Pramoedya.id: Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung mendeklarasikan perang terhadap DPR dan Polri. Kedua lembaga negara itu dinilai gagal menjalankan mandat konstitusi.
“DPR hanya sibuk mengurus kepentingan elite, sementara Polri justru berubah menjadi alat represi rakyat,” kata Ketua DEMA, Muhammad Iman Ibrahim, Minggu (31/8/2025).
Iman menegaskan perlawanan ini bukan sekadar seruan moral, melainkan ultimatum keras.
“Reformasi DPR dan Polri adalah harga mati. Jika tidak, rakyat akan menduduki gedung-gedung kekuasaan,” ujarnya.
Kepada Polri, mahasiswa menuntut pencopotan Kapolri, pengadilan terhadap aparat represif, penuntasan kasus kematian Affan, pembersihan praktik KKN, jaminan kebebasan berekspresi, pembatasan kendaraan taktis dalam aksi, serta pembebasan massa yang ditahan.
“Kepada DPR, mereka menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, penolakan kenaikan gaji dan tunjangan, serta penegakan etika politik, termasuk penyelesaian kasus Ahmad Sahroni,” sambungnya.
Iman mengatakan ribuan mahasiswa akan turun ke jalan besok, Senin (1/9/2025).
Aksi bakal dimulai dari kampus Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, lalu bergerak ke Polda Lampung dan DPRD Provinsi Lampung. (*)
