Pramoedya.id: Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Lampung menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor pemerintahan setempat, Senin (29/6/2026). Dalam aksi bertajuk “Pitu Gugatan Anjak Gerbang Sumatera” ini, mahasiswa turut membawa keranda mati sebagai simbol matinya keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat.
Dipimpin langsung oleh Ketua PKC PMII Lampung, M. Yusuf Kurniawan, bersama jajaran pengurus cabang se-Lampung, massa menuntut komitmen nyata dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Lampung untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna membedah tujuh poin krusial yang mereka bawa.
Aspirasi mahasiswa ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta sejumlah anggota DPRD lintas fraksi dari Gerindra, PKS, PKB, dan PDIP. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan tertulis terkait rencana pelaksanaan RDPU bersama seluruh komisi kedewanan.
Ketua PKC PMII Lampung, M. Yusuf Kurniawan, menegaskan bahwa dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani bersama itu memiliki batas waktu mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak legislatif dan eksekutif.
“Kami datang membawa aspirasi rakyat dan berharap pemerintah serta DPRD tidak hanya menerima dokumen tuntutan, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata melalui pelaksanaan RDPU,” tegas Yusuf di lokasi aksi.
Ia juga menambahkan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti pada seremonial penyerahan berkas semata, melainkan akan dikawal ketat dengan ancaman gelombang massa yang lebih besar.
“Apabila dalam waktu 2 x 24 jam kesepakatan ini tidak dijalankan, maka PMII Lampung akan kembali turun ke jalan dalam Aksi Jilid II sebagai bentuk konsistensi mengawal aspirasi masyarakat,” lanjut Yusuf.
Dalam dokumen “Pitu Gugatan Anjak Gerbang Sumatera”, PMII Lampung menyoroti tujuh persoalan strategis, mulai dari evaluasi kebijakan ekonomi anggaran, reformasi hukum dan demokrasi, prioritas anggaran pendidikan, hingga reforma agraria.
Selain itu, mereka juga mendesak perbaikan tata kelola fiskal daerah, penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya alam, hingga transparansi serta penuntasan sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak di Provinsi Lampung. (*)
