Pramoedya.id: Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Triga Lampung, yakni Lembaga Aliansi Komando Aksi Rakyat (DPP Akar), Kesatuan Rakyat Madani Lampung (Keramat Lampung), serta Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (DPP Pematank), menegaskan komitmennya untuk terus mengawal keputusan DPR RI terkait rencana ukur ulang Hak Guna Usaha (HGU) Sugar Group Companies (SGC).
Ketua Umum DPP Akar Lampung mengatakan, pihaknya tengah menyusun langkah hukum dan gerakan lanjutan.
“Desakan kami agar ukur ulang HGU segera direalisasikan juga telah kami sampaikan langsung ke Kementerian ATR/BPN pada aksi 25 Agustus di Jakarta. Tapi pemerintah minta kami bersabar karena prosedur masih berjalan,” ujarnya melalui pers rilis, Minggu (21/9/2025).
Triga Lampung sebelumnya menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, 27 Agustus lalu. Aksi itu berujung pada pertemuan perwakilan massa dengan pihak Istana Negara.
“Tuntutan kami diterima langsung dan dijanjikan akan ditindaklanjuti,” katanya.
Ketua DPP Pematank, Suadi Romli, menilai isu ukur ulang HGU SGC kini menjelma menjadi tuntutan bersama rakyat Lampung.
“Konflik agraria dengan PT SGC sudah berlangsung puluhan tahun. Negara belum sepenuhnya serius menyambut aspirasi rakyat,” ujarnya.
Gelombang protes nasional juga memperkuat perlawanan rakyat Lampung. Pada 1 September, ribuan mahasiswa, pengemudi ojek daring, dan aliansi Triga memadati halaman DPRD Lampung. Dari sepuluh tuntutan, ukur ulang HGU SGC menjadi salah satu poin utama.
Gubernur Lampung bersama Ketua DPRD kemudian menyerahkan aspirasi itu langsung ke Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.
Triga Lampung terus mengonsolidasikan dukungan dari akar rumput. Pertemuan pada 8 September menghadirkan tokoh adat, pemuda, dan aparatur desa dari wilayah konflik di Tulang Bawang hingga Lampung Tengah. Semua sepakat mengawal putusan DPR RI soal ukur ulang HGU.
Koordinator Keramat Lampung, Sudirman Dewa, menyebut ada tiga langkah besar yang tengah disiapkan. “Pertama, melihat sejauh mana keseriusan Gubernur dan Ketua DPRD. Kedua, mendesak sikap tegas DPR RI. Ketiga, jika negara lamban, kami siap menduduki lahan PT SGC,” ujarnya.
Tokoh pemuda Dente Teladas, Rizal, juga menyatakan konsolidasi di kampung-kampung terus berjalan.
“Kami siap menduduki Kantor DPRD maupun Kantor Gubernur Lampung dengan massa lebih besar dari aksi 1 September,” katanya.
Triga Lampung menegaskan perjuangan ukur ulang HGU SGC adalah agenda rakyat. Mereka menilai, jika negara terus lamban, perlawanan masyarakat hanya akan semakin mengeras. (Rilis/*)
