Pramoedya.id: Resmi ditetapkannya Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (1/9/2026), langsung menuai respons kritis dari daerah.
Anggota Komisi III DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Lampung, Munir Abdul Haris, mengingatkan bahwa tolok ukur kepemimpinan baru di Kebon Sirih bukan sekadar stabilitas rupiah, melainkan daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
Munir menilai arah bauran kebijakan moneter di bawah komando Destry bersama Deputi Gubernur Senior Aida S. Budiman dan Deputi Gubernur Solikin M. Juhro harus keluar dari pola lama yang kerap mengorbankan likuiditas sektor riil demi menahan gejolak eksternal.
“Sektor riil dan transformasi ekonomi harus menjadi fokus utama Gubernur BI yang baru. Harus mampu menyeimbangkan stabilitas makro dengan dukungan terhadap pertumbuhan kredit, pemberdayaan UMKM, inklusi keuangan, digitalisasi, hingga pembiayaan berkelanjutan,” ujar Munir, Selasa (1/9/2026).
Sebagai legislator yang membidangi persoalan keuangan daerah, Munir menyoroti masih timpangnya akses pembiayaan yang membuat denyut ekonomi kerap terpusat di wilayah tertentu saja.
Ia mendesak adanya reformasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar benar-benar dapat diakses pelaku usaha kecil di pelosok, bukan sekadar menjadi target serapan di atas kertas.
“KUR harus lebih ramah UMKM dan bisa diakses oleh kalangan UMKM dengan mudah, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan di semua daerah se-Nusantara, tidak hanya provinsi tertentu,” katanya.
Di sisi lain, Munir mengingatkan bahwa ancaman volatilitas pasar keuangan global, ketegangan geopolitik, hingga tekanan nilai tukar tidak bisa disikapi hanya dengan kebijakan suku bunga yang defensif.
Ia menuntut BI di bawah nakhoda anyar lebih agresif membangun sinergi lintas otoritas guna memastikan transmisi moneter langsung menopang dunia usaha lokal.
“Kebijakan suku bunga dan bauran moneter harus mampu meredam volatilitas pasar keuangan global, konflik geopolitik, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah,” tutur Munir.
Bagi dia, menjaga stabilitas makro hanya akan bermakna jika mampu membuka ruang pertumbuhan nyata bagi perekonomian daerah.
“Semua sektor dan ornamen harus seiring bergerak,” tutupnya. (*)
