Luhut Tanggapi Tagar #IndonesiaGelap: Membedah ke-Ngawur-an Opung

- Editor

Rabu, 19 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Pramoedya.id: Opung Luhut alias Luhut Binsar Pandjaitan barangkali adalah sosok yang tak asing di mata dan telinga masyarakat Indonesia. Determinasinya di pemerintahan mungkin jadi salah satu yang paling “WAW” sedekade ini.

Kekinian, Opung Luhut yang menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menanggapi gerakan protes mahasiswa dan netizen Nusantara terkait tagar #IndonesiaGelap yang jadi trending di platform X beberapa hari terakhir. Protes masyarakat atas kebijakan pemerintahan era Presiden Prabowo ini, penulis kira ditanggapi Opung Luhut dengan statement yang banyak ngawurnya.

Mari kita bedah ke-ngawur-an Opung Luhut terkait tagar #IndonesiaGelap:

Ngawur 1

“Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia.”

Arti gelap menurut KBBI adalah: Sebagai kata sifat yang berarti tidak ada cahaya; kelam; tidak terang.

Dalam konteks ini, masyarakat yang melakukan protes dengan tagar #IndonesiaGelap mungkin dianggap Opung Luhut memiliki masa depan yang kelam atau suram. Padahal, sejatinya gerakan ini merupakan upaya atas “tidak terangnya” kebijakan pemerintah yang bisa berakibat fatal pada aspek-aspek sosial.

Ngawur 2

“Ada orang bilang di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana saja bermasalah.”

Pada statement ini, mungkin Opung Luhut lupa pada saat debat kandidat capres cawapres terakhir, ketiga paslon berbicara soal peningkatan lapangan pekerjaan yang pastinya telah dilakukan riset oleh tim dan pakar ahli. Kok bisa sih Opung luhut bertanya di mana lapangan kerja yang kurang? Situ kan pemerintah!

Ngawur 3

Menurut dia, publik terlalu berfokus pada kekurangan negara dan abai dengan kelebihan yang ada. Sebagai contoh, Indonesia memiliki talenta muda yang sedang mengembangkan sistem digital di Perusahaan Umum Percetakan Uang (Perum Peruri). Peruri mendapat mandat dari negara untuk mewadahi urusan layanan digital pemerintah atau government technology (govtech). Dia meyakini contoh tersebut menjadi keunggulan Indonesia yang perlu mendapat apresiasi dari publik. (Sumber: Republika)

Ngawur yang ini cukup parah, Peruri itu kan dapat mandat dari negara untuk bekerja sesuai dengan tupoksi, negara dapat mandat dari rakyat, jadi para pejabat itu memang disuruh kerja yang benar oleh rakyat. Minta apresiasi publik boleh, tapi kerja yang bener dong!

Ngawur 4

Di sisi lain, dia berpendapat, Indonesia tak memiliki warga tunawisma (homeless). Sementara Amerika Serikat mempunyai banyak warga tunawisma. (Sumber: Republika)

Yang ini ngawur banget, coba Opung Luhut keliling dulu lah, jangan bilang kita nggak punya tunawisma. Wong penggusuran sekarang saja makin marak, bahkan beberapa kasus penggusuran, warga yang punya SHM pun tetap tergusur.

Ngawurrrrrrrrr!!!
Dah, segitu aja. (*)

Berita Terkait

Ponten Siluman dan Rapor Merah Pendidikan
Uang Komite Sudah Dihapus, Tapi Dosa Lama Jangan Dikubur
Koperasi Merah Putih: Saat Koperasi Tak Lagi Milik Rakyat?
Desa Wisata Lampung di Persimpangan Potensi dan Tantangan
Cara Ikhlas Menjadi Miskin: Panduan Spiritual untuk Rakyat Biasa
Jejak Dalang di Tambang Ilegal Perbukitan Sukabumi
Eva Dwiana dan Politik Kambing Hitam di Tengah Genangan
Buying Time: Wacana Kontras Pemprov Lampung

Berita Terkait

Senin, 16 Juni 2025 - 21:08 WIB

Ponten Siluman dan Rapor Merah Pendidikan

Selasa, 10 Juni 2025 - 12:59 WIB

Uang Komite Sudah Dihapus, Tapi Dosa Lama Jangan Dikubur

Selasa, 10 Juni 2025 - 05:23 WIB

Koperasi Merah Putih: Saat Koperasi Tak Lagi Milik Rakyat?

Senin, 2 Juni 2025 - 17:19 WIB

Desa Wisata Lampung di Persimpangan Potensi dan Tantangan

Minggu, 1 Juni 2025 - 19:43 WIB

Cara Ikhlas Menjadi Miskin: Panduan Spiritual untuk Rakyat Biasa

Berita Terbaru

Foto: ilustrasi

Perspektif

Ponten Siluman dan Rapor Merah Pendidikan

Senin, 16 Jun 2025 - 21:08 WIB

Politik dan Pemerintahan

Edi Irawan Hibahkan Kantor Demokrat Lampung ke DPP

Minggu, 15 Jun 2025 - 17:19 WIB

LBH Dharma Loka Nusantara Desak Pemda Buat Perda Turunan UU TPKS

Hukum dan Kriminal

LBH Dharma Loka Nusantara Desak Pemda Buat Perda Turunan UU TPKS

Minggu, 15 Jun 2025 - 17:05 WIB