Pramoedya.id: Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) Provinsi Lampung resmi melantik jajaran pengurus kabupaten/kota se-Provinsi Lampung masa khidmat 2026-2030.
Prosesi pelantikan yang berlangsung di Gedung Pusiban, Komplek Gubernur Lampung, Sabtu, 25 April 2026, menjadi sinyal kuat konsolidasi ulama dalam menghadapi ancaman degradasi moral.
Mengusung tema “Harmoni Ukhuwah, Sinergi Da’wah, untuk Lampung Maju”, kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan daerah, kepolisian, hingga tokoh organisasi Islam lintas sektoral. Pelantikan ini dipandang bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis menyatukan gerak organisasi hingga level akar rumput.
Ketua Dewan Da’wah Provinsi Lampung, Ahmad Yani Marjas, dalam orasinya menyoroti darurat judi online, narkoba, hingga penyimpangan moral yang kian mengepung generasi muda. Ia menegaskan bahwa dakwah tidak lagi bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus kolaboratif antara ulama dan umara (pemerintah).
“Kita tidak bisa bergerak sendiri. Dakwah harus dilakukan bersama-sama melibatkan ulama, aparat, dan seluruh kekuatan umat,” tegas Ahmad Yani.
Sebagai langkah konkret, Ahmad Yani menggagas program inovatif “1 Desa 1 Dai 1 Polisi”. Model kolaborasi ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam pembinaan masyarakat hingga tingkat desa guna menekan angka kriminalitas dan penyakit sosial. Selain itu, peran muslimat dan kaum ibu turut ditekankan sebagai fondasi utama pendidikan agama di keluarga.
Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Yuri Agutina Primasari, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk bersinergi.
Pemprov memandang kehadiran Dewan Da’wah sebagai mitra strategis dalam menjaga harmoni dan mendorong pembangunan daerah yang berbasis nilai-nilai religius.
Pelantikan ini mengukuhkan 15 ketua pengurus daerah, mulai dari Bandar Lampung yang dipimpin oleh Rudianto RM hingga Pesisir Barat di bawah nakhoda Arief Mulyawan.
Dengan formasi lengkap di seluruh kabupaten/kota, Dewan Da’wah Lampung menargetkan penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara secara konstitusional.
Pertemuan ini ditutup dengan kesepahaman bersama bahwa dakwah merupakan tanggung jawab kolektif. Para pengurus baru dituntut segera bekerja nyata untuk mewujudkan masyarakat Lampung yang bermartabat di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. (Rilis)
