Pramoedya.id: Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi melantik Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran periode 2025–2030 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (27/8/2025). Pasangan ini menggantikan Dendi Ramadhona dan Marzuki yang mengakhiri masa jabatannya.
Pelantikan berlangsung khidmat, diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-2876 Tahun 2025. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, yang sebelumnya sempat mengalami pemungutan suara ulang.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan agar kepemimpinan baru di Pesawaran segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029.
“Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesawaran harus mengacu pada arah pembangunan provinsi. Sinergi ini penting agar program kabupaten dapat sejalan dengan visi besar Lampung menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Gubernur Mirza memaparkan tantangan pembangunan yang masih dihadapi Pesawaran. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Pesawaran masih 3,9 persen, lebih rendah dari capaian provinsi yang 4,57 persen. Angka kemiskinan juga lebih tinggi, yaitu 11,86 persen, sementara Lampung 10,69 persen.
Tak hanya itu, tingkat pengangguran terbuka di Pesawaran berada pada angka 4,36 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,24, keduanya di bawah rata-rata provinsi.
“Angka-angka ini menunjukkan kita tidak boleh berpuas diri. Perlu kerja keras, dedikasi, dan sinergi semua pihak untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Gubernur.
Ia mengingatkan, visi pembangunan Lampung 2025–2030, yaitu Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, hanya dapat diwujudkan jika seluruh kabupaten dan kota berperan aktif. Gubernur meminta Nanda dan Antonius mendukung Tiga Cita: pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan SDM unggul, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas provinsi, seperti penguatan BUMDes, penyediaan pupuk organik, dan stabilisasi harga bahan pokok.
Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza juga menyinggung pentingnya optimalisasi peran organisasi masyarakat seperti PKK, Posyandu, dan Dekranasda. Ia menyebut, lembaga-lembaga ini bukan sekadar pelengkap, melainkan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Ke depan, kolaborasi pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat harus diperkuat. Masyarakat menunggu hasil nyata, bukan sekadar program di atas kertas,” tegasnya.
Gubernur juga meminta Nanda dan Antonius menerapkan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pesawaran.
“Bangunlah iklim kerja yang profesional, harmonis, dan penuh semangat pelayanan. ASN adalah ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” pintanya. (*)
