Pramoedya.id: Pemerintah Provinsi Lampung meluruskan informasi dan membantah keras tuduhan yang menyeret nama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan terkait dugaan keterlibatan dalam peralihan aset tanah seluas 2.000 meter persegi di Jalan Ryacudu, Bandar Lampung.
“Tentunya sebagai pemerintah kita menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun terkait penyebutan nama saya dalam aksi tersebut, perlu dijelaskan duduk persoalan yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Yudhi Alfadri, menegaskan tidak ada pertentangan dalam dua surat balasan pemerintah daerah kepada warga pendaftar. Pemprov Lampung secara konsisten menjelaskan bahwa lahan di kawasan Perumahan Korpri tersebut bukan lagi aset pemerintah provinsi karena telah resmi dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung sejak 2023.
“Saya tegaskan sekali lagi, kami membantah tuduhan yang disampaikan LSM Fokal. Isu yang berkembang seolah-olah menuduh Sekda sebagai mafia aset itu tidak benar,” tegas Marindo merespons isu yang beredar di media sosial. (*)






