Pramoedya: Bicara Lampung tak cuma soal kopi. Provinsi ini sejak lama jadi pionir peternakan nasional, penyangga protein untuk banyak daerah. Tapi siapa sangka, Lampung kini dituding kehilangan kedaulatan pangan. Angka BPS menyebut Bumi Ruwa Jurai tekor daging hingga 7.969 ton. Narasi tentang lumbung ternak yang mulai keropos pun berembus liar, Lampung, yang dulu pongah sebagai penyangga protein nasional, kini dituding sedang menggali liang kubur kedaulatan pangannya sendiri.
“Daging kita tidak sedang krisis, kita justru surplus kalau datanya dibaca utuh,” ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, meluruskan tudingan yang hanya berlandaskan data sektoral tersebut, Selasa (3/2/2026).
Bagi Lili, angka defisit itu hanyalah separuh kebenaran yang tertangkap kamera statistik. BPS memang mencatat produksi lokal di angka 18.523 ton, namun memotret Lampung tanpa menghitung stok awal dan arus masuk ternak dari luar daerah adalah sebuah kekeliruan metodologi. Jika variabel itu digabung, neraca daging Lampung justru berbalik arah menjadi surplus 3.955 ton.
“Jangan hanya melihat satu pintu. Faktanya, Lampung ini jantung penyangga nasional yang mengirim hampir 300 ribu ekor sapi ke luar daerah tiap tahun,” kata Lili sembari menunjuk data ISIKHNAS yang merekam kesibukan lalu lintas ternak melintasi gerbang Sumatera.
Sepanjang 2025 saja, Lampung telah memasok 298.642 ekor ternak ke berbagai wilayah, jauh melampaui angka pemasukan yang tercatat 162.911 ekor.
Klaim keberlimpahan itu ia sodorkan lewat label harga di pasar tradisional. Saat daerah lain gemetar dihantam inflasi, harga daging sapi di Lampung justru mencatatkan deflasi 0,01 persen pada masa-masa krusial seperti April dan Desember 2025.
“Pasar tidak bisa bohong. Kalau barang langka, harga pasti melonjak. Tapi di Lampung, harga tetap jinak bahkan saat Idul Fitri,” tuturnya merujuk pada kestabilan pasokan yang terjaga sepanjang tahun.
Namun, kritik bukan sekadar soal angka di piring makan, melainkan juga aroma kemewahan birokrasi yang dianggap “tuli” terhadap nasib peternak rakyat. Lili menangkis tudingan itu dengan gaya hidup hemat kantornya. Baginya, setiap rupiah anggaran adalah nyawa bagi peternak, bukan untuk pesta pora di hotel berbintang.
“Tidak ada rakor di hotel mewah atau studi banding yang tak perlu. Kami pangkas seremonial agar bantuan seperti kambing Rambon dan unggas bisa langsung mendarat di tangan peternak desa. Bisa dicek di sosial media kami,” tegas Lili.
Buktinya nyatanya, urai Lili, sepanjang 2025 ratusan kambing Rambon, ribuan ayam petelur, itik lokal, hingga 37.200 ekor Ayam Merah Putih telah disalurkan lengkap dengan pakan dan obat-obatan ke berbagai kelompok tani.
Di sektor kesehatan, petugas lapangan pun berjibaku hingga Lampung menyabet peringkat kedua nasional untuk vaksinasi PMK dengan realisasi mencapai 99,8 persen. Prestasi ini dibarengi dengan kenaikan populasi yang signifikan, di mana sapi potong kini mencapai 905.322 ekor dan kambing hampir menyentuh angka 2 juta ekor.
Kini, menatap 2026, pemerintah mulai menyiapkan perisai baru untuk melindungi peternak dari jeratan harga pakan. Mulai dari optimalisasi Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) untuk menstabilkan harga pakan di tingkat peternak rakyat, hingga peluncuran inovasi rumput Pakchong varietas Tansa yang baru saja mendapat legalitas nasional per 2 Januari 2026.
“Sektor hulu harus punya kedaulatan sendiri agar peternak tak lagi tercekik pasar,” tutup Lili. (*)
