RMD Klaim Pendapatan Petani Naik Hingga Rp 5 Juta

- Editor

Kamis, 10 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infografis

Infografis

Harga gabah Rp6.500 per kilogram disebut dongkrak penghasilan petani hingga Rp5 juta per bulan. Namun angka kemiskinan masih di atas nasional.

Pramoedya.id: Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (RMD), menyebut program pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya di sektor pertanian, menjadi kunci dalam menurunkan tingkat kemiskinan di provinsinya.  

“Saya optimistis kemiskinan di Lampung akan menurun. Kami fokus pada program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pengaturan harga gabah dan jagung,” kata RMD saat menyampaikan keterangan pers, Kamis (10/4/2025).

Menurut dia, salah satu kebijakan yang mulai menunjukkan hasil adalah penetapan harga gabah di angka Rp6.500 per kilogram.

“Dengan harga itu, pendapatan petani sekarang bisa mencapai Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan,” ujar RMD.

Ia menambahkan, pendekatan intervensi pemerintah menjadi penting karena mekanisme pasar tak selalu berpihak pada rakyat kecil.

“Kalau kita hanya mengandalkan pasar, yang susah rakyat. Pemerintah harus hadir dan menggerakkan ekonomi agar lebih adil,” tegasnya.

RMD menyebut peningkatan kesejahteraan petani akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi desa, yang selama ini menjadi penyangga ketahanan pangan dan lapangan kerja. Ia pun berjanji akan terus memperkuat kebijakan ekonomi kerakyatan.

Namun, optimisme RMD harus dihadapkan pada data. Tingkat kemiskinan di Lampung masih berada di angka 10,62 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat sebesar 4,57 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,19 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung pun masih di angka 73,13, belum menyentuh ambang ideal 75.

Lampung sendiri memiliki populasi sekitar 9 juta jiwa, dengan 6,7 juta di antaranya tergolong usia produktif. Namun disparitas pembangunan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan besar di provinsi yang bertumpu pada sektor pertanian ini.

“Kami akan terus dorong program yang berdampak langsung, memperkuat ekonomi desa, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari pembangunan,” tutupnya. (*)

Berita Terkait

Dugaan Pengemplangan Pajak SGC dan Kasus CSR BI, Tiga Aliansi Lampung Bakal Demo Lagi di Jakarta
Pemprov Lampung Bahas Pengendalian Inflasi dan Program Prioritas Presiden
Kacau! Mantri di Pringsewu Potong Pucuk Alat Kelamin Anak Saat Khitan
Edi Irawan Hibahkan Kantor Demokrat Lampung ke DPP
LBH Dharma Loka Nusantara Desak Pemda Buat Perda Turunan UU TPKS
Panitia Nasional Tinjau Pelaksanaan UM-PTKIN di UIN Raden Intan Lampung
Disdik Balam Memilih Pasif atas Putusan MK Soal Pendidikan Gratis
Pemkot Bagikan Kompor Gas Gratis, Dorong Efisiensi UMKM

Berita Terkait

Senin, 16 Juni 2025 - 14:24 WIB

Dugaan Pengemplangan Pajak SGC dan Kasus CSR BI, Tiga Aliansi Lampung Bakal Demo Lagi di Jakarta

Senin, 16 Juni 2025 - 12:40 WIB

Pemprov Lampung Bahas Pengendalian Inflasi dan Program Prioritas Presiden

Minggu, 15 Juni 2025 - 18:21 WIB

Kacau! Mantri di Pringsewu Potong Pucuk Alat Kelamin Anak Saat Khitan

Minggu, 15 Juni 2025 - 17:19 WIB

Edi Irawan Hibahkan Kantor Demokrat Lampung ke DPP

Minggu, 15 Juni 2025 - 17:05 WIB

LBH Dharma Loka Nusantara Desak Pemda Buat Perda Turunan UU TPKS

Berita Terbaru

Sumber| Fimela (ilustrasi)

Hukum dan Kriminal

Kacau! Mantri di Pringsewu Potong Pucuk Alat Kelamin Anak Saat Khitan

Minggu, 15 Jun 2025 - 18:21 WIB

Politik dan Pemerintahan

Edi Irawan Hibahkan Kantor Demokrat Lampung ke DPP

Minggu, 15 Jun 2025 - 17:19 WIB

LBH Dharma Loka Nusantara Desak Pemda Buat Perda Turunan UU TPKS

Hukum dan Kriminal

LBH Dharma Loka Nusantara Desak Pemda Buat Perda Turunan UU TPKS

Minggu, 15 Jun 2025 - 17:05 WIB