Ditulis Oleh: Hariyadi sudibyo S. E., Peneliti lab for democracy studies
Pramoedya.id: Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, apabila dibaca dalam konteks dinamika politik nasional, tidak dapat dilepaskan dari persoalan legitimasi kekuasaan yang sejak awal menyertai proses pencalonannya. Kontroversi perubahan persyaratan pencalonan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, dugaan nepotisme, serta menguatnya kritik terhadap politik dinasti telah menempatkan kekuasaan keluarga Joko Widodo dalam sorotan publik. Persoalannya bukan semata-mata tentang keberadaan anggota keluarga pejabat dalam pemerintahan, melainkan tentang bagaimana institusi negara dapat digunakan untuk membuka jalan bagi kepentingan politik tertentu.
Dinasti politik membutuhkan lebih dari sekadar kemenangan elektoral untuk mempertahankan pengaruhnya. Ia memerlukan jaringan kekuasaan, loyalitas politik, akses terhadap sumber daya negara, dan legitimasi publik. Ketika salah satu unsur tersebut mulai melemah, hubungan antarelite yang sebelumnya tampak solid dapat mengalami keretakan. Dukungan politik yang dibangun melalui kesepakatan kepentingan tidak selalu bertahan ketika konfigurasi kekuasaan berubah.
Jika ditarik ke belakang, berbagai dinamika politik belakangan memperlihatkan bagaimana hubungan antarelite semakin kompleks. Pergantian sejumlah menteri, pergeseran dukungan politik, hingga munculnya kasus dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, dan kalangan pengusaha memperlihatkan adanya persoalan serius dalam hubungan kekuasaan. Kasus penyadapan tersebut tidak cukup dibaca sebagai perkara keamanan semata. Ia juga menyentuh persoalan perlindungan privasi, kebebasan sipil, dan batas penggunaan instrumen negara.
Tidak tercantumnya nama Jokowi maupun Gibran dalam daftar pihak yang disebut menjadi sasaran penyadapan tentu tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan atau ketidakterlibatan mereka dalam perkara tersebut. Namun, situasi ini membuka pertanyaan yang lebih luas: siapa yang memiliki kepentingan, bagaimana penyadapan dilakukan, dan sejauh mana instrumen negara dapat digunakan untuk mengendalikan atau memperoleh informasi mengenai pihak lain? Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui penyelidikan dan pembuktian hukum, bukan melalui spekulasi politik.
Di sisi lain, persoalan persyaratan pencalonan Gibran juga menjadi bagian penting dari perdebatan mengenai legitimasi kekuasaan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden pada 2023 telah memicu kontroversi etik yang serius. Perdebatan mengenai dokumen persyaratan pencalonan dan penyetaraan pendidikan juga harus ditempatkan berdasarkan objek gugatan serta amar putusan lembaga peradilan yang sebenarnya. Sebab, persoalan administrasi pencalonan, pelanggaran etik, dan pemenuhan syarat konstitusional merupakan hal berbeda yang tidak boleh dicampuradukkan.
Rentetan peristiwa tersebut mengingatkan kita pada skandal Watergate di Amerika Serikat pada awal 1970-an. Skandal yang berujung pada pengunduran diri Presiden Richard Nixon pada Agustus 1974 itu memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan, praktik penyadapan, dan upaya menutup-nutupi pelanggaran dapat mengguncang legitimasi pemerintahan. Dalam periode yang sama, Wakil Presiden Spiro Agnew juga mengundurkan diri pada Oktober 1973, tetapi pengunduran dirinya berkaitan dengan perkara korupsi dan penggelapan pajak di Maryland, bukan sebagai akibat langsung dari Watergate. Agnew kemudian dikenai denda US$10.000 dan masa percobaan. Sementara itu, Nixon tidak menjalani persidangan pidana atas Watergate setelah memperoleh pengampunan dari Presiden Gerald Ford.
Perbandingan tersebut tentu tidak berarti bahwa dinamika politik Indonesia identik dengan pengalaman Amerika Serikat. Namun, Watergate memberikan pelajaran penting bahwa persoalan penyalahgunaan kekuasaan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pergantian pejabat. Yang jauh lebih penting adalah keberanian institusi demokrasi untuk mengungkap pelanggaran, mengawasi kekuasaan, dan memastikan bahwa hukum berlaku tanpa pengecualian.
Di tengah berbagai pertarungan elite tersebut, ada persoalan yang semestinya tidak boleh kehilangan perhatian: posisi warga negara. Ketika politik dipenuhi perebutan pengaruh, konflik kepentingan, dan pertarungan mempertahankan kekuasaan, masyarakat justru berhadapan dengan persoalan yang lebih nyata, mulai dari tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, hingga lemahnya perlindungan terhadap hak-hak dasar. Karena itu, persoalan yang harus kita dahulukan bukan sekadar siapa yang akan bertahan atau tersingkir dari lingkaran kekuasaan, melainkan bagaimana negara kembali menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Rehabilitasi Politik
“Apabila gagasan republikan dari masa lalu dianggap sudah tidak relevan lagi, maka selayaknya kita perlu menciptakannya kembali secara imajinatif, atau kalau perlu kita gantikan justru dengan gagasan republikanisme baru yang lebih luas yang cocok dengan dunia politik kontemporer.”
— Judith N. Shklar
Ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan politik hari ini bukan muncul tanpa alasan. Berbagai persoalan yang terus berulang memperlihatkan adanya jarak antara cita-cita demokrasi dan praktik penyelenggaraan kekuasaan. Demokrasi memang menyediakan mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi mekanisme tersebut tidak dengan sendirinya menjamin lahirnya pemerintahan yang berintegritas. Ketika politik lebih banyak dikendalikan oleh transaksi elite, kepentingan pemodal, dan perebutan pengaruh, demokrasi berisiko kehilangan substansinya.
Dalam konteks inilah gagasan Judith Shklar mengenai pentingnya menciptakan kembali pemikiran republikanisme menjadi relevan. Republikanisme tidak semestinya dipahami sebagai romantisme terhadap masa lalu, melainkan sebagai upaya menghidupkan kembali prinsip-prinsip politik yang menempatkan kebebasan, kesetaraan, dan kepentingan umum sebagai dasar kehidupan bernegara. Tantangannya adalah bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam realitas politik kontemporer, ketika kekuasaan semakin dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan jaringan elite.
Untuk memahami persoalan tersebut, pemikiran Mohammad Hatta mengenai republik perlu kembali diperhatikan. Bagi Hatta, republik bukan sekadar bentuk pemerintahan, melainkan sebuah prinsip kehidupan politik yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Politik merupakan arena dignitas, tempat martabat manusia dan keutamaan publik dipertaruhkan. Karena itu, politik harus dijauhkan dari intervensi kepentingan pribadi dan ekonomi yang dapat merusak tujuan penyelenggaraan negara.
Pertama, Hatta menempatkan politik sebagai urusan publik yang harus dijalankan berdasarkan kepentingan bersama. Jabatan dan kewenangan tidak boleh diperlakukan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok. Prinsip the right man on the right place menjadi penting karena pelayanan publik harus diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas, bukan semata-mata kepada mereka yang mempunyai kedekatan dengan pusat kekuasaan. Dengan demikian, politik harus dibangun berdasarkan pertimbangan akal budi dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
Kedua, politik harus terbebas dari dominasi kepentingan primordial. Hatta menekankan pentingnya keterbukaan terhadap pengujian akal budi, sehingga keputusan politik tidak boleh semata-mata didasarkan pada ikatan keluarga, golongan, maupun kepentingan partai. Kepentingan umum harus ditempatkan di atas kepentingan individual dan kelompok. Dalam pengertian ini, kepublikan bukan hanya menyangkut siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan untuk menjamin kepentingan seluruh warga negara.
Ketiga, kehidupan politik membutuhkan individu yang memiliki virtue atau keutamaan karakter. Demokrasi tidak cukup diselenggarakan melalui aturan dan mekanisme kelembagaan apabila orang-orang yang menjalankannya kehilangan integritas. Hatta mengingatkan pentingnya karakter dalam kehidupan politik karena moralitas penyelenggara negara berhubungan langsung dengan kualitas kehidupan publik. Namun, keutamaan tersebut tidak boleh hanya menjadi tuntutan bagi pemimpin. Ia juga harus tumbuh dalam kehidupan masyarakat melalui kesadaran terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab kewargaan.
Ketiga pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa republikanisme Hatta memiliki dimensi kelembagaan sekaligus moral. Politik harus dijaga agar tidak dikuasai kepentingan pribadi, sementara warga negara harus memiliki kesadaran untuk mempertahankan keadaban publik. Dalam konteks ini, moralitas politik tidak berhenti pada perilaku individu yang menduduki jabatan, tetapi juga menyangkut sejauh mana nilai-nilai kepublikan hidup dalam masyarakat. Hubungan timbal balik antara warga dan negara inilah yang menjadi salah satu dasar civic republicanism.
Andai prinsip-prinsip tersebut benar-benar menjadi dasar penyelenggaraan politik Indonesia, mungkin kita tidak akan berulang kali berhadapan dengan persoalan yang sama: penyalahgunaan kewenangan, politik keluarga, transaksi jabatan, serta penggunaan institusi negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Warisan Hatta juga mengingatkan bahwa hak-hak warga yang dijamin konstitusi bukanlah pemberian penguasa. Hak tersebut merupakan dasar yang harus dilindungi oleh negara, terutama ketika kekuasaan cenderung bergerak melampaui batas kewenangannya.
Karena itu, rehabilitasi politik tidak cukup dilakukan dengan mengganti figur yang dianggap bermasalah. Yang dibutuhkan adalah pemulihan prinsip yang mengatur hubungan antara kekuasaan, institusi, dan warga negara. Tanpa prinsip tersebut, perubahan kepemimpinan hanya berpotensi menghasilkan pergantian aktor tanpa perubahan mendasar dalam praktik politik.
Hancurnya politik sebagai ruang yang menjunjung martabat dan kepentingan umum dapat membuka jalan bagi berbagai bentuk otoritarianisme. Ketika kritik dianggap sebagai ancaman, hukum diperlakukan secara selektif, dan warga kehilangan ruang untuk mengawasi kekuasaan, demokrasi perlahan kehilangan perlindungannya. Dalam keadaan demikian, republikanisme Hatta menjadi penting bukan hanya sebagai warisan pemikiran, tetapi sebagai landasan untuk mencegah pengulangan berbagai tragedi politik dan kemanusiaan.
Reorientasi Etika Publik
Krisis etika publik di Indonesia berakar pada pergeseran orientasi kekuasaan yang semakin terjebak dalam pragmatisme elite dan kepentingan pemodal. Padahal, etika publik seharusnya berorientasi pada pelayanan masyarakat (public service) dan pencapaian kebaikan bersama (bonum commune). Kekuasaan tidak boleh menjadi instrumen untuk mengakumulasi kekayaan, melindungi kepentingan oligarki, atau mempertahankan dominasi kelompok tertentu.
Persoalan tersebut dapat dilihat dalam berbagai krisis yang dihadapi masyarakat, termasuk kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, konflik agraria, serta berbagai persoalan sosial di daerah. Krisis lingkungan, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari bagaimana negara mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan mengawasi aktivitas korporasi. Ketika kepentingan investasi lebih diutamakan daripada keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, kebijakan publik berisiko berubah menjadi alat untuk melindungi kepentingan ekonomi segelintir pihak.
Dalam situasi semacam itu, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka harus menghadapi pencemaran, kehilangan sumber penghidupan, kerusakan lingkungan, dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Sementara itu, penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan tidak selalu berjalan sebanding dengan kerugian yang ditanggung masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan bukan hanya menyangkut tata kelola sumber daya alam, melainkan juga menyangkut keberpihakan moral negara terhadap warga.
Krisis etika publik semakin terlihat ketika instrumen negara justru digunakan untuk mempertahankan kepentingan kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Anggaran, regulasi, dan kewenangan birokrasi yang semestinya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat berubah menjadi sumber keuntungan politik dan ekonomi. Akibatnya, pelayanan publik kehilangan orientasi dasarnya, sementara masyarakat semakin sulit memperoleh perlindungan yang semestinya menjadi tanggung jawab negara.
Perspektif sosiologis Anthony Giddens mengenai teori strukturasi dapat membantu menjelaskan bagaimana kondisi tersebut terus direproduksi. Giddens memandang struktur sosial dan tindakan manusia sebagai dua unsur yang saling berkaitan. Struktur membatasi sekaligus memungkinkan tindakan, tetapi pada saat yang sama struktur juga terus dibentuk melalui praktik sosial yang dilakukan para agen.
Dalam konteks politik, para pejabat bukan sekadar individu yang sepenuhnya dikendalikan oleh sistem. Mereka merupakan agen yang memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan dan mengubah praktik yang berlangsung. Namun, ketika tindakan penyelenggara negara terus didasarkan pada kepentingan pribadi dan kelompok, praktik tersebut dapat direproduksi menjadi kebiasaan kelembagaan. Transaksi politik, penyalahgunaan kewenangan, dan kompromi terhadap pelanggaran hukum akhirnya bukan lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan menjadi bagian dari pola kerja kekuasaan.
Dinamika tersebut terlihat ketika sumber daya negara, seperti anggaran, regulasi, dan kewenangan administratif, berada dalam jangkauan kelompok elite dan pemodal. Hubungan antara kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik dapat membentuk struktur yang saling menguntungkan bagi kelompok tertentu. Sementara itu, masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dalam memperjuangkan hak-haknya.
Karena itu, memperbaiki etika publik tidak cukup hanya mengandalkan seruan moral atau niat baik para pemimpin. Pembenahan harus menyentuh struktur yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan terus berlangsung. Transparansi pengelolaan anggaran, independensi lembaga pengawas, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, serta keterbukaan terhadap kritik dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari perubahan tersebut.
Tanpa pembenahan kelembagaan, moralitas individu akan terus berhadapan dengan sistem yang memungkinkan kepentingan pribadi dan kelompok mengalahkan kepentingan umum. Demokrasi pun berisiko kehilangan legitimasi karena masyarakat tidak lagi melihat negara sebagai institusi yang bekerja untuk melindungi mereka.
Pada akhirnya, persoalan politik Indonesia bukan hanya tentang siapa yang menduduki jabatan dan siapa yang kehilangan kekuasaan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana mengembalikan negara kepada tujuan pembentukannya: melindungi warga, menjamin keadilan, dan mengupayakan kesejahteraan bersama.
Mundurnya seorang pejabat tidak otomatis mengakhiri politik dinasti. Runtuhnya sebuah koalisi tidak serta-merta menghapus oligarki. Bahkan, bergantinya pemerintahan pun tidak menjamin pulihnya etika publik apabila struktur kekuasaan yang sama tetap dipertahankan.
Karena itu, yang perlu direhabilitasi bukan sekadar wajah politik, melainkan makna republik itu sendiri. Negara tidak boleh menjadi milik keluarga, partai, atau kelompok pemodal. Ia harus kembali menjadi ruang bersama tempat kepentingan seluruh warga memperoleh perlindungan dan kedudukan yang setara.
Di tengah berbagai krisis politik, ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan, pertanyaan tentang nasib warga seharusnya tidak pernah diletakkan di pinggir perdebatan. Sebab, keberhasilan sebuah republik tidak diukur dari seberapa kuat elite mempertahankan kekuasaan, melainkan dari seberapa jauh negara mampu menjamin kehidupan yang adil dan bermartabat bagi masyarakatnya.
Jika politik terus menjadi panggung perebutan kepentingan elite, sementara warga hanya menjadi penonton sekaligus pihak yang menanggung akibatnya, maka demokrasi sesungguhnya sedang kehilangan makna. Dan ketika republik kehilangan kepublikannya, yang tersisa hanyalah negara dengan institusi yang tampak berdiri, tetapi semakin jauh dari orang-orang yang seharusnya dilayaninya. (*)
