewa aula hotel mewah, kampus hijau ini memilih menggelar agenda strategisnya di Auditorium dan Lamban Raden Intan, fasilitas milik sendiri, mulai Jumat, 17 April 2026. Langkah ini menjadi sinyal kuat ambisi kampus dalam mendorong kemandirian institusi.
Ketua pelaksana kegiatan, Safari, menegaskan bahwa penggunaan Lamban Raden Intan bukan sekadar soal efisiensi, melainkan bagian dari upaya optimalisasi aset. “Fasilitas ini adalah kebanggaan kita bersama. Ke depan, pemanfaatannya akan terus dioptimalkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian kampus,” ujar Wakil Rektor II tersebut di hadapan 125 peserta yang terdiri dari jajaran pimpinan rektorat hingga tenaga kependidikan.
Selama tiga hari hingga 19 April mendatang, para peserta dijadwalkan menginap di 92 kamar yang tersedia di Lamban Raden Intan. Agenda padat telah menanti, mulai dari sinkronisasi program kerja hingga kegiatan kebersamaan seperti salat subuh berjamaah dan olahraga bersama untuk memperkuat soliditas internal.
Raker kali ini terasa lebih berbobot dengan hadirnya sejumlah narasumber kunci dari Kementerian Agama RI. Mulai dari Sekretaris Jenderal yang membedah arah kebijakan makro, Inspektur Jenderal yang menekankan akuntabilitas tata kelola, hingga Kepala Biro SDM yang menyoroti kapasitas personalia. Fokusnya jelas: penajaman kebijakan tahun 2026 yang berpijak pada tiga pilar utama, yakni internasionalisasi, digitalisasi, dan kemandirian.
Safari mengingatkan bahwa raker ini adalah pertaruhan untuk menjaga marwah institusi.
“Kita memiliki komitmen bersama untuk mempertahankan akreditasi unggul serta mencapai milestone ketiga dalam roadmap pengembangan institusi menuju rekognisi internasional periode 2025–2030,” tambahnya.
Di balik meja rapat, isu strategis mengenai diversifikasi pendapatan juga menjadi sorotan. UIN Raden Intan mulai serius menggarap sumber pembiayaan non-akademik guna memperkuat otot finansial kampus. Penajaman program kini tak lagi hanya soal menghabiskan anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah yang keluar memiliki dampak nyata (output) terhadap daya saing global institusi. (*)
