Ditulis oleh: Juwita, seorang Nuniknomics
Pramoedya.id: Politik Indonesia sebenarnya tidak pernah kekurangan perempuan. Yang masih langka justru keberanian untuk benar-benar dipimpin oleh mereka.
Lihatlah setiap musim pemilu. Angka tiga puluh persen keterwakilan perempuan selalu muncul dalam setiap diskusi.
Partai-partai sibuk mencari calon perempuan agar syarat administrasi terpenuhi. Foto-foto mereka memenuhi baliho, media sosial, hingga panggung deklarasi. Sekilas semuanya tampak seperti kemajuan.
Demokrasi terlihat semakin ramah terhadap perempuan. Namun, ada satu pertanyaan yang hampir tidak pernah diajukan: setelah semua perempuan itu masuk ke dalam ruangan, siapa yang benar-benar menentukan arah pembicaraan? Mari kita ulas.
Politik kita rupanya masih lebih senang menghitung jumlah perempuan daripada menghitung berapa banyak keputusan yang lahir dari tangan mereka.
Kuota menjadi ukuran keberhasilan, seolah-olah demokrasi bisa diselesaikan dengan kalkulator. Padahal, persoalan sesungguhnya jauh lebih rumit.
Perempuan boleh hadir, tetapi belum tentu dipercaya memimpin. Mereka boleh duduk di meja rapat, tetapi belum tentu memegang pulpen ketika keputusan ditandatangani. Mereka boleh menjadi wajah partai, tetapi arah partai sering kali tetap ditentukan oleh orang lain.
Barangkali memang begitulah cara politik bekerja selama ini. Ia terlihat terbuka, tetapi diam-diam masih memelihara kebiasaan lama. Perempuan diterima selama tidak terlalu mengubah peta kekuasaan.
Mereka dipersilakan masuk, tetapi jangan terlalu cepat naik. Jangan terlalu vokal. Jangan terlalu menentukan. Kalau bisa, jadilah simbol yang menyenangkan semua orang. Jangan menjadi orang yang membuat orang lain merasa kehilangan kendali. Karena itulah Chusnunia Chalim menjadi menarik untuk dibaca.
Di PKB Lampung, Nunik berada tepat di titik itu sosok perempuan inspirasi. Ia bukan ketua bidang perempuan. Ia bukan pemanis struktur organisasi agar partai terlihat modern.
Ia memimpin seluruh organisasi sekaliber Provinsi. Ia berada di posisi ketika keputusan-keputusan politik dibuat, kader dipilih, strategi disusun, dan arah partai ditentukan. Satu lagi mengapa penulis menilai, Nunik adalah inspirasi Perempuan di Indonesia Itu: Nunik merupakan satu-satunya perempuan yang memimpin partai Politik PKB sekaliber Provinsi diantara ketua DPW PKB yang lainnya. Bahkan tidak di partai politik lain yang pimpinan Provinsinya itu satu-satunya perempuan.
Dan perlu pembaca ketahui, Ia tidak lagi menjadi contoh keberhasilan kuota perempuan. Ia adalah orang yang ikut menentukan bagaimana kesempatan itu dibagikan kepada orang lain.
Ada satu hal lain yang membuat Nunik berbeda. Bukan jabatannya, melainkan ritmenya. Saya justru curiga kata “pecicilan” diciptakan khusus untuk perempuan setelah melihat gaya gerak Mbak Nunik.
Sebab ketika seorang laki-laki datang dengan sepuluh ide dalam sehari, kita menyebutnya visioner. Ketika ia ingin semuanya segera dikerjakan, kita memanggilnya pemimpin yang progresif. Ketika ia gelisah melihat organisasi berjalan lambat, kita memujinya sebagai orang yang berorientasi pada hasil.
Namun, ketika sifat yang sama dimiliki perempuan, bahasa kita mendadak berubah. Terlalu aktif. Terlalu semangat. Terlalu dominan. Terlalu banyak tingkah. Pokoknya terlalu.
Aneh memang. Karakter yang dipuji ketika melekat pada laki-laki, sering kali berubah menjadi kritik ketika melekat pada perempuan.
Orang-orang yang bekerja bersama Nunik tampaknya sudah akrab dengan ritme pecicilan ala Nunik. Sebuah gagasan yang muncul pagi hari bisa berubah menjadi pekerjaan siang, menjadi evaluasi sore, lalu melahirkan ide baru keesokan harinya. Ia seperti mempunyai hubungan yang buruk dengan kata “nanti”.
Bagi sebagian orang, kebiasaan seperti itu melelahkan. Bagi organisasi, justru di situlah energi berada. Sebab organisasi tidak tumbuh karena rapat yang panjang, melainkan karena keputusan yang berani diambil dan segera dijalankan.
Yang menarik, Nunik tidak pernah merasa perlu mengubah dirinya agar terlihat pantas memimpin. Politik Indonesia sering mempunyai standar yang aneh terhadap perempuan.
Mereka dianggap baru layak menjadi pemimpin apabila berhasil tampil seperti laki-laki alias lebih dingin, lebih keras, lebih sedikit tersenyum, dan lebih berjarak. Seolah-olah kewibawaan hanya lahir dari wajah yang sulit ditebak.
Nunik memilih jalan lain. Ia tetap riuh. Tetap spontan. Tetap mudah tertawa. Tetap memanggil kader-kader mudanya seperti seorang adik, bukan seperti seorang atasan yang ingin disembah. Namun, di balik gaya yang cair itu, keputusan tetap berjalan.
Barangkali di situlah banyak orang keliru membaca kepemimpinan perempuan. Mereka mengira kelembutan berarti kelemahan, padahal keduanya tidak pernah mempunyai hubungan sebab akibat.
Bagi saya, persoalan terbesar perempuan dalam politik hari ini bukan lagi soal kuota. Kuota hanya menjawab satu pertanyaan: berapa banyak perempuan yang masuk. Ia tidak pernah menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting berupa siapa yang mengendalikan arah setelah mereka masuk?
Di banyak tempat, perempuan sudah hadir dalam jumlah yang cukup. Tetapi ruang untuk menentukan strategi, mengelola organisasi, dan membentuk generasi berikutnya masih terlalu sering didominasi laki-laki. Demokrasi kita ternyata cukup pandai menghitung perempuan, tetapi belum sepenuhnya siap menyerahkan kendali kepada mereka.
Di sinilah Nunik menjadi lebih dari sekadar seorang ketua partai. Ia adalah tanda bahwa politik Indonesia perlahan sedang bergeser. Pergeseran itu mungkin tidak selalu terlihat dalam berita utama atau pidato-pidato besar.
Ia hadir dalam hal-hal yang lebih sederhana: ketika perempuan tidak lagi sibuk membuktikan bahwa dirinya layak memimpin, melainkan mulai sibuk menyiapkan perempuan lain agar kelak juga memimpin.
Mungkin inilah bab berikutnya dalam sejarah politik perempuan Indonesia. Kartini mengetuk pintu agar perempuan diizinkan masuk ke ruang publik. Megawati membuktikan bahwa perempuan dapat mencapai puncak kekuasaan. Generasi seperti Nunik menghadapi pekerjaan yang sama sekali berbeda Yani memastikan perempuan tidak lagi berdiri di depan pintu sambil menunggu izin, melainkan berada di dalam ruangan untuk ikut menentukan siapa yang duduk di meja, siapa yang memegang pulpen, dan ke mana arah perjalanan politik akan dibawa.
Suatu hari nanti, mudah-mudahan kita tidak lagi merasa perlu menulis esai tentang perempuan yang menjadi ketua partai. Sebab itu sudah menjadi hal biasa. Yang justru patut dirayakan adalah ketika tidak ada lagi orang yang bertanya, “Yakin dipimpin perempuan?”
Selama pertanyaan itu masih terdengar wajar, sebenarnya yang sedang diuji bukan kemampuan perempuan untuk memimpin.
Yang sedang diuji adalah kesiapan kita menerima kenyataan bahwa kepemimpinan tidak pernah ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh keberanian mengambil keputusan. Seandainya ada 10 perempuan seperti Nunik yang tersebar fiber atau Provinsi, mungkin tidak ada lagi teriakan “hidup perempuan melawan” apalagi ada yang bicara soal kesetaraan gender, sebab tanpa berteriak seperti itu mereka sudah menginvasi berbagai lini dengan kamu kaum mereka. Lihat saja PKB Lampung, bisa dikatakan partai yang dipimpin Nunik itu melalui tangan dinginnya didominasi oleh perempuan.
Dan di titik itulah, perempuan seperti Chusnunia Chalim sedang mengubah percakapan politik Indonesia, pelan-pelan, tanpa meminta izin kepada siapa pun. (*)
