Pramoedya.id: Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa lahan fasilitas umum (fasum) maupun fasilitas sosial (fasos) di Perumahan Korpri Jalan Ryacudu tidak dapat dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan atau bangunan pribadi milik perseorangan.
“Fasilitas umum maupun fasilitas sosial diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tidak boleh digunakan untuk pembangunan bangunan pribadi,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Lampung, Rofiq Nugroho.
Pemerintah daerah mengklarifikasi bahwa balasan surat yang diterbitkan tidak pernah memberikan legalitas atas kepemilikan lahan kepada pihak mana pun, melainkan hanya menyampaikan fakta kearsipan administratif daerah. Pihak yang mengklaim kepemilikan atas lahan fasum hibah tersebut diimbau untuk menempuh jalur mekanisme hukum dan validasi resmi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kalau yang bersangkutan merasa memiliki legalitas, silakan dibuktikan melalui proses di BPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemprov hanya menjelaskan status aset yang kami miliki,” pukas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. (*)






