Pramoedya.id: Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, barangkali mengira nasib buruk terbesar dalam pekerjaannya hanyalah bertemu pelanggan yang kabur tanpa bayar atau pesanan yang salah alamat. Ia pasti tak pernah membayangkan bahwa perjalanan terakhirnya justru berakhir di bawah roda Barracuda milik Brimob, di tengah pembubaran demo di sekitar DPR, 28 Agustus 2025.
Ironi itu terasa menohok: lelaki yang sehari-hari mengantar makanan untuk orang lain, malah tubuhnya sendiri yang dihabisi oleh kendaraan negara. Dari tragedi itu, publik mendidih, dan sebuah tagar pun lahir: #PolisiPembunuh.
Roda baja yang melindas Affan bukan hanya menghancurkan tubuhnya, tapi juga mengulang sejarah kekerasan negara. Negara sudah berkali-kali menghadirkan cerita yang sama, hanya dengan aktor dan lokasi berbeda.
Kita masih mengingat Trisakti dan Semanggi pada 1998–1999, ketika mahasiswa ditembak mati di jalanan saat menuntut reformasi. Hingga hari ini, dalangnya masih bebas berjalan. Lalu Mei 2019, puluhan orang tewas dalam kericuhan pasca-Pemilu, sebagian ditembak, sebagian hilang, dan negara hanya menjawab dengan penyelidikan yang hilang arah.
Bahkan dalam dunia sepak bola, tragedi Kanjuruhan 2022 menorehkan luka serupa: ratusan nyawa melayang setelah gas air mata ditembakkan tanpa kendali ke tribun stadion. Semua tragedi ini punya satu benang merah, kekerasan aparat selalu dinormalisasi, dan rakyat selalu yang harus membayar harganya.
Maka tidak heran jika publik kini semakin skeptis tiap kali negara buru-buru merapikan wajahnya. Kapolri mungkin datang melayat, menyampaikan permintaan maaf, bahkan menjanjikan pemeriksaan terhadap tujuh anggota Brimob. Tetapi rakyat sudah hapal jalan cerita: setiap tragedi dimulai dengan “luka bangsa” dan diakhiri dengan “sudah ditangani internal.” Keadilan tidak pernah benar-benar hadir, yang ada hanya santunan seadanya, karangan bunga, atau sekadar konferensi pers.
Di jalanan, polisi seolah lupa bahwa mereka bukan pengemudi bumper car di Dufan. Yang mereka tabrak bukan boneka karet, melainkan manusia dengan keluarga, dengan hidup, dengan masa depan. Affan hanyalah satu nama dari sekian banyak korban yang terseret dalam logika kekuasaan yang menempatkan aparat di atas rakyat. Roda baja Barracuda itu pada akhirnya bukan hanya menggilas tubuh Affan, tetapi juga menggilas kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya melindungi.
Munculnya tagar #PolisiPembunuh di media sosial bukan sekadar luapan emosi. Ini merupakan catatan kolektif, memo publik bahwa negara berulang kali gagal menjaga nyawa rakyatnya. Tagar ini mungkin akan tenggelam digantikan isu baru, tetapi memori sosial tidak akan pernah hilang. Dalam ingatan rakyat, harga nyawa di republik ini semakin murah, jauh lebih murah daripada ban kendaraan taktis yang melindasnya.
Negara boleh meminta maaf, boleh berjanji, boleh menggelar upacara belasungkawa. Tetapi luka sosial tidak bisa ditutup dengan kata-kata manis. Yang lebih menyakitkan dari roda baja bukan hanya tubuh yang hancur, melainkan rasa bahwa kita semua, setiap hari, hidup di jalan yang sama: jalan yang bisa sewaktu-waktu melindas siapa saja dengan nama keamanan. Dan ketika aparat kembali berkilah dengan kata “oknum,” publik hanya bisa menjawab dengan getir: oknum siapa, kalau sejarahnya selalu sama?(*)
