Pramoedya.id: Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, angkat bicara meluruskan kegaduhan di media sosial terkait potongan video pidato Presiden Prabowo Subianto soal warga desa tidak menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Giri menegaskan narasi yang berkembang liar tersebut muncul akibat video yang disebarkan tidak utuh alias sepotong-sepotong.
Menurut Giri, potongan video yang ramai diperbincangkan usai peluncuran program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) itu sebenarnya bagian kecil dari pidato Presiden yang berdurasi hampir satu jam. Secara utuh, Presiden sebenarnya sedang memaparkan arah besar pembangunan ekonomi nasional yang berbasis kerakyatan dan penguatan sektor perdesaan.
“Pernyataan itu jangan dipotong sepotong-sepotong. Dalam sambutannya Presiden bicara panjang soal ekonomi Indonesia, baik mikro maupun makro. Presiden sangat memahami kondisi ekonomi nasional dan bagaimana arah pembangunan ekonomi ke depan,” ujar Giri ketikapodcast di ruang Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung, Selasa (19/5/2026).
Giri menilai, pesan Presiden agar masyarakat di tingkat akar rumput tidak terlalu terpengaruh isu pelemahan rupiah terhadap dolar di media sosial merupakan upaya untuk menjaga optimisme warga. Saat ini, pemerintah justru sedang fokus membangun fondasi ekonomi desa melalui program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan KDKMP.
Sebagai bukti konkret gerak ekonomi di bawah, Giri mengungkapkan hasil turun lapangan yang dilakukannya sebanyak tiga kali ke sejumlah desa di Lampung. Ia mengklaim karut-marut persoalan pertanian pelan-pelan mulai terurai.
“Kami turun langsung ke desa. Sekarang pupuk sudah ditekan harganya dan stok tersedia untuk petani. Dulu mahal dan barangnya juga sulit dicari,” ungkapnya.
Meskipun dinamika ekonomi global bergejolak, Giri mengapresiasi kerja keras Pemerintah Provinsi Lampung, Satgas Pangan, dan Bank Indonesia yang sukses menjaga stabilitas harga di daerah. Lampung bahkan mencatat angka inflasi terendah di level 1,89 persen serta mengalami surplus pada sektor protein hewani maupun nabati.
Mengenai urusan nilai tukar mata uang, Giri menegaskan bahwa hal tersebut merupakan wilayah kerja bank sentral, bukan ranah pemerintah daerah.
“Kita di daerah tentu tidak melakukan intervensi terhadap dolar dan rupiah. Tugas itu ada di Bank Indonesia. Pemerintah daerah fokus mendukung program nasional dan mengisi sektor-sektor yang bisa dikerjakan di daerah,” jelas politisi Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Lampung ini menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa dampak positif pada pemerataan fiskal. Melalui program ini, anggaran ditarik merata ke seluruh daerah dan menjadi stimulus kuat bagi sektor ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi memang sengaja diimbangi dengan aspek pemerataan agar dampaknya tidak hanya dinikmati segelintir pihak.
Untuk menangkap peluang tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah segera bermitra dengan KDKMP. Skema ini diharapkan ikut melibatkan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan kelompok tani lokal masuk ke dalam rantai pasok program MBG.
Selain sektor pangan, DPRD Lampung juga terus memacu pengembangan kawasan industri di sisa periode rencana pembangunan jangka menengah daerah. Targetnya, pada pertengahan RPJMD tahun 2027 nanti, hasil nyata dari sektor industri sudah bisa dirasakan langsung berupa lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.
“Program pusat sebenarnya sudah sangat baik, tinggal bagaimana implementasinya di daerah. Kita harus yakin bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang benar (on the track). Kalau bukan kita yang optimistis terhadap bangsa ini, lalu siapa lagi,” pungkas Giri. (*)
