Pramoedya.id: Pemerintah Provinsi Lampung diminta memperketat pengawasan harga dan ketersediaan bahan pangan menyusul lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua Agustus 2026.
Langkah antisipasi ini dinilai mendesak guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino yang diproyeksikan berlangsung dari September hingga Desember 2026.
Instruksi tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri yang diikuti Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Lampung, Yanyan Ruchyansyah, secara daring dari Bandar Lampung, Selasa (18/8/2026).
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mendesak seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bergerak cepat dan tidak pasif menunggu lonjakan harga di pasar.
“Jangan menunggu harga melonjak baru melakukan intervensi. Turun langsung ke pasar bersama Forkopimda untuk memastikan pasokan dan mengurai masalah distribusi,” kata Tomsi, Selasa, 18 Agustus 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Lampung masuk dalam daftar provinsi yang mengalami kenaikan IPH antara 1 hingga 2 persen pada pekan kedua Agustus. Bahkan, Kabupaten Lampung Tengah mencatatkan lonjakan IPH di atas 3 persen.
Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyebut komoditas utama pemicu inflasi daerah meliputi daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, serta beras.
Harga daging ayam ras nasional tercatat naik 4,92 persen menjadi Rp40.041 per kilogram, melewati Harga Acuan Pemerintah (HAP).
Ateng mengingatkan agar Pemprov Lampung mewaspadai penurunan curah hujan akibat fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) dan El Nino di kuartal akhir tahun yang berpotensi memukul produksi pangan lokal.
Guna meredam gejolak harga, pemerintah menyiapkan intervensi melalui penguatan cadangan pangan nasional. Kepala Divisi Perencanaan Operasi Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto, mengonfirmasi stok beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton dan siap digelontorkan ke daerah yang mengalami gejolak harga.
Pemprov Lampung diharapkan memanfaatkan cadangan tersebut melalui operasi pasar dan koordinasi berkala bersama Bulog guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di tingkat konsumen. (*)
