Pramoedya.id: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung tengah menyiapkan kajian komprehensif terkait efektivitas pelaksanaan program pemutihan dan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026.
“Kesimpulan untuk diperpanjang atau tidaknya masih memerlukan kajian lebih lanjut terkait kebijakan pimpinan. Kami akan segera melaporkan data ini kepada Bapak Sekda atau Bapak Gubernur. Keputusan ada di tangan pimpinan,” ujar Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul.
Saipul menjelaskan bahwa pemetaan data transaksi pembayaran PKB sebelum dan sesudah program bergulir akan menjadi bahan evaluasi utama pimpinan Pemprov Lampung. Masyarakat diimbau untuk tidak menunda kewajiban dan segera memanfaatkan diskon pajak hingga 25 persen tersebut sebelum masa tenggang berakhir guna menghindari sanksi denda keterlambatan pada tahun mendatang.
“Kesimpulan untuk diperpanjang atau tidaknya masih memerlukan kajian lebih lanjut terkait kebijakan pimpinan,” katanya. (*)
