Pramoedya.id: Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (RMD), menyiapkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rantai distribusi singkong di provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai. Langkah ini diharapkan menjadi solusi di tengah tarik-menarik kepentingan antara petani dan industri pengolahan singkong yang terdampak kebijakan harga eceran tertinggi (HET).
“BUMDes sudah mulai diarahkan mengelola tepung mocaf tahun ini. Masalahnya memang di pabriknya, meski pakai BUMDes tetap saja rantai pasoknya nggak merubah harga,” kata Gubernur RMD melalui pesan WhatsApp, Minggu (9/3/2025).
Saat ini, lanjutnya, HET singkong di Lampung ditetapkan sebesar Rp1.350 per kilogram, salah satu yang tertinggi dibanding provinsi lain. Pabrik pengolahan mengeluhkan harga ini karena membuat mereka sulit bersaing dengan industri dari daerah lain yang mendapatkan bahan baku lebih murah.
Ia menyatakan BUMDes bisa menjadi solusi untuk menekan biaya distribusi dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Namun, ia mengakui bahwa keberadaan BUMDes saja belum cukup untuk menyelesaikan masalah.
“Saya lagi compare dengan harga singkong di beberapa provinsi. Lampung yang HET-nya paling tinggi sekarang Rp1.350, sehingga harga produksi pabrik kita kalah dengan pabrik-pabrik di provinsi lain,” lanjutnya.
Pada intinya, sambung dia, Pemerintah Provinsi Lampung bakal segera menyelesaikan polemik petani singkong di Bumi Ruwa Jurai.
“Kita mau selesaikan masalah ini,” tutupnya. (*)
