Oleh : M Iqbal Farochi (Sekretaris Gerbang Tani Bidang Produksi, Hilirisasi, dan Ekonomi Petani)
Di tengah riuh rendah diskursus pembangunan nasional yang kerap mendewakan pertumbuhan ekonomi makro semata, ada satu nalar fundamental yang kerap disengaja untuk dilupakan : bahwa kemajuan sebuah bangsa adalah ilusi ketika para produsen utamanya hidup di bawah bayang-bayang kemiskinan struktural. Di titik inilah diskursus tentang Sosialisme Islam menemukan urgensinya yang paling mendesak. Berbeda dengan pandangan keliru yang kerap membenturkan agama semata pada urusan ritual privat, Sosialisme Islam hadir sebagai sebuah teologi pembebasan. Ia adalah sintesis radikal antara tauhid yang transenden dengan keberpihakan profetik yang membara terhadap kaum mustadh’afin – kaum tertindas, dilemahkan, dan dimarjinalkan oleh sistem yang zalim.
Secara genealogis, Sosialisme Islam menolak dengan tegas segala bentuk eksploitasi manusia atas manusia dan akumulasi kapital yang timpang di tangan segelintir elite. Ia berpijak pada prinsip tauhid sosial : bahwa bumi, air, dan seluruh sumber daya agraria adalah amanat ilahiah yang kepemilikan mutlaknya milik Sang Pencipta, yang pengelolaannya wajib berorientasi mutlak pada kemaslahatan publik. Ketika hari ini tanah-tanah produktif dirampas, alat-alat produksi dimonopoli oleh oligarki, dan keringat petani di hulu dihisap oleh rente global, maka ketimpangan ini bukan sekadar masalah ekonomi teknis, melainkan bentuk kemungkaran struktural yang wajib dilawan secara semesta.
Ketika kerangka etis-politis Sosialisme Islam ini kita hantamkan ke dalam realitas sektor pertanian hari ini, wajah asli kebijakan negara tersingkap telanjang. Narasi hilirisasi dan industrialisasi sektor pertanian yang digembar-gemborkan penguasa sering kali berhenti sebagai ilusi estetika birokratis. Di ruang-ruang seminar mewah dan dokumen kebijakan negara, hilirisasi dinarasikan sebagai jalan terjal menuju kemandirian bangsa sebuah ikhtiar memberi nilai tambah agar komoditas agraria tidak diekspor mentah-mentah ke pasar global. Namun, bagi kaum tani yang bergelut di lumpur hulu, hilirisasi wujudnya adalah anomali yang kejam : negara sibuk memamerkan angka pertumbuhan ekonomi hilir, sementara petani di hulu sekarat di bawah cengkeraman biaya produksi yang mencekik dan rantai pasok yang menindas.
Sebagai bagian dari gerakan intelektual dan kaum muda yang mengawal denyut nadi produsen pangan, pembacaan atas fenomena ini harus diletakkan dalam kerangka struktural yang paling radikal. Kegagalan hilirisasi hari ini berakar dari karakternya yang kapitalistik-neoliberal : ia menempatkan petani sekadar sebagai penyedia bahan baku murah dan buruh kontrak di tanahnya sendiri, tanpa hak atas kepemilikan alat produksi.
Ketika Hilirisasi Menjadi Instrumen Eksploitasi Baru
Mari kita bedah secara jujur. Mengapa hilirisasi yang digadang-gadang menyejahterakan justru memperlebar jurang nestapa petani? Jawabannya terletak pada struktur kekuasaan ekonomi yang timpang.
Oligarki Hilir dan Monopoli Rantai Pasok Hilirisasi yang berjalan saat ini didesain untuk melayani akumulasi kapital korporasi besar dan korporasi multinasional, bukan untuk kemakmuran produsen. Pabrik pengolahan modern, fasilitas cold storage, hingga jaringan distribusi nasional dikuasai oleh segelintir korporasi. Petani sama sekali tidak memiliki daya tawar dalam menentukan harga komoditas mereka sendiri. Ketika harga produk olahan melambung di pasar, margin keuntungan terbesar dinikmati oleh para pemburu rente di hilir, sementara petani di hulu tetap memikul risiko tunggal : gagal panen, cuaca ekstrem, dan anjloknya Nilai Tukar Petani.
Ketergantungan Hulu yang Sistemik Bagaimana mungkin berbicara tentang kedaulatan hilir jika sektor hulunya justru dihancurkan oleh ketergantungan? Petani dipaksa bergantung pada benih hibrida impor, pupuk kimia sintetis yang subsidinya kerap dikorupsi atau langka di saat musim tanam, serta pestisida korporasi. Biaya produksi melambung tinggi, namun saat panen raya tiba, harga jatuh akibat kebijakan impor pangan yang ugal-ugalan. Petani terjebak dalam lingkaran setan utang, bekerja bukan untuk menghidupi keluarga, melainkan untuk membayar biaya input pertanian yang dikendalikan oleh para spekulan.
Alienasi Petani dari Tanah dan Hasil Keringatnya Dalam kerangka ekonomi kapitalis, petani mengalami keterasingan total. Tanah-tanah produktif dirampas atas nama proyek strategis nasional atau ekspansi perkebunan monokultur skala besar. Petani yang dulunya berdaulat di atas ruang hidupnya, kini tereduksi menjadi buruh tani miskin di tanah nenek moyangnya sendiri, atau terlempar menjadi kaum urban proletariat di pinggiran kota.
Sosialisme Islam : Etika Pembebasan dan Keadilan Distributif Agraria
Manifestasi teoretis dari perlawanan atas ketimpangan di atas menemukan akarnya yang kokoh dalam bangunan Sosialisme Islam. Sebagai pisau analisis, ia memandu kita untuk membongkar tatanan zalim melalui beberapa pilar utama:
Tauhid Sosial dan Penolakan terhadap Konsentrasi Kekayaan Dalam pandangan Sosialisme Islam, bumi dan seluruh kekayaan alam termasuk lahan pertanian, air, dan sumber daya agraria adalah amanat ilahiah yang kepemilikan mutlaknya milik Allah, yang pengelolaannya wajib berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan akumulasi privat segelintir elite. Al-Qur’an secara tegas mengecam penumpukan kekayaan yang berputar di antara orang-orang kaya saja. Hilirisasi kapitalistik yang memperkaya oligarki bertentangan secara diametral dengan prinsip keadilan distributif Islam.
Kepemilikan Publik dan Demokratisasi Alat Produksi Sosialisme Islam merombak struktur ekonomi melalui prinsip kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam konteks pertanian, hal ini diwujudkan melalui kolektivisasi hilirisasi di mana pabrik pengolahan hasil pertanian, fasilitas hilirisasi pascapanen, dan teknologi pengolahan tidak boleh dimonopoli oleh swasta atau korporasi, melainkan harus berada di bawah kepemilikan kolektif petani melalui Koperasi Petani yang kuat dan mandiri. Selain itu, land reform sejati mutlak dilakukan untuk mengembalikan tanah kepada yang menggarap, membongkar penguasaan lahan skala besar yang timpang, dan menjamin hak penguasaan kolektif atas ruang hidup agraria.
Emansipasi Kaum Tertindas Gerakan sosialisme Islam menempatkan keberpihakan kepada kaum mustadh’afin sebagai poros utama perjuangan politik. Negara memiliki kewajiban intervensi secara aktif untuk melindungi produsen utama dari jeratan tengkulak, spekulan pasar, dan cengkeraman korporasi global. Kebijakan afirmatif harus diberikan secara nyata mulai dari penyediaan pupuk organik mandiri, perlindungan harga dasar hasil tani yang adil, hingga jaminan sosial yang bermartabat bagi keluarga petani.
Merombak Hilirisasi Menuju Kedaulatan Petani melalui Lima Gerakan Transformasi
Sebagai manifestasi nyata dari pembacaan kritis berbasis Sosialisme Islam ini, Gerbang Tani memandang bahwa agenda penyelamatan petani tidak bisa lagi ditawar-tawar melalui retorika kosong. Perubahan struktural harus segera dieksekusi melalui lima transformasi utama:
Pertama, Reforma Agraria dan Rebut Kontrol Hilirisasi dari Oligarki ke Koperasi. Negara harus mengalokasikan anggaran dan fasilitas pengolahan langsung ke basis-basis organisasi tani dan koperasi desa, guna memotong rantai rente korporasi.
Kedua, Kedaulatan Ekonomi Rakyat melalui Kemandirian Input Pertanian. Keluar dari ketergantungan pupuk kimia impor dengan membangun pabrik pupuk organik mandiri berbasis desa dan mengembalikan kedaulatan benih di tangan petani.
Ketiga, Demokratisasi Ekonomi melalui Konsolidasi Politik Gerakan Tani. Membangun kesadaran kritis bahwa penderitaan petani hari ini bukanlah takdir, melainkan produk dari kebijakan politik-ekonomi yang zalim, sehingga perlawanan struktural harus dikonsolidasikan secara kolektif.
Keempat, Industrialisasi Rakyat untuk Meningkatkan Pengolahan dan Nilai Tambah di Wilayah Produksi. Hentikan praktik pengiriman bahan mentah yang hanya menguntungkan tengkulak dan industri besar di perkotaan. Pembangunan infrastruktur pascapanen serta industri pengolahan skala menengah berbasis desa mutlak dihadirkan agar keuntungan ekonomi berputar dan dinikmati langsung oleh komunitas petani di daerah asal.
Kelima, Perlindungan dan Regenerasi yang Memperkuat Perlindungan Sosial Serta Peran Perempuan dan Generasi Muda. Negara wajib menjamin kepastian harga hasil panen dan menyediakan skema jaminan sosial yang melindungi petani dari risiko gagal panen maupun fluktuasi pasar. Di saat yang sama, ruang kepemimpinan dan akses modal harus dibuka seluas-luasnya bagi petani perempuan serta generasi muda melalui modernisasi teknologi pertanian agar sektor agraria tetap lestari dan berdaulat di masa depan.
Sudah saatnya lonceng keadilan dibunyikan. Hilirisasi tanpa kedaulatan petani hanyalah bentuk baru penjajahan di atas tanah yang subur. Melalui spirit Sosialisme Islam, kita tegaskan: Tanah untuk yang menggarap, hilirisasi untuk kemakmuran rakyat, dan kedaulatan sepenuhnya di tangan petani!(*)







