Pramoedya.id: Kelompok Aktivis 98 Indonesia menyerukan serangkaian tuntutan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto agar visi Indonesia Emas berjalan tanpa dominasi oligarki.
Seruan ini disampaikan usai pertemuan konsolidasi nasional di Kaliurang, Yogyakarta, pada 9–10 Agustus 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan aktivis 98 dari berbagai daerah. Mereka menyoroti sejumlah persoalan mendesak, dari lemahnya kinerja pembantu presiden hingga potensi oligarki dalam pembentukan super holding BUMN Danantara.
Aktivis 98 juga mengkritik kebijakan perpajakan yang dinilai membebani rakyat.
Perwakilan Presidium dari Bandung, M. Surya, menegaskan bahwa reshuffle kabinet bukan sekadar rotasi jabatan.
“Ini langkah strategis untuk memastikan hanya pejabat berintegritas dan berpihak pada rakyat yang menduduki posisi kunci pemerintahan,” ujarnya melalui pernyataan persnya, Minggu (10/8/2025).
Terkait kebijakan insentif pajak, mereka menilai insentif yang terlalu menguntungkan korporasi besar berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi.
Menanggapi hal ini, perwakilan dari Jakarta, Anton, menyatakan, “Beban fiskal terbesar harus dipikul pihak yang memiliki kemampuan lebih, bukan rakyat kebanyakan.”
Aktivis 98 juga menuntut agar super holding BUMN Danantara dikelola secara transparan dan diawasi oleh publik serta lembaga antikorupsi.
Mereka menolak jika aset negara tersebut dijadikan alat monopoli segelintir elite politik atau bisnis.
Selain itu, mereka menekankan pentingnya reformasi politik melalui revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu.
Beberapa poin yang didorong adalah penetapan parliamentary threshold dan presidential threshold 0% pada Pemilu 2029, pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Daerah, serta Pilkada yang tetap langsung oleh rakyat.
“Kami ingin memastikan bahwa Indonesia Emas adalah milik seluruh rakyat, bukan hanya milik elite,” tegas Deni Kurniawan, Presidium dari Lampung. (Rilis/*)
