Pramono Anung Diam, Masyarakat Jadi Korban

- Editor

Sabtu, 30 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ditulis Oleh: Makkah

Pramoedya.id: Aksi demonstrasi yang berlangsung di Jakarta dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Keberadaan gas air mata yang masuk ke area permukiman, tindakan aparat yang mengejar demonstran hingga ke dalam rumah warga, serta korban jiwa, termasuk tewasnya seorang pengemudi ojek online yang dilindas mobil baraccuda brimob, menciptakan situasi yang tidak kondusif.

Menghadapi situasi ini, Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung) memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi dan memastikan kenyamanan warganya. Meskipun penanganan demonstrasi secara langsung merupakan kewenangan aparat keamanan, Pram sebagai pimpinan daerah tidak bisa tinggal diam.

Ada beberapa langkah yang bisa dan seharusnya diambil oleh seorang Pimpinan: Menjaga Komunikasi dan Meredam Keresahan

Pertama, Pram harus menjadi pihak yang menenangkan masyarakat. Dengan segera menyampaikan pernyataan publik, Pram dapat menunjukkan empati dan perhatiannya terhadap kondisi yang terjadi. Pernyataan ini penting untuk memastikan warga merasa didengar dan tidak diabaikan.

Berkoordinasi dengan Pihak Terkait

Pram juga harus segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan militer untuk meninjau ulang pendekatan dalam pengamanan unjuk rasa.

Tujuannya adalah memastikan bahwa tindakan aparat tidak lagi mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga sipil.

Koordinasi ini dapat mencakup usulan untuk membatasi penggunaan gas air mata di area permukiman dan memastikan penanganan demonstran dilakukan secara profesional tanpa melanggar hak-hak warga.

Memberikan Bantuan dan Perlindungan

Selain itu, Pram juga bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak, seperti mereka yang mengalami gangguan kesehatan akibat gas air mata. Pemerintah provinsi dapat membuka posko kesehatan atau menyediakan layanan darurat untuk lansia dan ibu hamil yang merasa terganggu. Ini adalah langkah konkret yang menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk warganya.

Gubernur DKI Jakarta tidak boleh diam!! Keresahan masyarakat adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik.

Kehadiran dan tindakan cepat dari Gubernur akan sangat menentukan bagaimana krisis ini bisa diredam dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan. (*)

Berita Terkait

Mimpi Indonesia Emas Terancam Blank Spot
Dari Pilkada Langsung Ke Kontrol Elit : Power Continuity dan Kemunduran Demokrasi Lokal
Pilkada Lewat DPRD: Kemunduran Demokrasi dan Hilangnya Mandat Rakyat
Peta Jalan Pendidikan Islam dan Desain Masa Depan Peradaban  
Republik di Atas Meja Negosiasi: Siapa Menjual, Siapa Membeli Keadilan?
Mengapa Kita Perlu ‘Gaya’ Kang Dedy?
Robusta, Kafein, dan Revolusi Senyap di Lampung
Wasiat Soemitro dan Silat Gelap Zaman  

Berita Terkait

Kamis, 29 Januari 2026 - 16:38 WIB

Mimpi Indonesia Emas Terancam Blank Spot

Selasa, 13 Januari 2026 - 01:01 WIB

Dari Pilkada Langsung Ke Kontrol Elit : Power Continuity dan Kemunduran Demokrasi Lokal

Jumat, 2 Januari 2026 - 21:02 WIB

Pilkada Lewat DPRD: Kemunduran Demokrasi dan Hilangnya Mandat Rakyat

Selasa, 30 Desember 2025 - 20:43 WIB

Peta Jalan Pendidikan Islam dan Desain Masa Depan Peradaban  

Rabu, 10 Desember 2025 - 20:41 WIB

Republik di Atas Meja Negosiasi: Siapa Menjual, Siapa Membeli Keadilan?

Berita Terbaru

Lampung

Gubernur Sambut Lampung Tuan Rumah HPN dan PORWANAS 2027

Senin, 9 Feb 2026 - 15:27 WIB

Foto: Ilustrasi

Bandarlampung

Walikota Pertanyakan Sikap Pemprov Usai Izin SMA Siger Ditolak

Kamis, 5 Feb 2026 - 20:55 WIB

Foto: ilustrasi

Perspektif

Orang-Orang yang Selalu Sibuk, Tapi Tidak Pernah Selesai

Kamis, 5 Feb 2026 - 06:33 WIB

Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico. Foto: BukanAgus

Bandarlampung

Skandal Jam KBM dan Aset, Izin SMA Siger Gagal Terbit

Selasa, 3 Feb 2026 - 16:44 WIB