Pramoedya.id: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung menerapkan sistem baru dalam survei kondisi jalan. Untuk mencegah manipulasi data, konsultan pelaksana wajib menggelar forum ekspose bulanan di hadapan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan tim verifikasi BMBK.
“Kalau ada data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, langsung kita minta koreksi. Konsultan wajib memperbaiki. Transparansi ini penting supaya pemerintah tidak salah mengambil keputusan,” ujar M. Abdillah, Kepala Bidang Bina Program BMBK Provinsi Lampung, Rabu (24/9/2025).
Dalam forum tersebut, konsultan memaparkan progres survei, data yang sudah diinput ke sistem PKRMS, hingga kendala teknis di lapangan. BMBK menilai mekanisme ini menjadi “saringan kedua” agar data benar-benar terjaga mutunya sebelum dijadikan dasar perencanaan pembangunan.
“Survei ini harus dilakukan secara serius dan maksimal sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau datanya asal-asalan, dampaknya bisa salah sasaran,” tambah Abdillah.
Sejauh ini, BMBK menemukan beberapa ketidaksesuaian antara catatan lapangan dan input sistem. Konsultan pun diminta kembali turun ke lapangan untuk memperbaikinya.
BMBK menyebut langkah ini sekaligus menjawab kritik publik soal transparansi proyek jalan. Dengan forum ekspose bulanan, mereka meyakini keputusan pembangunan bisa lebih objektif dan jauh dari praktik pilih kasih.(*)
