Meta Platform Longgarkan Kebijakan Facebook Marketplace Pasca Denda Uni Eropa

- Editor

Minggu, 16 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Facebook (REUTERS)

Foto: Facebook (REUTERS)

Pramoedya.id: Raksasa media sosial Meta Platform akhirnya membuka akses bagi penyedia layanan iklan baris lain untuk mem-posting daftar iklan di Facebook Marketplace. 

Kebijakan ini diambil setelah perusahaan dikenai denda antimonopoli sebesar 797 juta euro (Rp 13 triliun) oleh Uni Eropa tiga bulan lalu.

Denda yang dijatuhkan pada November 2024 itu merupakan buntut dari temuan Komisi Eropa yang menyebut Meta telah menciptakan iklim perdagangan yang tidak adil.

Meta dinilai mengaitkan Facebook Marketplace dengan jejaring sosial utamanya, Facebook, sehingga memberikan keuntungan tidak wajar bagi layanannya sendiri. Tindakan ini dianggap melanggar aturan antimonopoli Uni Eropa.

Sebagai respons terhadap keputusan tersebut, Meta meluncurkan program Facebook Marketplace Partner. Dalam keterangan resminya, perusahaan menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk memenuhi tuntutan regulator Eropa, meskipun mereka tetap menggugat keputusan denda tersebut di pengadilan.

CEO Meta, Mark Zuckerberg, menilai keputusan Uni Eropa sebagai bentuk diskriminasi terhadap perusahaan asal Amerika Serikat.

Menurutnya, denda itu adalah bagian dari pola kebijakan yang kerap menargetkan perusahaan-perusahaan AS, serupa dengan kebijakan tarif perdagangan.

Sebelum mengumumkan kebijakan baru ini, Meta telah menguji coba skema kemitraan dengan eBay di Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat sejak bulan lalu. Dalam posting blog resminya, Meta menyatakan bahwa program ini memungkinkan penyedia layanan iklan baris online untuk mencantumkan inventaris mereka di Facebook Marketplace.

“Inventaris tersebut akan muncul berdampingan dengan daftar pengguna Facebook serta pihak ketiga lainnya,” tulis Meta dalam pernyataan yang dikutip dari Reuters, Minggu (16/2/2025).

Di sisi lain, Komisi Uni Eropa menyatakan bahwa mereka masih menilai apakah kebijakan baru ini cukup untuk memenuhi ketentuan keputusan November lalu. (*) 

 

 

 

 

Berita Terkait

Prabowo Desak Mendagri Copot Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana
Hadiri Rakernas, Ketua Harian FPTI Lampung Sampaikan Tiga Hal
Desak Cabut HGU SGC, Triga Lampung Kepung ATR/BPN hingga Kejagung
Triga Lampung Laporkan Nusron ke Kejagung-KPK
FML Desak Kejagung Ambil Alih Penanganan Kasus Korupsi Irigasi Mesuji
Jutaan Batang Rokok dan Ribuan Liter Miras Ilegal Dimusnahkan Bea Cukai Sumbagbar
DLH Tegaskan Penanganan Sampah Tanggung Jawab Bersama
UIN RIL Buka Peluang Kuliah ke Taiwan
Tag :

Berita Terkait

Senin, 8 Desember 2025 - 17:51 WIB

Prabowo Desak Mendagri Copot Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana

Jumat, 5 Desember 2025 - 21:53 WIB

Hadiri Rakernas, Ketua Harian FPTI Lampung Sampaikan Tiga Hal

Selasa, 2 Desember 2025 - 16:27 WIB

Desak Cabut HGU SGC, Triga Lampung Kepung ATR/BPN hingga Kejagung

Kamis, 27 November 2025 - 20:10 WIB

Triga Lampung Laporkan Nusron ke Kejagung-KPK

Kamis, 20 November 2025 - 12:25 WIB

FML Desak Kejagung Ambil Alih Penanganan Kasus Korupsi Irigasi Mesuji

Berita Terbaru

Lampung

Jembatan Way Kali Nurik Ambruk, BMBK Lampung Gercep Tangani

Kamis, 11 Des 2025 - 18:50 WIB

Lampung

BMBK Lampung Catat 52 Ruas Jalan Rampung Diperbaiki

Kamis, 11 Des 2025 - 18:48 WIB