Pemkot Anggarkan Rp700 Juta untuk Bedah 35 Rumah Tak Layak Huni

- Editor

Selasa, 15 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HO

HO

Pramoedya.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menganggarkan Rp700 juta untuk program bedah rumah tidak layak huni di kota ini, yang akan dimulai pada Juni mendatang.

“Realisasi program bedah rumah untuk rumah tidak layak huni akan dimulai pada bulan Juni. Kami telah anggarkan sebesar Rp700 juta,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung Yusnadi Ferianto, Selasa (15/4/2025).

Ia menjelaskan, setiap rumah yang dibedah akan menerima bantuan senilai Rp20 juta, dengan rincian Rp2,5 juta untuk biaya tukang dan Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan.

“Bantuan ini tanpa potongan pajak dan murni untuk pembangunan rumah. Para penerima juga telah menandatangani surat pernyataan bersedia rumahnya dirobohkan dan dibangun kembali,” katanya.

Tahun ini, sekitar 35 rumah tidak layak huni yang tersebar di 20 kecamatan menjadi sasaran program bedah rumah.

“Rumah yang dibedah merupakan pengajuan dari pihak kecamatan dan kemudian dilakukan verifikasi oleh tim. Yang jelas rumah yang akan dibedah harus bersertifikat dan punya sendiri,” tambahnya.

Yusnadi Ferianto menambahkan, pelaksanaan fisik akan dilakukan pada pertengahan tahun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Bandar Lampung.

“Program ini murni dari pemkot, namun kami tetap membuka peluang koordinasi dengan pihak provinsi dan balai. Kalau memungkinkan, kami ingin dapat tambahan bantuan agar lebih banyak rumah yang bisa diperbaiki,” katanya.

Pemkot Bandar Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Program bedah rumah menjadi salah satu wujud nyata dari misi peningkatan kesejahteraan warga melalui hunian yang layak dan sehat. Kami berharap masyarakat bisa merasakan langsung dampaknya, dan program ini bisa dilanjutkan dan diperluas pada tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Walikota Pertanyakan Sikap Pemprov Usai Izin SMA Siger Ditolak
Skandal Jam KBM dan Aset, Izin SMA Siger Gagal Terbit
Asroni Paslah: Verifikasi SMA Siger Jangan Sekadar Formalitas
BRI Dukung Program Pemerintah Melalui KUR
BRI BalamGandeng Agung Podomoro
Kisruh SMA Siger, JPSI Desak Walikota Selamatkan Siswa ke Sekolah Lain
Ironi Genset MPP Balam, Harga Pasar Rp400 Juta, APBD Jebol Hingga Rp1 M
SMA Siger Tersandera Syarat Hampir Mustahil, Disdikbud Panggil Pengelola

Berita Terkait

Kamis, 5 Februari 2026 - 20:55 WIB

Walikota Pertanyakan Sikap Pemprov Usai Izin SMA Siger Ditolak

Selasa, 3 Februari 2026 - 16:44 WIB

Skandal Jam KBM dan Aset, Izin SMA Siger Gagal Terbit

Senin, 2 Februari 2026 - 20:07 WIB

Asroni Paslah: Verifikasi SMA Siger Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 1 Februari 2026 - 17:50 WIB

BRI Dukung Program Pemerintah Melalui KUR

Minggu, 1 Februari 2026 - 17:47 WIB

BRI BalamGandeng Agung Podomoro

Berita Terbaru

Lampung

Gubernur Sambut Lampung Tuan Rumah HPN dan PORWANAS 2027

Senin, 9 Feb 2026 - 15:27 WIB

Foto: Ilustrasi

Bandarlampung

Walikota Pertanyakan Sikap Pemprov Usai Izin SMA Siger Ditolak

Kamis, 5 Feb 2026 - 20:55 WIB

Foto: ilustrasi

Perspektif

Orang-Orang yang Selalu Sibuk, Tapi Tidak Pernah Selesai

Kamis, 5 Feb 2026 - 06:33 WIB

Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico. Foto: BukanAgus

Bandarlampung

Skandal Jam KBM dan Aset, Izin SMA Siger Gagal Terbit

Selasa, 3 Feb 2026 - 16:44 WIB