Soal Banjir, PMII Nilai Pemerintah Lalai dan Minim Antisipasi

- Editor

Sabtu, 22 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PMII ketika melakukan unjuk rasa. Foto: Pramoedya.id.

PMII ketika melakukan unjuk rasa. Foto: Pramoedya.id.

Pramoedya.id: Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Bandar Lampung, Dapid Novian Mastur, mengkritik respons pemerintah yang dinilainya lamban dan tidak serius dalam menangani persoalan banjir. 

Menurutnya, Bandar Lampung kembali dikepung banjir besar setelah hujan deras mengguyur kota sejak Jumat malam, 21 Februari 2025 disebabkan oleh kurangnya langkah antisipasi dari pemerintah daerah.

“Belum lama banjir besar terjadi, sekarang datang lagi dengan dampak yang lebih parah. Sudah ada korban jiwa bahkan,” kata Dapid ketika diwawancarai, Sabtu (22/2/2025).

Lebih lanjut, banjir yang terus berulang ini bukan sekadar bencana alam, tetapi juga bukti lemahnya kebijakan mitigasi.

“Kurangnya perhatian terhadap drainase dan tata ruang kota membuat bencana ini seperti agenda tahunan. Pemerintah sibuk membangun proyek infrastruktur besar, tapi mengabaikan kebutuhan mendasar warga,” tegas Dapid.

Ia meminta Walikota Bandar Lampung segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan banjir yang terus menghantui warga setiap musim hujan.

“Sekarang saatnya fokus menangani banjir. Infrastruktur lain bisa menunggu, tapi keselamatan warga tidak bisa ditunda. Masyarakat tidak bisa terus hidup dalam ketakutan setiap kali hujan turun,” lanjutnya.

Dapid juga meminta Pemerintah Provinsi Lampung untuk ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan ini.

“Bandar Lampung adalah ibu kota provinsi. Pejabat Pemprov juga harus tanggung jawab,” mintanya.

Hingga saat ini, sambung Dapid, banjir telah merenggut empat korban jiwa. Seorang perempuan, Sutiyen (33), tewas terseret arus setelah mobilnya terjebak dalam banjir di Jalan Pangeran Tirtayasa.

Sementara itu, pasangan suami istri di Gedong Air meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa longsor. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir.

Maka Sambung Dapid, ia mendesak Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, untuk meninggalkan retret supaya dapat terlibat merasakan penderitaan rakyat.

“Pulang dulu ke daerah. Urus banjir bareng-bareng. Ini rakyat lagi tersiksa,” tutupnya. (*) 

Berita Terkait

Walikota Pertanyakan Sikap Pemprov Usai Izin SMA Siger Ditolak
Skandal Jam KBM dan Aset, Izin SMA Siger Gagal Terbit
Asroni Paslah: Verifikasi SMA Siger Jangan Sekadar Formalitas
BRI Dukung Program Pemerintah Melalui KUR
BRI BalamGandeng Agung Podomoro
Kisruh SMA Siger, JPSI Desak Walikota Selamatkan Siswa ke Sekolah Lain
Ironi Genset MPP Balam, Harga Pasar Rp400 Juta, APBD Jebol Hingga Rp1 M
SMA Siger Tersandera Syarat Hampir Mustahil, Disdikbud Panggil Pengelola

Berita Terkait

Kamis, 5 Februari 2026 - 20:55 WIB

Walikota Pertanyakan Sikap Pemprov Usai Izin SMA Siger Ditolak

Selasa, 3 Februari 2026 - 16:44 WIB

Skandal Jam KBM dan Aset, Izin SMA Siger Gagal Terbit

Senin, 2 Februari 2026 - 20:07 WIB

Asroni Paslah: Verifikasi SMA Siger Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 1 Februari 2026 - 17:50 WIB

BRI Dukung Program Pemerintah Melalui KUR

Minggu, 1 Februari 2026 - 17:47 WIB

BRI BalamGandeng Agung Podomoro

Berita Terbaru

Lampung

Gubernur Sambut Lampung Tuan Rumah HPN dan PORWANAS 2027

Senin, 9 Feb 2026 - 15:27 WIB

Foto: Ilustrasi

Bandarlampung

Walikota Pertanyakan Sikap Pemprov Usai Izin SMA Siger Ditolak

Kamis, 5 Feb 2026 - 20:55 WIB

Foto: ilustrasi

Perspektif

Orang-Orang yang Selalu Sibuk, Tapi Tidak Pernah Selesai

Kamis, 5 Feb 2026 - 06:33 WIB

Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico. Foto: BukanAgus

Bandarlampung

Skandal Jam KBM dan Aset, Izin SMA Siger Gagal Terbit

Selasa, 3 Feb 2026 - 16:44 WIB