Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menekan pasokan unggas di banyak daerah, tapi Lampung menjawabnya dengan memperkuat peternak rakyat dan menyiapkan larangan ekspor ayam hidup untuk mendongkrak nilai tambah.
Pramoedya.id: Ketika sejumlah daerah di Indonesia mulai cemas menghadapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena keterbatasan pasokan protein hewani, Provinsi Lampung justru tampil percaya diri. Di tengah kekhawatiran kekurangan stok telur dan daging ayam di luar Jawa, Lampung mencatatkan surplus signifikan dan menegaskan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
“Lampung ini unik. Kita tidak bicara soal kekurangan, tapi soal bagaimana mengelola kelebihan,” ujar Christin Septriansyah, Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi (Bitpro) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnaskeswan) Lampung, ketika diwawancarai Pramoedya.id, Rabu (28/1/2026).
Status ‘raja telur’ di Sumatera ini memang bukan tanpa alasan. Letak geografis Lampung yang menjadi jembatan utama antara Jawa dan Sumatera telah lama memikat para raksasa investor sektor unggas untuk menanamkan modal. Hasilnya, sambung dia, populasi unggas meledak, menjadikan Lampung sebagai pemasok rutin ratusan ton telur per hari ke wilayah luar, termasuk menembus pasar Pulau Jawa.
Namun, Pemerintah Provinsi Lampung sadar bahwa mengandalkan investor besar saja tidak cukup untuk mengawal program ambisius MBG milik Presiden Prabowo Subianto. Di sinilah intervensi pemerintah masuk melalui skema ayam merah putih, sebuah upaya mendemokratisasi produksi telur hingga ke tingkat rumah tangga dan kelompok tani.
Melalui pendanaan APBN dari Kementerian Pertanian tahun anggaran 2025, sebanyak 37.200 ekor ayam petelur mulai diterjunkan ke akar rumput. Tidak tanggung-tanggung, 67 kelompok masyarakat di delapan kabupaten/kota, mulai Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Way Kanan, dan Mesuji dijadikan garda depan produksi.
“Skemanya jelas. Setiap kelompok kita bekali 600 ekor ayam yang sudah siap produksi yakni berumur 16 minggu. Dengan estimasi produktivitas 95 persen, dari satu program ini saja kita bisa memanen sekitar 35 ribu butir telur per hari,” kata Christin menjelaskan.
Angka 35 ribu butir telur per hari ini diproyeksikan akan langsung mengalir ke dapur-dapur MBG di tingkat lokal. Strategi ini dianggap sebagai langkah taktis untuk memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga telur yang dikonsumsi anak-anak sekolah tetap dalam kondisi segar dan harganya stabil.
Meski bertajuk bantuan pemerintah (Banpem), Christin menegaskan bahwa penyalurannya tidak dilakukan secara serampangan. Mayoritas bantuan ini merupakan hasil serapan aspirasi DPR RI yang dikawal ketat oleh Tenaga Ahli (TA) melalui verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL).
Kelompok penerima wajib terdaftar di Simluhtan dan memiliki lahan yang memadai sesuai standar teknis.
“Mereka harus tanda tangan pakta integritas di atas materai. Intinya, mereka harus sanggup mengelola bantuan ini sesuai petunjuk teknis agar tidak mangkrak di tengah jalan,” tegasnya.
Surplus telur memang menjadi kebanggaan, namun di sisi lain menjadi tantangan ekonomi. Selama bertahun-tahun, Lampung terjebak dalam pola pengiriman produk mentah: ayam hidup atau telur curah. Nilai tambahnya seringkali terbang ke daerah lain yang memiliki industri pengolahan.
Merespons hal ini, Lampung bersiap melakukan manuver besar Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang bakal melarang penjualan ayam dalam kondisi hidup ke luar daerah guna memastikan proses pengolahan terjadi di dalam provinsi.
“Harapannya besar. Kami tidak ingin lagi telur dan ayam keluar dari Lampung hanya dalam bentuk mentah. Kita harus masuk ke hilirisasi agar ada peningkatan nilai tambah bagi peternak kita sendiri,” tutupnya menegaskan kesiapan Lampung sebagai lumbung ternak. (*)
