Pramoedya.id: Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan akan bertindak tegas terhadap penyebab bencana banjir yang melanda wilayah Bandar Lampung, termasuk aktivitas tambang ilegal yang memperparah kerusakan lingkungan dan mempercepat sedimentasi saluran air.
Banjir besar yang terjadi di Kelurahan Panjang, Kota Bandar Lampung, Senin dini hari, 21 April 2025, menewaskan tiga orang. Hujan deras yang mengguyur sejak pukul tiga pagi, ditambah fenomena pasang laut (rob) dan kondisi drainase yang buruk, membuat air tak mampu mengalir keluar.
“Banjir ini adalah peringatan keras bagi kita semua bahwa infrastruktur pengendalian banjir sangat lemah dan eksploitasi lingkungan yang tak terkendali harus segera dihentikan,” ujar Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melalui pernyataanya, Selasa (22/4/2025).
Jihan menyoroti peran tambang-tambang ilegal yang membuang limbah pasir ke badan air sebagai penyebab utama sedimentasi dan penyumbatan aliran. Beberapa titik, kata dia, sudah ditutup, namun tindakan itu belum cukup jika tidak dilakukan secara menyeluruh dan permanen.
“Tambang ilegal ini harus dihentikan. Tidak bisa ditoleransi lagi,” katanya tegas.
Menanggapi bencana tersebut, Pemprov Lampung kini mempercepat normalisasi saluran air dan sistem drainase di kawasan rawan banjir. Tak lagi mengandalkan pendekatan reaktif, Pemprov mendorong sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kerja sama intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Kami perintahkan seluruh OPD teknis untuk menyusun peta drainase dan melakukan penanganan permanen. Ini bukan soal banjir tahunan. Ini soal kegagalan sistemik,” jelasnya.
Pemprov juga menekankan pentingnya edukasi kebencanaan dan sistem peringatan dini. Banjir terjadi ketika sebagian besar warga masih tertidur, menandakan lemahnya sistem informasi dan kesiapsiagaan di tingkat komunitas.
Dari sisi pemulihan, Jihan meminta agar penanganan bencana bersifat inklusif. Ia telah meminta Dinas Pendidikan menyiapkan skenario pembelajaran dari rumah bagi wilayah terdampak, agar keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas.
“Kalau perlu sekolah diliburkan dua sampai tiga hari. Tapi anak-anak harus tetap belajar dari rumah,” tambahnya.
Hingga siang hari, upaya penanganan pasca-banjir terus berjalan. Pemprov mengerahkan alat berat, relawan, personel teknis, serta unsur TNI dan Polri. Kanal aduan cepat juga dibuka untuk menerima laporan warga terkait genangan dan hambatan aliran air.
Jihan menegaskan, penanganan banjir tidak boleh berhenti pada tanggap darurat. Pemprov akan menyusun kebijakan jangka menengah untuk pemulihan lingkungan, audit sistem drainase, dan revisi tata ruang di wilayah-wilayah rawan bencana.
“Kami tidak ingin setiap musim hujan kita hanya siap dengan karung pasir dan pompa air. Kita harus siap dengan kebijakan,” tutupnya. (*)
